MANAGED BY:
SENIN
10 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 14 November 2018 15:55
Dugaan Korupsi Lahan di Karang Balik
BPKP Bilang Tersangka di Tangan Penyidik
ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, TARAKAN – Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Utara (Kaltara) membeberkan jika perhitungan kerugian pengadaan lahan di Karang Balik 2015 lalu atas permintaan penyidik Kepolisian Resor (Polres) Tarakan. BPKP merampungkan perhitungan tersebut dalam beberapa pekan terakhir dengan melakukan investigasi langsung. 

Setelah keluarnya hasil perhitungan, dokumen dugaan korupsi pengadaan lahan untuk fasilitas Kantor Kelurahan Karang Balik, Tarakan Barat itu diserahkan kembali ke penyidik, pada Senin (12/11) pagi. Koordinator Pengawasan (Korwas) Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Kaltara Mukhor Robin mengatakan, bahwa investigasi mengisyaratkan sebuah indikasi oleh aparat penegak hukum (APH) maupun instansi yang membutuhkan. BPKP kemudian diminta melakukan perhitungan di dalamnya.

“Yang meminta ini bisa dari mana saja, yang jelas instansi pemerintah,” ujar Mukhor kepada Radar Tarakan, kemarin (13/11).

Investigasi BPKP, kemudian kemudian diserahkan ke instansi pemerintah yang meminta pelaksanaan investigasi. Namun biasanya, pelaksanaan investigasi ini dimanfaatkan untuk memperbaiki sistem kerja instansi terkait maupun ditingkatkan menjadi tahap penyidikan.

Nah, jika telah masuk dalam tahap penyidikan, selanjutnya akan ada audit perhitungan kerja keuangan negara. Disinggung soal penyidikan kerugian negara yang sempat diajukan Polres, Mukhor menyatakan bahwa pada dasarnya pihaknya bertugas untuk menghitung kerugian pada kasus tersebut.

“Prosedurnya ya mereka ekspos data-datanya bagaimana. Karena sudah penyidikan, jadi data-datanya itu dari pihak penyidik, karena mereka sudah menyita dan sebagainya. Jadi kami cuma dapat dari penyidik,” jelasnya.

Mukhor menjelaskan, kerugian negara dapat terjadi karena sebuah perbuatan yang melanggar hukum. Untuk itu, menghadapi kasus yang menimbulkan kerugian negara, BPKP wajib melakukan perhitungan.

Proses perhitungan ini berdasarkan data. Sehingga lamanya sebuah kesimpulan perhitungan, diperlukan analisis terhadap data yang didapatkan. Pada dasarnya, target waktu tergantung kelengkapan data. “Saya pernah lebih dari setahun, pernah juga seminggu. Kalau datanya lengkap ya cepat, tapi lebih dari setahun tidak pernah,” katanya.

Nah, usai proses perhitungan, maka instansi terkait akan meminta kepada BPKP untuk menunjuk salah satu tim ahli yang akan dilibatkan saat proses persidangan nanti. Namun proses ini akan dilakukan setelah laporan yang diperoleh pihaknya terbit. “Nanti ada salah satu tim kami yang akan di-BAP (dimintai keterangan) oleh penyidik, untuk dinyatakan sebagai ahli dan bukan sebagai saksi,” bebernya.

Di 2018 ini, pihaknya telah merampungkan perhitungan atas 5 kasus yang diserahkan penyidik, termasuk permintaan dari Polres Tarakan. Dalam hal ini, Mukhor menegaskan bahwa pihaknya hanya menghitung yang berkaitan dengan keuangan negara, seperti pelanggaran hukum.

“Berdasarkan pelanggaran itu, ada tidak kerugian negara, apa itu kerugian negara? Secara umum, uang yang dikeluarkan negara harus sesuai dengan prestasi yang dikeluarkan negara. Misalnya lebih dari prestasi yang diterima, itulah yang disebut kerugian negara,” katanya.

Disinggung soal permintaan kasus penyidik dari Polres Tarakan, Mukhor menjelaskan bahwa pihaknya hanya melakukan perhitungan. Hal yang lain tergantung dari Polres. “Siapa yang berpotensi jadi tersangka, itu ranah Polres. Kami hanya menghitung saja,” imbuhnya.

Senin (12/11), BPKP telah menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengadaan lahan di Jalan Yos Sudarso itu ke Polres Tarakan. Diduga kasus tersebut melibatkan oknum pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan.

Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Tarakan masih enggan membeber nilai kerugian dalam perhitungan BPKP. “Nanti akan tindaklanjuti dan kami akan mengundang dari pihak Polda, Provos dan Siwas. Perkara ini sifatnya gelar khusus, cuma sampai saat ini saya belum lihat nilainya,” ungkap Kasat Reskrim Polres Tarakan AKP Choirul Jusuf meneruskan arahan Kapolres Tarakan AKBP Yudhistira Midhyawan. 

Dalam penanganan perkara korupsi itu penyidik tipikor Satreskrim Polres Tarakan juga melibatkan Polda Kaltara, sebagai pembina fungsi. Tidak hanya memberikan hasil perhitungan nilai kerugian negara dari pembebasan lahan yang berukuran di bawah 5 hektare itu, namun BPKP juga memberikan penjelasan dan petunjuk kepada penyidik terhadap kekurangan yang perlu dilengkapi dalam berkas perkara. “Kalau memang sudah cukup bukti nanti baru bisa ditingkatkan siapa-siapa saja tersangkanya,” imbuhnya. 

Lebih lanjut dikatakan pria jebolan Akademi Kepolisian (Akpol) ini, pihaknya sendiri sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi yang berkaitan dengan pembebasan lahan tersebut. Maka dari itu pihaknya akan memilah-milah para saksi yang bisa dijadikan tersangka. “Bisa juga dari saksi, karena memang syarat mutlak sebelum dijadikan tersangka harus terperiksa sebagai saksi juga,” imbuhnya.

Lahan yang dimaksud, awalnya diperuntukkan sebagai fasilitas Kelurahan Karang Balik dan dianggarkan pada APBD 2015 lalu. Nilai anggaran pun cukup fantastis, hampir Rp 3 miliar dan dugaan korupsi diduga mencapai Rp 2 miliar lebih. 

Sekretaris Kota (Sekkot) Tarakan Firmananur yang sempat dimintai konfirmasi soal kasus ini tak ingin berkomentar banyak. Namun saat ditanyai mengenai adanya 23 orang pegawai negeri sipil (PNS) yang sempat dimintai keterangan oleh penyidik, ia mengungkapkan dirinya mengetahui adanya pemeriksaan tersebut. “Memang kalau yang itu ada (pemeriksaan). Pemeriksaan itu kan pasti masih diperiksa. Untuk 23 itu jumlahnya saya tidak tahu pasti, tapi ada beberapa PNS yang dimintai keterangan,” kata Firmananur kepada media ini. 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tarakan Arbain juga mengakui, dirinya juga tidak mengetahui proses pengadaan lahan yang dilakukan pada 2015 itu. “Saya tahu setelah baca-baca di koran saja. Katanya lahannya di Kelurahan Karang Balik,” bebernya. 

Pengadaan lahan itu dilakukan pada 2015 dan saat ia menjabat sebagai kepala BPKAD. (*/shy/lim)

 

BPKP: Tersangka di Tangan Penyidik

 

loading...

BACA JUGA

Senin, 10 Desember 2018 12:57

Nakhoda TB Fortunsius Diduga Lalai

TARAKAN – Kasus tenggelamnya Tugboat (TB) Fortunsius pada 12 November…

Senin, 10 Desember 2018 12:55

Herdiansyah Sempat Pinjam Uang Rp 100 Juta

TARAKAN – Sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan bahan ajar di…

Senin, 10 Desember 2018 09:56

PPPK Menanti Kebijakan Pemimpin Baru

TARAKAN - Pemerintah pusat kembali mengeluarkan pernyataan bakal membuka lagi…

Senin, 10 Desember 2018 09:55

Dari Sepeda Mengenal Negara Lain dan Banyak Komunitas

Olahraga dapat menjadi hobi yang sehat bagi penikmatnya. Selain sehat…

Senin, 10 Desember 2018 09:53

Saling Susul di Rute Sepanjang 26 Km

TARAKAN - Sebanyak 180 goweser ikut berpartisipasi dalam Jambore Sepeda,…

Senin, 10 Desember 2018 09:52

Masih Ada Pengundian Sekali Lagi

TARAKAN - Surat kabar harian (SKH) Radar Tarakan dan Sinar…

Senin, 10 Desember 2018 09:50

Pengusaha Bertarung dengan Upah Tinggi

BESARNYA ketentuan upah di Kota Tarakan membuat para pengusaha harus…

Senin, 10 Desember 2018 09:30

Ada Sekolah, Tak Ada Jalan Utama

TARAKAN - Ketua RT 66, Kelurahan Karang Anyar, Saimun mengatakan,…

Senin, 10 Desember 2018 09:04

Barat dan Utara Rawan Longsor

TARAKAN – Masyarakat patut waspada seiring intensitas hujan yang tinggi.…

Senin, 10 Desember 2018 09:01

HUT, Tetap Mengundang Artis

TARAKAN – Hari Ulang Tahun ke-21 Kota Tarakan yang jatuh…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .