MANAGED BY:
MINGGU
17 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 14 November 2018 15:18
Pembahasan Batas KTT-Malinau Alot
H. Sanusi, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setprov Kaltara. RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Pembahasan persoalan batas wilayah antara Kabupaten Tana Tidung (KTT) dan Malinau, Kalimantan Utara (Kaltara) cukup alot. Dari 48,40 kilometer (km) panjang batas yang ada, masih sekitar enam km yang hingga kini belum menemukan titik kesepakatan.

Adapun wilayah yang belum terselesaikan itu posisinya berada pada patok batas di titik koordinat (TK) 0,4 sampai TK 14. Lahan itu merupakan lokasi HTI.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara, H. Sanusi mengatakan, pada pertemuan terakhir yang dilakukan bulan lalu, kedua belah pihak masih bersikukuh untuk bertahan pada sisa yang belum disepakati ini sesuai dengan pendapat masing-masing.

"Karena tidak ada titik kesepakatan, maka proses ini akan diserahkan ke pak Gubernur (Irianto Lambrie). Ini sudah saya sampaikan ke beliau, dan beliau sudah ok," ujar Sanusi kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor, Selasa (13/11).

Mantan Penjabat (Pj) Bupati KTT ini menyebutkan, saat ini pihaknya masih menyesuaikan agenda Gubernur dan sekaligus menunggu kesiapan waktu yang pas untuk mempertemukan kedua kepala daerah tersebut.

"Pada pertemuan itu nanti, kedua kepala daerah juga mengikut sertakan tim tata batasnya. Tapi secara khusus tetap kami pertemukan," katanya.

Meski belum dapat memastikan kapan pastinya kedua kepala daerah itu dipertemukan, namun pria yang pernah menjabat Kepala Kesbangpol Kaltara itu optimistis bahwa hal itu dapat dilakukan bulan ini (November).

"Jika tetap tidak ada kesepakatan, jangan salahkan jika nanti Gubernur yang memutuskan sesuai kewenangannya. Karena jika sudah ditetapkan Gubernur, maka Bupati wajib menaatinya. Jika tidak, tentu ada sanksinya," tegas Sanusi.

Sanusi mengaku bahwa persoalan ini juga sudah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan harapan paling lambat tahun ini persoalan batas di provinsi termuda Indonesia ini sudah harus selesai semua. Artinya, sudah ada Permendagri yang dikeluarkan sebagai legalitas dari batas tersebut.

Termasuk persoalan batas wilayah antara Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kaltara yang ada di wilayah Bulungan dengan Berau. Segmen ini juga menjadi fokus untuk segera diselesaikan.

"Tim tata batas dari Kaltim sudah bertemu dengan kita. Persoalan ini sudah kami laporkan ke Kemendagri. Sekarang kami tinggal tunggu waktu dari Kemendagri kapan melakukan pemanggilan," sebutnya seraya menegaskan, bahwa pihaknya bersama Kaltim sudah siap untuk menghadiri panggilan Kemendagri kapanpun dijadwalkan.

Sebelumnya, Wakil Bupati Malinau, Topan Amrullah mengatakan, pihaknya tetap berupaya menyelesaikan dan mempertegas soal batas wilayah. Sebenarnya ini hanya batas wilayah administrasi. Jika masing-masing bisa saling memahami, menurutnya tidak ada masalah.

“Pastinya sudah ada perkembangan. Tinggal satu titik yang belum disepakati, dan itu kemungkinan tindak lanjutnya diselesaikan ke pak Gubernur dengan pimpinan daerah masing-masing,” katanya.

Disinggung masalah kepentingan menjelang Pemilihan Umum (pemilu), Topan menegaskan itu tidak ada kaitannya. Sebab, wilayah yang belum disepakati tersebut bukan daerah pemukiman masyarakat, melainkan wilayah HTI. Sehingga masyarakat juga tidak dapat memanfaatkannya.

“Artinya tidak ada pengaruh apa-apa. Jadi tugas dari kita ialah memberikan rasa sejuk kepada masyarakat. Bagaimana caranya agar sejumlah desa terdekat bisa saling memahami dan bekerja sama,” imbuhnya.

Sementara, Asisten Bidang Pemerintahan Sekkab Tana Tidung, Ibrahim Adam mengatakan, dalam hal penyelesaian masalah batas tersebut, pihaknya tetap berpatokan pada kesepakatan tahun 2002, yakni batas Bulungan dengan Malinau saat masih bergabung dengan Kaltim.

“Nah, waktu pembentukan Kabupaten Tana Tidung, batas itu yang dipakai. Itu ditandatangani Marten Billa dengan Hendri Edom. Jadi kamk tetap bertahan pada kesepakatan itu,” tegasnya. (iwk/fly)

 


BACA JUGA

Sabtu, 16 Februari 2019 20:31

SOA Belum Lelang, Pesawat Kecil Terbatas

TANJUNG SELOR - Hingga kini subsidi ongkos angkut (SOA) penumpang…

Sabtu, 16 Februari 2019 10:21

Mobil Tangki BBM ‘Kencing’ di Jalan

TANJUNG SELOR – Satu mobil distribusi bahan bakar minyak (BBM)…

Sabtu, 16 Februari 2019 10:19

ALAMAK..!! Gara-Gara Masak Air, Lahan 1 Hektare Terbakar

TANJUNG SELOR – Musibah terbakarnya lahan di Ibu Kota Kaltara,…

Sabtu, 16 Februari 2019 10:17

Dipercaya Tolak Bala dan Datangkan Keberkahan

Menjadi agenda rutin setiap tahunnya pada perayaan Imlek. Warga etnis…

Sabtu, 16 Februari 2019 10:15

Kemenag Tunggu Keppres soal BPIH

TANJUNG SELOR - Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bulungan,…

Sabtu, 16 Februari 2019 10:14

Audit Banpol, BPK Kumpulkan Parpol

TANJUNG SELOR – Proses pemeriksaan atau audit yang dilakukan Badan…

Jumat, 15 Februari 2019 21:15

Menteri ESDM Dukung Hilirisasi Batu Bara

TANJUNG SELOR - Didampingi langsung oleh Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara),…

Jumat, 15 Februari 2019 21:13

Banyak Pengetap, Premium Terancam Disetop

TANJUNG SELOR – Menyikapi maraknya aksi pengetap di Stasiun Pengisian…

Jumat, 15 Februari 2019 15:23

Penarikan Pajak Alat Berat Masih Dilakukan

TANJUNG SELOR – Berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada…

Jumat, 15 Februari 2019 15:21

Tahun Ini, Kodim KTT Dituntaskan

TANJUNG SELOR – Rencana pembangunan Makodim Kabupaten Tana Tidung (KTT)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*