MANAGED BY:
SENIN
10 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 19 November 2018 10:46
Pemilih di Lapas Belum Klir

Tak Ada NIK, KPU Menunggu Juknis

ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, TARAKAN – Potensi pemilih masih meninggalkan polemik. Khususnya pada pemilih Lapas Kelas II-A Tarakan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tarakan mengalami kesulitan dalam menginventaris nomor induk kependudukan (NIK) para penghuni Lapas yang jumlahnya lebih dari 1.000 orang.

Ketua KPU Tarakan Teguh Dwi Subagyo mengatakan, bahwa proses pendataan pemilih telah dimulai sejak Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwali) 2018 lalu. KPU telah melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) sejak Januari 2018. Teguh menjelaskan, data awal daftar penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hanya 150 ribu, kemudian di-coklit saat jelang Pilwali.

KPU mendapati nama masyarakat yang tidak terdata di dalam DP4. Nah, karena Kota Tarakan telah mendapatkan jumlah DPT pada Pilwali lalu, maka jumlah DPT tersebut menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilu 2019.

Setelah itu, jumlah DPT sebanyak 139.450 pemilih. Namun, dari jumlah tersebut KPU mendapatkan saran dari Bawaslu dan Kemendagri untuk kembali melakukan pencermatan terhadap jumlah DPT ganda. “Kemarin bersamaan dengan gerakan GMAP yang disusul dengan gerakan untuk melakukan verifikasi faktual dengan melakukan konfirmasi kepada RT yang ada di Tarakan melalui PPS, jumlah DPT bertambah menjadi 15.256 pemilih,” jelasnya.

“Intinya dari 139.450 menjadi 154.706 itu bukan serta-merta dua bulan, tapi data itu sebenarnya sudah ada. Cuma waktu itu tidak kami temui dan diberi kesempatan untuk menggali,” sambungnya.

Lonjakan jumlah pemilih sebanyak 15.256 tersebut, jika dihitung dan dibagi per TPS, maka akan mendapatkan hasil yang banyak sehingga diperlukan penambahan TPS. Namun karena DPT pada September 2018 lalu hanya mencapai 226 pemilih per TPS, maka TPS dengan jumlah pemilih sedikit akan ditambahkan maksimal mencapai 300. Sehingga jumlah TPS hanya dapat bertambah menjadi 628 unit.

“Tapi masih ada catatan terkait data pemilih yang ada di Lapas. Ini menjadi masalah nasional seluruh Indonesia, akan kami sampaikan secara berjenjang bagaimana perlakuannya, sehingga aman dan tidak ada potensi penyimpangan dalam proses pemungutan suara nanti,” bebernya.

Ketika seseorang tercantum dalam DPT, maka data yang diperoleh KPU harus lengkap seperti NIK dan sebagainya. Namun saat ini masih banyak penghuni Lapas yang tidak memiliki NIK lengkap bahkan masih ada yang belum memiliki E-KTP.

Database mungkin ada di Disdukcapil, tapi perekamannya belum. Mungkin karena kondisi mereka, sementara Disdukcapil tidak punya alat portable untuk berkunjung ke Lapas. Begitu pula sebaliknya,” tuturnya.

Melalui permasalahan tersebut, KPU RI akan melakukan sinkronisasi bersama Kemendagri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Untuk itu, pihaknya akan menunggu petunjuk teknis (juknis) dari KPU RI. Melalui hal tersebut, Teguh mengharapkan agar setiap pemilih dapat terakomodir dalam DPT, sehingga saat menggunakan hak pilih masyarakat tidak merasa kesulitan. Untuk diketahui jumlah DPT Lapas Kota Tarakan saat ini mencapai 1.200 pemilih.

Sementara itu, Ketua KPU Kalimantan Utara Suryanata Al Islami mengatakan, bahwa upaya perbaikan data pemilih sudah maksimal dilakukan. Sebab sebelum proses penetapan KPU, Bawaslu dan peserta pemilu melakukan sinkronisasi data.

“Masukan ini penting untuk kemudian kami memastikan bahwa orang yang sudah memiliki hak pilih itu sudah terakomodir,” ucapnya.

Terkait jumlah DPT yang signifikan bertambah pun menjadi perhatian KPU Kaltara. Suryanata menjelaskan bahwa beberapa waktu yang lalu pihaknya sudah melakukan konfirmasi bersama KPU kabupaten/kota untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan data pemilih di masing-masing wilayah, yakni dengan memastikan bahwa masyarakat yang masuk ke dalam daftar pemilih memiliki alokasi TPS.

“Kami sudah memprediksi, apabila jumlah pemilihnya meningkat signifikan, otomatis jumlah TPS akan bertambah. Dalam PKPU jumlah TPS maksimal berjumlah 300, otomatis lebih satu saja itu sudah harus dipikirkan. Ini akan kami sampaikan kepada KPU RI,” ungkapnya.

Jika jumlah TPS semakin bertambah, menurut Suryanata konstruksi anggaran secara otomatis akan bertambah, sebab TPS yang bertambah juga akan membutuhkan petugas.

Disinggung terkait jumlah DPT di Kaltara, Suryanata menjelaskan bahwa pihaknya baru mendapatkan laporan bahwa Kota Tarakan dan Bulungan. Sedang kawasan Nunukan, Malinau dan Tana Tidung belum memberikan penjelasan terkait jumlah DPT kepada KPU Kaltara.

Nah, terkait permasalahan di Lapas, Suryanata mengungkapkan bahwa pihaknya sudah meminta kepada KPU kabupaten/kota yang memiliki Lapas agar segera melakukan pendataan lengkap agar bisa menjadi basis data yang kemudian disampaikan kepada KPU RI.

“Sampai sejauh ini belum ada arahan regulasi secara resmi mau diapakan ini. Kalau dimasukkan ke DPTB (daftar pemilih tambahan), harus dipastikan dulu sudah masuk ke dalam DPT atau tidak, kalau belum terdaftar ya menjadi soal bagaimana cara kami memperlakukan penghuni Lapas?” tuturnya.

Dalam pemilu kali ini, jika penghuni Lapas bukanlah masyarakat Tarakan, maka hanya diberikan surat suara tertentu seperti pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Suryanata menjelaskan bahwa proses pengecekan DPT yang dilakukan KPU terbilang rumit sebab data yang didapatkan dari Lapas tidak lengkap, sebab hanya mendapatkan nama dan alamat, namun tidak mencantumkan NIK. Sementara sumber pengecekan KPU terhadap jumlah DPT ialah NIK.

“Data itu sudah kami pegang, dan ini akan kami sampaikan kepada KPU RI. Yang menjadi catatan adalah daerah Tarakan dan Nunukan,” urainya. (*/shy/lim)

 

Pemilih di Lapas Belum Klir


BACA JUGA

Senin, 10 Desember 2018 09:56

PPPK Menanti Kebijakan Pemimpin Baru

TARAKAN - Pemerintah pusat kembali mengeluarkan pernyataan bakal membuka lagi…

Senin, 10 Desember 2018 09:55

Dari Sepeda Mengenal Negara Lain dan Banyak Komunitas

Olahraga dapat menjadi hobi yang sehat bagi penikmatnya. Selain sehat…

Senin, 10 Desember 2018 09:53

Saling Susul di Rute Sepanjang 26 Km

TARAKAN - Sebanyak 180 goweser ikut berpartisipasi dalam Jambore Sepeda,…

Senin, 10 Desember 2018 09:52

Masih Ada Pengundian Sekali Lagi

TARAKAN - Surat kabar harian (SKH) Radar Tarakan dan Sinar…

Senin, 10 Desember 2018 09:50

Pengusaha Bertarung dengan Upah Tinggi

BESARNYA ketentuan upah di Kota Tarakan membuat para pengusaha harus…

Senin, 10 Desember 2018 09:30

Ada Sekolah, Tak Ada Jalan Utama

TARAKAN - Ketua RT 66, Kelurahan Karang Anyar, Saimun mengatakan,…

Senin, 10 Desember 2018 09:04

Barat dan Utara Rawan Longsor

TARAKAN – Masyarakat patut waspada seiring intensitas hujan yang tinggi.…

Senin, 10 Desember 2018 09:01

HUT, Tetap Mengundang Artis

TARAKAN – Hari Ulang Tahun ke-21 Kota Tarakan yang jatuh…

Senin, 10 Desember 2018 08:59

Jarak Pandang Terbatas, Speedboat Kandas

CUACA buruk juga berdampak pada pelayaran, kemarin (7/12). Sebuah speedboat…

Senin, 10 Desember 2018 08:57

Tidak Melapor atau Terlambat Bayar, Sanksi Menanti

TARAKAN – Pencapaian Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tarakan per…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .