MANAGED BY:
SENIN
20 MEI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Jumat, 09 November 2018 13:07
Surat soal OBP ke Presiden Direvisi
Samuel ST Padan, Kepala Biro Pengelola Perbatasan Setprov Kaltara. RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) merevisi surat yang disampaikan ke Presiden RI, Joko Widodo perihal desakan penyelesaian masalah daerah yang berstatus Outstanding Boundary Problem (OBP).

Sebab, dua dari lima titik OBP di sektor timur Indonesia-Malaysia sudah diselesaikan melalui Joint Indonesia-Malaysia Committee (JIM) on Demarcation and Survey of International Boundary di Bandung selama empat hari, mulai 8 hingga 11 Oktober 2018 lalu.

Kepala Biro Pengelola Perbatasan Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara, Samuel ST Padan mengatakan, dua daerah yang sudah disepakati itu Sungai Simantipal dan Titik C 500 dan Titik C 600 akan dikeluarkan. Sementara Desa Simantipal, Patok B 2700 Patok B 3100 di Lumbis Ogong, dan Sebatik masih terus berproses.

“Rencananya MoU (Memorandum of Understanding) dua OBP yang sudah diselesaikan itu dilakukan awal tahun depan. Jadi, tinggal tiga lagi yang kita perjuangkan,” ujar Samuel kepada Radar Kaltara di Tanjung Selor, Kamis (8/11).

Untuk revisi surat ke Presiden itu, sejauh ini masih dalam proses. Rencananya setelah selesai direvisi, draf surat yang ingin dikirimkan itu akan diperiksa terlebih dulu. Kemudian ditandatangani oleh Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie. “Kalau sudah selesai, surat itu tinggal dikirim ulang,” kata Samuel.

Untuk penyampaian kembali surat ke Presiden itu akan dilakukan secepatnya. Jika revisinya selesai bulan ini, maka hasilnya akan langsung ditindak lanjut ke pusat. Artinya, lebih cepat selesai, lebih baik.

Pastinya, untuk wilayah yang masih berstaus OBP itu tidak bisa dilakukan aktivitas pembangunan apapun. Tentunya, ini merupakan risiko bagi Indonesia, khususnya provinsi termuda Indonesia ini. “Misalnya seperti OBP yang di Lumbis Ogong. Kalau masih terus berstatus OBP, tentu tidak dapat dilakukan pembangunan apa-apa,” sebutnya.

Maka dari itu, Gubernur menyampaikan dan meminta agar daerah OBP itu dapat segera dikaji agar proses penyelesaiannya dapat lebih cepat dilakukan. Sehingga, pembangunan dapat lebih cepat dilakukan.

Namun, untuk seperti apa tindak lanjutnya itu tetap kewenangannya di pusat, bukan di daerah. Dalam hal ini daerah hanya mendesak agar masyarakat yang tinggal di wilayah OBP itu dapat melakukan aktivitasnya dengan nyaman dan aman, dan pemerintah juga dapat melakukan pembangunan. (iwk/eza)

loading...

BACA JUGA

Rabu, 02 September 2015 10:17

Lagi, Warga Belakang BRI Diciduk

<p><strong>&nbsp;TARAKAN &ndash;</strong> Beberapa kali lolos dari incaran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*