MANAGED BY:
RABU
21 NOVEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Jumat, 09 November 2018 13:39
UMK Naik, Hanya 30 Persen yang Sanggup
ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, TARAKAN- Kenaikan upah minimum kota (UMK) dari Rp 3.204.844 menjadi Rp 3.462.192,97 masih menjadi beban bagi para pelaku usaha. Tertinggi se-Kalimantan, pengusaha pun dibuat berfikir keras.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltara Herry Johanes mengatakan, besaran UMK telah dibahas sejak lama dengan Wali Kota Tarakan Ir. Sofian Raga. Salah satu pertimbangannya dengan melihat Kota Tarakan yang memiliki daya dukung yang terbatas. Jika berbicara tentang membuka lapangan kerja baru, tentu tidak akan dilakukan jika tidak menghasilkan.

Salah satu yang membebankan yakni biaya-biaya tenaga kerja yang berkaitan dengan produktifitas. Inilah yang menyulitkan pengusaha di Kota Tarakan. Seharusnya, kata dia, seharusnya semua yang berkepentingan duduk bersama, merumuskan Tarakan di masa depan.

Dalam pembicaraan upah, Apindo menyerahkan apa yang menjadi kajian dan masukan, serta gambaran terkait nilai kenaikan UMK. Meski harus mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, menurutnya tidak ada yang keliru. Hanya, dasar penentuannya dari bertahun-tahun yang lalu sudah tidak benar dan terlalu tinggi, sehingga saat ini UMK semakin naik.

“Ini akan terus menjadi masalah ke depannya. Dunia usaha akan semakin sulit. Perusahaan besar seperti batu bara dan minyak mungkin bisa, tetapi bagaimana dengan perusahaan kecil dan sedang. Itu akan sangat menyulitkan,” tuturnya.

Semua upaya telah dilakukan, pemberian upah jangan sampai dianggap remeh. Begitu salah dalam pengaturan awal, maka akan terus membebani. Herry menyarankan semua harus dibedakan, dari usaha kecil, sedang dan besar. Tidak semua perusahaan dapat membayar upah yang cukup besar itu. “Mungkin yang bisa membayar sesuai UMK itu hanya 30 persen perusahaan saja,” tuturnya.

Perjuangan terhadap kenaikan upah tidak semata-mata kepada yang sudah bekerja, tetapi juga kepada angkatan kerja baru. Bagaimana pun langkah terakhir perusahaan yang tidak mampu membayar upah pasti dengan melakukan pengurangan karyawan atau efisiensi. Otomatis, bukan lagi membuka lapangan kerja baru, tetapi malah terancam dipecat.

“Yang harus dipikirkan, apa daya dukung dari pemerintah daerah?” ujarnya.

“Bisa juga melihat dari sisi lainnya, jika ada pekerja yang baik maka bisa diberikan bonus atau penghargaan. Jangan hanya semata-mata melihat dari upah saja, karena upah itu mau tidak mau harus dipenuhi,” tuturnya.

Sementara itu, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bulungan Tarakan dr. Ana Sri Ekaningsih mengatakan, kenaikan UMK tergantung dari gejolak ekonomi, jika perdagangan meningkat, dan perusahaan yang semakin meningkat.

Selain itu juga kemungkinan karena pengaruh kenaikan dolar, sehingga mempengaruhi kebutuhan masyarakat atau tenaga kerja. Bagi pengusaha mungkin menjadikan beban, karena itu merupakan anggaran yang tetap harus dianggarkan setiap bulannya. Sedangkan bagi karyawan tentu akan senang karena dolar yang meningkat dan UMK naik mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Di Tarakan juga saat ini perekonomian terlihat stabil dan bagus saja, tidak begitu banyak gejolak yang berefek. BBM meningkat juga tidak ada gejolak yang signifikan, karena bukan jenis premium dan hanya pertamax.

Sehingga kenaikan Rp 200 ribu bagi pengusaha tentu masih bisa ditanggulangi. Bahkan pengaruhnya kepada ekonomi justru menjadi bagus, karena kenaikan Rp 200 ribu itu berpengaruh sekali untuk tenaga kerja. Terutama daya beli masyarakat, sehingga terlampaui. Kalau mampu dalam hal daya beli, maka perekonomian juga akan bertumbuh.

“Pasti jika pengusaha akan berbicara memberatkan, walaupun naiknya sama, juga memberatkan. Tetapi buktinya tetap berjalan lancar dan untung,” tuturnya.

Sesuatu yang baru tentu awalnya pasti menjadi beban, tetapi jika sudah berjalan, kemudian menyesuaikan dirinya. Sehingga untuk mengadaptasi ke UMK yang baru, tenaga kerja itu adalah aset yang harus dipelihara dan anggaran itu harus tetap ada. Artinya jika ingin terus produktif dan hidup, maka harus bisa menganggarkan yang mana paling penting dan utama.

“Yang tidak penting bisa dijadikan tidak prioritas,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Tarakan Hanto Bismoko mengatakan penerapan UMK harus dilakukan setiap pengusaha. Tidak ada pengecualian kepada pengusaha kecil, wajib dilaksanakan perusaha yang dibayarkan sesuai aturan hukum. Sesuai PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, semua sudah diatur, karena perumusan UMK juga dilihat dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara nasional.

“Jadi ada perhitungan dan rumusannya. Dilihat pertimbangan semua pihak dan juga inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang ada,” ujarnya.

Jika ada perusahaan yang tidak melaksanakan tentu akan mendapatkan sanksi. Tetapi selama tahun 2018 ini, diakuinya belum ada pengaduan dari pekerja terkait UMK. Dan jika ada, maka pihaknya akan mencoba untuk memberikan pembinaan dan selesainya hanya musyawarah ke karyawan dan juga perusahaannya.

“Kami memang sekarang hanya sebatas pembinaan saja, karena pengawasan telah diambil alih Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara,” pungkasnya. (*/naa/lim)

 

UMK Naik, Hanya 30 Persen yang Sanggup


BACA JUGA

Selasa, 20 November 2018 15:26

Almarhumah Dikenal Penyayang Keluarga

TARAKAN - Suasana duka menyelimuti kediaman keluarga Dedy Triwahyudi, SH.…

Senin, 19 November 2018 15:28

Utang Prioritas, TPP Dipangkas?

Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 masih bergulir…

Senin, 19 November 2018 15:27

Penghuni Rumah Lompat Lewat Jendela

TARAKAN– Hujan lebat yang mengguyur Tarakan menyebabkan dua rumah di…

Senin, 19 November 2018 15:21

Nilai Kerugian di Bawah Rp 500 Juta

TARAKAN – Kapolres Tarakan AKBP Yudhistira Widyahwan membeberkan jika perhitungan…

Senin, 19 November 2018 15:06

Menanti Ajang Green and Clean

TARAKAN – Pernah masuk dalam kategori lingkungan green and clean,…

Senin, 19 November 2018 15:04

KPU Belum Beri Putusan Sanksi Pelanggaran APK

TARAKAN - Meski alat peraga kampanye (APK) telah berada di…

Senin, 19 November 2018 10:46

Pemilih di Lapas Belum Klir

TARAKAN – Potensi pemilih masih meninggalkan polemik. Khususnya pada pemilih…

Senin, 19 November 2018 10:44

Gugup Dinilai Juri dari Negara Asia Tenggara Lainnya

Gadis kelahiran Malinau 26 Oktober 2002 membanggakan. Tidak hanya membawa…

Senin, 19 November 2018 10:42

MEREKA KEPALA BATU..!! Ngotot Jajakan Jualan di Dermaga Pelabuhan

TARAKAN - Meski diimbau untuk tidak lagi menjual makanan di…

Senin, 19 November 2018 10:29

Tukarkan Uang Sebelum Tidak Laku

TARAKAN - Dalam pelaksaanan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .