MANAGED BY:
RABU
19 JUNI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Jumat, 09 November 2018 13:04
Pemilik Lahan Paksa Bayar Uang Ganti Rugi
KLAIM HAK: Tulisan yang terpasang di area PPI Sebatik, pemilik lahan meminta haknya. RADAR NUNUKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN – Kasus sengketa lahan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sebatik, masih berlanjut. Kini, warga sebagai pemilik lahan dikabarkan melakukan permintaan hak, dengan cara ingin memberhentikan proses pembangunan, hingga dilunasi ganti rugi lahan.

Azizul Rahim, anak pemilik lahan ini mengaku telah memasang papan pemberitahuan di lokasi pembangunan PPI Sebatik, yang intinya bertuliskan meminta pembayaran ganti rugi sebagai pemilik ahli waris, sebelum dilanjutkan pembangunan. “Kami tidak melarang melakukan pembangunan di lokasi lahan PPI Sebatik, tetapi berikan dulu hak kami,” kata Azizul Rahim.

Menurutnya, tindakan yang dilakukan hanya sebatas menuntut hak, sebagai pemilik lahan yang telah menang di Pengadilan Tata Usaha Negari (PTUN) Samarinda. Tindakan inipun dinilainya masih dibatas kewajaran, dengan menuntut hak yang diinginkan.

Sebagai pemilik lahan, lanjut Rahim, sangat wajar ketika mempertahankannya. Bahkan, tidak ada larangan, jika lahan tersebut merupakan milik sendiri lalu dipertahankan. Hal ini pun bukan termasuk kategori pidana. “Saya hanya menuntut hak, apakah salah jika saya meminta melakukan penundaan proses pekerjaan selama belum dilakukan ganti rugi,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Unit Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik, Iswadi, membenarkan jika pemilik lahan melakukan tindakan mengahalangi pekerjaan pembangunan PPI Sebatik. Sehingga pembangunan tidak dapat dilanjutkan. “Bahan material yang masuk ke lokasi pembangunan dihalangi pemilik lahan. Begitu pula dengan tukang yang melakukan pekerjaan diminta untuk berhenti bekerja,” kata Iswadi.

Menurutnya, pembangunan PPI Sebatik yang menjadi pekerjaan pemerintah pusat ini, akan menjadi pelabuhan operasional para nelayan. Sehingga akan lebih menguntungkan bagi daerah perbatasan. Namun jika pembangunan terhambat, maka akan sulit untuk pengembangan PPI.

Solusi yang paling cepat untuk dilakukan adalah menerbitkan sertifikat baru dan memenuhi permintaan dari pemilik lahan. Serta dalam tahap pembangunan perlu ada pengamanan yang dilakukan oleh pihak aparat, agar lebih aman ke depan. “Saya berharap sertifikat cepat keluar, sehingga tidak ada lagi permasalahan,” harapnya. (nal/ash)


BACA JUGA

Kamis, 10 September 2015 15:13

Pembangunan Harus Berdasarkan Kebutuhan

<p>MALINAU - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malinau, Dr Ernes Silvanus…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*