MANAGED BY:
MINGGU
16 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Selasa, 13 November 2018 11:33
2019, Prioritas Bangun Jalan dan Gedung

Pemkab Beri Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi

PARIPURNA: Asisten I Pemkab Tana Tidung, Ibrahim Adam bersama Ketua DPRD KTT dan wakilnya memimpin Rapat Paripurna, Senin (12/11). RIKO / RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, TANA TIDUNG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab)  Tana Tidung memberikan jawaban atas pandangan umum semua fraksi di DPRD atas nota penjelasan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Tana Tidung  tahun 2019, Senin (12/11).

Asisten I Pemkab Tana Tidung, Ibrahim Adam mewakili Bupati menyampaikan langsung beberapa poin jawaban terkait pandangan masing-masing fraksi. Misalnya, fraksi dari  PDI Perjuangan yang sebelumnya menyatakan telah mendukung pemerintah daerah terhadap pengalokasian anggaran pegawai dengan alasan pegawai atau ASN di lingkungan pemerintah daerah. Tujuannya  agar dapat meningkatkan produktivitas serta mendukung anggaran di bidang pendidikan kesehatan dan pembangunan insfrastruktur serta alokasi dana desa.  Maka diuraikan Ibrahim, Pemkab akan tetap berkomitmem melakukan penyelesaian berbagai pembangunan infrastruktur dan bangunan seperti  rumah ibadah baik gereja maupun masjid. “ Begitu juga pembangunan kantor desa sesuai dengan kemampuan fiskal di tahun 2019 ini,” kata Ibrahim Adam.

Lebih jauh Ibrahim membeberkan, untuk pembangunan jembatan Desa Sebawang dan penyelesaian jembatan gantung antara Desa Bebakung dan Desa Kujau akan tetap menjadi perhatian pemerintah untuk tetap melanjutkan pembangunan di tahun 2019. Selanjutnya ad apula  pengaspalan jalan di Desa Mendupo, Desa Seputuk, Desa Limbu Sedulun, Desa Sedulun, Desa Bebatu dan Desa Singkong serta jalan di  Kecamatan Tana Lia ke Desa Tengku Dacing dan jalan Tideng Pale ke Kecamatan Sesayap Hilir.  “ Dan itu  merupakan program di tahun 2019. Diharapkan akan tuntas di tahun 2019,” jelasnya.

Selanjutnya, untuk program pertanian dan program rumah sakit khususnya rumah sakit Tipe C. Diungkapkannya, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 41 miliar dan pembangunan ini bertahap karena keterbatasan anggaran. Target penyelesaian pembangunan tahun 2020. Dan diharapkan rumah sakit Tipe C tersebut menjadi rumah sakit yang unggul dalam pelayanan masyarakat. “ Sehingga tidak ada lagi rujukan ke rumah sakit lainya,"  harap Ibrahim.

Selain itu, fraksi dari  Partai Amanat Nasional (PAN) juga ikut memberikan pandangannya terkait APBD 2019. Pihak Pan meminta agar ada upaya tim  badan anggaran (Banggar) DPRD  dalam proses perubahan APBD harus banyak melakukan perubahan-perubahan dan pembahasan yang terkait di APBD KTT sehingga permasalahan yang menjadi kendala dapat disepakati bersama. “ Untuk itu Pemkab baik di dalam sektor ekonomi, sektor pertanian dan kelautan akan terus menjadi penggerak ekonomi lokal,” lanjutnya.

Sementara, terkait dari pandangan umum Fraksi Partai Hanura, yang sebelumnya  menyoal terkait pengakolasian anggaran pemerintah KTT, dalam hal ini Pemkab akan  berupaya mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 persen untuk fungsi pendidikan dan 10 persen untuk fungsi kesehatan dari total belanja daerah. Namun dalam rancangan APBD tahun 2019 fungsi pendidikan dan kesehatan tidak hanya dialokasikan pada OPD Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan tetapi semua SKPD yang outputnya pada dunia pendidikan kesehatan yang menjadi akumulasi perhitungan alokasi anggaran.

Lanjutnya lagi, selain untuk  belanja pegawai, gaji ASN ditetapkan dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah serta disepakati dalam penetapan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)  antara eksekutif dan legislatif. “Kami juga meningkatkan intensitas monitoring, evaluasi dan pengendalian pemungutan PAD, serta meningkatkan intensitas uji petik obyek PAD,” ucapnya.

Sehingga, dalam menyajikan laporan realisasi kinerja OPD dapat diakses melalui aplikasi e-monev. Dan realisasi capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja OPD dapat diakses oleh publik. “Oleh karena itu dalam postur APBD alokasi belanja pegawai sangat mempengaruhi besaran belanja tidak langsung. Sedangkan belanja lainnya bersumber dari PAD, DAK, dana bagi hasil dan lain-lainnya diarahkan bagi pemenuhan urusan wajib dan pilihan yang menjadi wewenang kabupaten,” pungkasnya. (*/rko/zia)

 


BACA JUGA

Jumat, 11 September 2015 15:28

Lebih Langsing dengan Berenang

<p>Berenang termasuk olahraga yang menyenangkan. Tetapi kebanyakan orang lebih menganggap olahraga…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .