MANAGED BY:
SABTU
20 JULI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Jumat, 09 November 2018 13:34
Pemkot Harusnya Lebih Cepat
Muddain. RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, TERKAIT pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 yang belum jelas, ditanggapi Ketua Himpunan Perusahaan Jasa Konstruksi Seluruh Indonesia (Hipsindo) Cabang Tarakan Fajar Ngewa. Hipsindo mengapreasiasi langkah DPRD melalui wakil ketuanya. Besar harapan menginginkan agar ada sinkronisasi antara Pemkot dan DPRD Tarakan dalam proses tahapan pembahasan APBD 2019.

“Karena proses pembahasan APBD 2019 bukan tanggung jawab Pemkot Tarakan saja, tapi DPRD Tarakan sebagai lembaga controlling dan budgeting juga ikut bertanggung jawab terkait terancam molornya pembahasan APBD 2019,” ungkapnya, Kamis (8/11).

Dirinya meminta proses pembahasan APBD 2019, menjadi perhatian serius Pemkot Tarakan dan DPRD Tarakan, karena dirinya menilai hal ini berdampak pada realisasi pembangunan dan realisasi pembayaran kepada pihak-pihak terkait terutama di bidang jasa konstruksi yangg sampai saat ini masih menunggu pelunasan pembayaran.

“Selain itu, APBD 2019 menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat agar dapat disahkan sesuai waktu yang ditentukan, karena APBD 2019 sangat mempengaruhi proses pembangunan di Bumi Paguntaka, hal ini secara otomatis berdampak pada perputaran ekonomi secara umum masyarakat Tarakan,” bebernya.

Sebelumnya DPRD Tarakan mendesak, penyerahan draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2019 kepada Pemkot. Jika terus terlambat, tak hanya APBD Perubahan 2018 yang akan gagal, namun APBD 2019 pun dikhawatirkan ditolak.

Wakil Ketua DPRD Tarakan Muddain mengatakan, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2019 disebutkan bahwa tahapan pembahasan pertama ialah pemerintah wajib menyampaikan draf KUA-PPAS APBD 2019 ke DPRD paling lambat minggu pertama September, atau 60 hari sebelum akhir masa anggaran atau satu bulan sebelum dimulainya anggaran.

“Artinya pemerintah menyampaikan dua bulan sebelum persetujuan bersama, yakni di September. Karena pengambilan persetujuan bersama antara Pemkot dan DPRD berdasarkan Permendagri 38 Tahun 2018, paling lambat 30 November 2018,” jelasnya.

Untuk itu, Muddain menegaskan bahwa Pemkot wajib menyampaikan KUA-PPAS dua bulan sebelum 30 November 2018, yakni minggu pertama Agustus 2018. Namun hingga saat ini Pemkot belum menyampaikan KUA-PPAS. “Kalau terjadi lagi keterlambatan itu salah siapa? Ya salah Pemkot karena lambat menyampaikannya,” tegasnya.

Draf yang disampaikan akan ditindaklanjuti lebih cepat setiap komisi rapat bersama mitranya.

Usai direkomendasikan kepada mitra komisi, hasil rekomendasi tersebut direkomendasikan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Kemudian akan dibahas secara internal antara Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Melalui hal tersebut, Muddain menegaskan agar ketua TAPD dapat melakukan koordinasi untuk membahas APBD 2019. Namun hingga kini belum diterima DPRD. Muddain berharap agar melalui hasil komunikasi internalnya bersama ketua TAPD dapat terealisasi. Sebab ketua TAPD berjanji untuk menyampaikan KUA PPAS dalam minggu ini.

“Tapi secara administratif, lembaga DPRD Kota Tarakan akan menyurat ke Pemkot. Waktunya ini sisa 3 minggu, kapan mitra komisi mau membahasnya, kapan Banggar mau bahas? Belum lagi kalau mau konsultasi,” tuturnya.

Nah, jika terjadi keterlambatan pengambilan keputusan, maka Wali Kota dan anggota DPRD tidak dibayarkan tunjangan selama 6 bulan ke depan. Namun dalam Permendagri dijelaskan jika keterlambatan berada di pihak pemerintah, maka konsekuensinya berada di Wali Kota dan bukan di DPRD. (jnr/lim)

Pemkot Harusnya Lebih Cepat

 

 


BACA JUGA

Sabtu, 20 Juli 2019 10:37

Kembali ke THM, Minibus Putih Ditembak

TARAKAN - Satreskrim Polres Tarakan melakukan penyelidikan perkara penembakan terhadap…

Sabtu, 20 Juli 2019 10:36

HM yang Ancam Kapolri, Sempat Demo di Jakarta

TARAKAN – Diduga melayangkan ancaman melalui media sosial (medsos) kepada…

Sabtu, 20 Juli 2019 10:31

Pemkot Dukung Penuh Pawai Pembangunan

TARAKAN - Rencana pelaksanaan pawai pembangunan oleh Radar Tarakan dan…

Sabtu, 20 Juli 2019 10:28

Hibahkan 2 Hektare untuk Bangun BPOM

TARAKAN – Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) berencana mendirikan…

Sabtu, 20 Juli 2019 10:25

Lokasi Sekolah Baru Belum Final

ADANYA penambahan dua sekolah menengah pertama (SMP) pada 2019-2020, disambut…

Sabtu, 20 Juli 2019 10:03

Koperasi di Kaltara Terlilit Utang Lama

TARAKAN - Berdasarkan data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM…

Sabtu, 20 Juli 2019 10:01

Akses Embung Bengawan Dibenahi Sementara

TARAKAN- Kondisi akses jalan lingkungan menuju Embung Bengawan, Kelurahan Juata…

Sabtu, 20 Juli 2019 09:55

Perbaikan hanya Janji Belaka

TARAKAN - Rusaknya jalan yang terdapat di Jalan Aki Balak…

Jumat, 19 Juli 2019 09:44

Ramaikan Pawai Pembangunan

TARAKAN – Pawai pembangunan akan dilaksanakan dalam 31 hari lagi,…

Jumat, 19 Juli 2019 09:42

Tingkatkan Pengawasan dan Ajak Kerja Sama Mitra di Perbatasan

TARAKAN – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terus berupaya…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*