MANAGED BY:
RABU
20 MARET
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 15 November 2018 12:02
Moratorium Berlanjut

Pejuang DOB Kecewa

HARUS BERSABAR: Tanjung Selor, salah satu DOB yang terus diperjuangkan. PIJAI PASARIJA/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Pemerintah pusat melanjutkan moratorium daerah otonomi baru (DOB) hingga 2019. Hal ini membuat sejumlah daerah yang mengusulkan pemekaran kecewa dengan sikap pemerintah pusat.

Sekjen Presidium DOB Krayan, Helmi Pudaaslikar, menilai alasan pemerintah pusat sangat klise sehingga tidak mencabut moratorium hingga terlaksananya pilpres. Sebab, pemerintah daerah tidak efektif melakukan pelayanan hingga ke pelosok-pelosok daerah.

“Kami meminta agar pemerinta pusat jangan asal moratorium, lalu katakan akan memaksimalkan daerah induk untuk lakukan pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sosial terlebih dahulu,” tegas Helmi.

Ia berharap pemerintah pusat melakukan kajian terhadap daerah induk yang ada. Apakah mampu melaksanakan. Dikarenakan, masyarakat butuh percepatan. Lantaran selama ini sudah terlalu lama tinggal dalam kemiskinan.

“Contohnya, kirim WA (Whatsapp) saja tidak masuk-masuk. Karena, Krayan tidak tersedia jaringan internet. Masa kami warga perbatasan dengan 19 ribu jiwa harus numpang jaringan internet ke Malaysia terus,” ungkapnya.

Diketahui, Krayan dengan lima kecamatan dan masuk dalam daftar Kawasan Strategis Nasional (KSN). Namun, infrastruktur dinilai belum layak hingga saat ini. Saat musim hujan kondisi jalan dipenuhi dengan lumpur. Jalan itu lebih tepat dikatakan sawah bukan jalan.

Sehingga, ia berharap pemerintah pusat bersikap lebih hangat dengan daerah yang mengajukan DOB seperti Krayan. Dan menyarankan datang ke perbatasan untuk melakukan pemeriksaan langsung di daerah perbatasan. Walaupun dengan moratorium berlanjut, pihaknya terus berupaya dan yakni pasti ada jalan dan masyarakat terus berjuang.

“Mari datang, cek kondisi kami di perbatasan. Kami rela diperpanjang lagi moratoriumnya setelah mereka lakukan penilaian terhadap kondisi ketertinggalan dan kedaruratan infrastruktur kami di perbatasan.Serta cek dulu kelayakan daerah tersebut untuk dimekarkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan, pengajuan pemekaran daerah merupakan hak masyarakat. Hanya saja, permintaan itu masih menjadi pertimbangan pemerintah pusat. Sehingga, keinginan tersebut belum dapat direalisasikan 2019 mendatang. Artinya, moratorium DOB terus berlanjut.

“Pusat mempertimbangkan anggarannya, kantornya ada, nanti harus diisi orangnya, orangnya perlu AC dan kendaraan. Kompleks, tidak semudah itu,” ucap Mendagri Tjahjo Kumolo, seperti yang dilansir Indopos (Jawa Pos Grup), Selasa (13/11).

Tjahjo tidak mau berandai-andai kapan moratorium pemekaran wilayah tersebut akan dicabut. Karena itu, ia berpendapat, wilayah yang ada saat ini lebih baik dimaksimalkan terlebih dulu. “Lebih baik yang sekarang ini dioptimalkan, bagaimana percepatan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial dulu,” bebernya.

Sementara, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Soni Sumarsono mengatakan, moratorium pembentukan DOB belum dicabut. Pencabutan moratorium baru akan dilakukan selepas masa kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

”Tidak. Nggak ada itu. Pokoknya sampai pilpres enggak ada yang namanya mengenai pembahasan pembentuk DOB,” katanya.

Soni menjelaskan, moratorium tersebut dilakukan agar tidak mengganggu jalannya pesta demokrasi. Sebab, kemunculan daerah otonomi baru bisa mengubah teknis pelaksaan pilkada atau pemilu. Lantaran, beberapa aspek perlu disesuaikan bila DOB dibentuk. Dan hal itu juga berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan. “Ya paling nyaman karena tidak mengganggu dapil (daerah pemilihan, red), ini kan dapil bisa berubah karena DOB, anggaran juga bisa berubah. Jadi malah menimbulkan masalah daripada manfaat,” ungkapnya. (akz/ana)

 


BACA JUGA

Selasa, 19 Maret 2019 14:54

Larang Wartawan Masuk, BPKAD Kaltara Minta Maaf

TANJUNG SELOR - Kondisi tidak menyenangkan kembali dialami wartawan. Kali…

Selasa, 19 Maret 2019 11:16

Investasi Industri Metanol 700 Juta USD

TANJUNG SELOR - Sejauh ini Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan salah…

Selasa, 19 Maret 2019 11:15

BAKAL SURPLUS SETRUM..!! Sungai di Kaltara Mampu Hasilkan 10.060 MW

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Irianto…

Selasa, 19 Maret 2019 11:12

Miliki Mapolda, SPN hingga RS Bhayangkara

Tepat 14 Maret 2018, Brigadir Jenderal (Brigjen) Pol Drs. Indrajit,…

Selasa, 19 Maret 2019 11:08

Jaga Kondusifitas, MRSF Ditunda Usai Pemilu

TANJUNG SELOR – Kepolisian Daerah (Polda) Kaltara menunda pelaksanaan Millenial…

Selasa, 19 Maret 2019 11:06

Pelaksanaan MTQ Diawasi Bawaslu

TANJUNG SELOR - Pengamanan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat…

Senin, 18 Maret 2019 10:48

KIPI Diproyeksikan Jadi Perdagangan Dunia

TANJUNG SELOR – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara)…

Senin, 18 Maret 2019 10:47

Lima Bulan, Revisi RTRW Harus Klir

TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah…

Senin, 18 Maret 2019 10:46

Sukarela Tampilkan Pertunjukan dalam ‘Benuanta Menari’

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang kaya warisan seni dan budaya…

Senin, 18 Maret 2019 10:44

Balita Tenggelam di Sungai Kayan Ditemukan

TANJUNG SELOR – Setelah melakukan pencarian akhirnya informasi adanya anak…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*