MANAGED BY:
MINGGU
17 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Selasa, 13 November 2018 14:18
Nelayan Keluhkan Solar Subsidi Cepat Ludes
DAMPAK BBM LANGKA: Kapal nelayan kerap kali tak melaut hanya karena BBM yang sulit. Padahal Pertamina mengklaim pasokan aman. JOHANNY SILITONGA/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, NELAYAN kecil mengeluhkan jumlah bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Sehingga rencananya penempatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBB) di laut akan direvisi terhadap penempatannya.

Kasi Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Tarakan Syaharuddin mengatakan, penempatan posisi SPBB khusus kapal, dievaluasi agar tidak mengancam keselamatan masyarakat lainnya. “Jangan sampai nanti hanya untuk memenuhi alasan mudah dijangkau masyarakat, tetapi membahayakan masyarakat lain,” ujarnya.

Menurutnya perlu kajian, jangan sampai saat diletakkan di depan bandara, bisa menghalangi pesawat yang akan lewat karena ada pantulan cahaya. “Dalam tahap ini setelah hearing di DPRD, kami akan mendata dahulu berapa sebenarnya BBM subsidi yang diterima SPBB dan disalurkan kepada masyarakat nelayan khususnya. Baik itu premium maupun solar,” ungkapnya.

Nantinya dari KSOP mengatur posisi penempatan SPBB. “Jangan sampai keinginan masyarakat nelayan terpenuhi, tetapi mengancam keselamatan masyarakat pesisir. Atau menghalangi alur untuk para pengguna transportasi yang lain. Sehingga semua harus dipikirkan dan dikaji,” jelasnya.

Mengingat bahan bakar jenis solar yang dikeluhkan cukup terbatas, tingginya tingkat kebutuhan masyarakat, mendorong pihaknya nanti untuk mengatur pola penambahan subsidi yang notabenenya ada di Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan. “Jadi kami hanya mendorong saja, kalau memang dibutuhkan untuk penambahan kuota, pastinya kami perlu dukungan. Baik dari Pemkot maupun DPRD,” tuturnya.

Ke depan nelayan mendapatkan BBM atas rekomendasi dari Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Tarakan. Cara itu untuk memastikan penyaluran benar-benar tepat sasaran. “Makanya nanti ada pas kecil, keterangan kapal GT di bawah 7 atau 6 ke bawah. Nanti dengan dasar itulah dibawa ke dinas,” tambahnya.

Sebagian nelayan telah memiliki pas kecil. Pengurusannya tergantung dari himpunan nelayan. “Intinya KSOP berusaha akan mempercepat pengurusan selama syarat dan ketentuan atau syarat yang dimiliki lengkap,” ujarnya.

Sebelumnya Perhimpunan Nelayan Kecil (PNK) Tarakan meminta kepada pihak terkait untuk mengawasi dan membenahi sistem penyaluran BBM subsidi bagi nelayan. BBM yang dimaksud adalah solar subsidi untuk kebutuhan melaut mereka. Pasalnya, nelayan mengeluhkan penjualan BBM di Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) dan tempat penjualan sejenisnya cepat habis alias langka. Kondisi ini menghambat aktivitas nelayan.

“Artinya tidak sesuai apa yang diperuntukkan. Masak belum satu bulan sudah habis,” keluh M. Armin Arifuddin, Ketua PNK Tarakan.

Kondisi ini pun sudah disampaikan ke DPRD dan Pemkot. Armin menduga ada indikasi BBM tidak tersalurkan dengan baik yang ia istilahkan dengan “kencing luar”. Sehingga penjualan BBM cepat habis.

Padahal informasi yang diperolehnya, kuota BBM di sejumlah APMS yang melayani nelayan baik di darat maupun di laut, cukup banyak.Yang dikhawatirkan Armin, BBM subsidi ini disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab. Mereka mendapatkan solar dengan harga subsidi lalu dijual ke industri.

“Makanya jatah mereka (nelayan) ini habis karena persoalan itu,” duga Armin.

PNK Tarakan memberikan ultimatum waktu sebulan untuk membenahi. Jika tidak, pihaknya akan melakukan aksi turun ke jalan.

“Kami kasih tenggang waktu kalau ini tidak terealisasi, besar-besaran ini. (Sebulan) Semua harus normal kembali,” tegas Armin. 

Sementara Ketua Komisi II DPRD Tarakan Adnan Hasan Galoeng membenarkan adanya keluhan nelayan soal kelangkaan solar. Padahal bila mengacu keterangan Pertamina, jatah APMS yang melayani nelayan sebenarnya cukup dan mestinya tidak ada kelangkaan BBM.

Ia mencontohkan, untuk APMS Bunga Ria mendapat kuota 135 kiloliter solar per bulan, lalu APMS lainnya mencapai 90 kiloliter solar per bulan. Sementara untuk SPBB Bengel Jaya sebanyak 65 kiloliter per bulan. “Secara logika itu cukup. Tapi ternyata di lapangan nelayan berteriak, terjadi kekurangan,” ungkap politisi partai Gerinda ini.

Namun, sejumlah solusi juga sudah diberikan dari pihak terkait, seperti untuk penempatan SPBB di laut, akan dilakukan revisi terharap titik penempatan di laut. Pemerintah juga sudah menegaskan kepada pengelola APMS untuk lebih mengutamakan pelayanan terhadap nelayan. Kebijakan ini nantinya akan didukung dengan penertiban administrasi nelayan agar penyaluran benar-benar tepat sasaran.

Pemerintah memberikan waktu sebulan bagi nelayan yang belum mengurus kelengkapan izinnya ke KSOP Tarakan. Jika tidak memiliki legalitas nelayan, tidak diberikan solar subsidi.

“Ditertibkan. Tidak hanya APMS saja mengatakan kami bingung semua mengaku nelayan. Begitu ditanya surat nelayan, enggak ada, enggak punya,” tuturnya. (*/naa/lim)

 

Nelayan Keluhkan Solar Subsidi Cepat Ludes

 


BACA JUGA

Sabtu, 16 Februari 2019 10:34

WOW..!! Rumah DP Nol Rupiah Ditargetkan Minimal 2.000 Unit Tahun Ini

TARAKAN - Perumahan tanpa uang muka atau DP 0 yang…

Sabtu, 16 Februari 2019 10:29

Jargas dan BBM Satu Harga, Jika Kurang, Ini Kata Menteri Jonan

TARAKAN - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius…

Sabtu, 16 Februari 2019 10:26

Lima Sampel Diamankan dari Lokasi Kejadian

TARAKAN - Unit Identifikasi Satreskrim Polres Tarakan lansung melakukan olah…

Sabtu, 16 Februari 2019 10:25

Polres Kembalikan Rp 1,1 Miliar Anggaran Pengamanan

TARAKAN – Menghadapi tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Polres Tarakan…

Sabtu, 16 Februari 2019 09:58

Dituntut Penjara Seumur Hidup

TARAKAN – Setelah beberapa kali tidak mengikuti persidangan, akhirnya Lukman…

Sabtu, 16 Februari 2019 09:56

Impikan Jalan Mulus

TARAKAN – Minimnya drainase atau tidak memadai debit air, luapan…

Sabtu, 16 Februari 2019 00:14

Pertamina Realisasikan Titik ke-7 BBM Satu Harga di Kaltara

TARAKAN – Progres yang menggembirakan bagi warga Desa Long Ampung…

Jumat, 15 Februari 2019 15:32

Rumah DP Nol Sudah Oke

TARAKAN – Wali Kota Tarakan terpilih dr. Khairul tampaknya tak…

Jumat, 15 Februari 2019 15:29

Penyebab Kebakaran Diduga dari Dapur

TARAKAN - Sebanyak 7 rumah yang diketahui terdiri dari indekos,…

Jumat, 15 Februari 2019 15:25

Gubernur Minta Komisi II Kawal Kebutuhan PNS

TARAKAN - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*