MANAGED BY:
RABU
21 NOVEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 08 November 2018 14:16
UMK Tarakan Tertinggi se-Kalimantan

Serikat Pekerja Minta Pembentukan Dewan Pengupahan

PULANG: Sejumlah karyawan PT Idec Abadi Wood Industries saat akan kembali ke rumah masing-masing, Rabu (7/11). Tahun depan UMK Tarakan disepakati naik 8,03 persen dari UMK tahun ini. JOHANNY/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, TARAKAN – Kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) selalu saja menjadi polemik, khususnya bagi perusahaan. Sesuai dengan rapat yang dilakukan di Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Tarakan, Rabu (7/11), UMK Tarakan disepakati sebesar Rp 3.462.192,97.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerja Kahutindo Tarakan, Johnly Victor mengatakan kenaikan UMK ini sesuai dengan regulasi yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

“Di dalam diskusi pasti kita dihadapkan dengan pandangan masing-masing perwakilan. Baik itu dari Apindo, pekerja dan pemerintah,” terangnya usai menghadiri rapat, Rabu (7/11).

Dilanjutkannya tentu ada pihak yang merasa keberatan dengan regulasi ini. Bagaimana tidak, hingga saat ini UMK Tarakan merupakan upah yang tertinggi se-Kalimantan. Yakni dari hasil rapat sudah disepakati UMK di 2019, dari Rp 3.204.844 menjadi Rp 3.462.192,97.

“Memang dari Apindo ada keluhan dan memohon bagaimana ke depannya UMK 2019 ini kita tinjau lagi. Tapi pemerintah juga tidak berani mengambil sikap karena berpedoman menurut PP 78 ini,” lanjutnya.

Berdasarkan hasil pemaparan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), kurang lebih 58 persen perusahaan yang belum menerapkan UMK 2018 kemarin. Namun jika berkaca dari PP nomor 78/2015 ini, perusahaan berkewajiban menerapkan kenaikan UMK ini.

“Nah, itu kita nggak tahu, apakah yang bergerak di bidang perikanan, pelayan jasa dan perdagangan. Yang jelas hampir 58 persen yang belum diterapkan Apindo. Kembali kepada peraturan, tidak boleh rendah dari UMK dan UMP,” katanya.

Sempat disinggungnya mengenai lembaga dewan pengupahan dan Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKST) yang disampaikan oleh serikat pekerja. Dengan harapan dalam proses pembahasan UMK ke depannya tidak ada perdebatan.

“Dari Disnaker menyikapi dengan baik, paling tidak 2019 kelembagaan ini sudah terbentuk. Supaya dalam proses agenda tahunan upah minimum, kita tidak harus bentrok dan berdebat. Jadi ini lah manfaat dari lembaga itu,” harapnya.

Tentu melalui lembaga yang dimaksud dapat mengakomodir, perusahaan yang tidak menerapkan kenaikan UMK sesuai dengan aturan, tidak berurusan dengan hukum. “Aturan kan pasti ada sanksinya. Supaya ini tidak menjadi polemik, kelembagaan itu kita dorong agar terbentuk,” jelasnya.

Sementara itu, Advokasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Tarakan, Bertha Roida mengaku penerapan UMK Tarakan ini sangat tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Dalam hal ini pun pihaknya sangat memohon perhatian dari buruh/pekerja dengan kondisi perekonomian saat ini.

Bagaimana tidak, separuh dari perusahaan yakni 58 persen tidak menerapkan UMK sebelumnya. Mengapa demikian? Ia mengatakan kemungkinan cukup tingginya biaya operasional, termasuk biaya pemeliharaan mesin, upah pekerja termasuk jumlah tenaga kerja. Melihat pengalaman ini, ia bermaksud agar tidak harus mengikuti kenaikan 8,03 persen ini.

“UMP saja hanya Rp 2,7. Kalau kami dari Apindo sangat mengharapkan perhatian dari pekerja. Tidak harus mengikuti 8,03 persen, apakah itu di bawah 8,03 persen, tapi bisa diterapkan perusahaan itu,”  kata Bertha.

Dan sebagian perusahaan yang sudah menerapkan UMK, tidak menutup kemungkinan akan memberlakukan efisiensi operasional. Entah itu tidak membuka lapangan pekerjaan baru, menghilangkan lembur dan meniadakan pembagian shift kerja.

“Kalau perusahaan di bidang perkayuan pasti menerapkan UMK ini. Di Intraca, sebelumnya 3 shift menjadi 2 shift. Nah, ke depannya kita tidak tahu bagaimana lagi,” terangnya.

Namun yang menjadi pertanyaannya, bagaimana dengan pekerja yang bekerja di perusahaan menengah ke bawah atau yang tidak menerapkan UMK? Sehingga ini seharusnya menjadi perhatian khusus, tidak serta merta hanya mengikuti PP tersebut. Tetapi mempertimbangkan yang menjadi kendala perusahaan atau pengusaha itu.

“Karena perusahaan besar saja yang menerapkan. Kasihan yang bekerja di perusahaan menengah ke bawah. Perusahaan-perusahaan, termasuk perusahaan besar teriak dengan kenaikan UMK ini. Jadi kami sangat mengharapkan, pemerintah melakukan hal-hal yang disampaikan,” harapnya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Tarakan, Imam Sudarmadji menjelaskan, mekanisme penghitungan UMK 2019 mendatang ini dari UMK 2018 ditambahkan dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional. Kemudian diusulkan ke Kementerian Tenaga Kerja, dan secara nasional UMK 2019 ditetapkan kenaikan 8,03 persen.

“Seluruh Indonesia 8,03 persen. Di mana pertumbuhan ekonominya 5,15 persen dan inflasinya 2,88 persen,” jelas Imam.

Nah, mengapa tidak menggunakan perhitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan daerahnya masing-masing? Dijelaskan Imam, tidak semua daerah di Indonesia ini menghitung inflasi. Mau tidak mau, penetapan UMK ini diberlakukan secara nasional.

“Inflasikan dihitung dari September 2017 ke September 2018. Nah, bagaimana dengan daerah yang tidak menghitung? Makanya diberlakukan secara nasional. Kalau di Tarakan kita hitung. Kalau Tarakan sebenarnya rugi,” katanya.

Apakah dengan kenaikan UMK ini dapat mempengaruhi inflasi? Jelas saja, sebenarnya inflasi itu keseimbangan antar permintaan dan kebutuhan. Sehingga inflasi harus dikendalikan. “Jelas inflasi pasti akan terjadi, tapi itu tidak perlu ditakuti tapi dikendalikan,” terangnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) H. Syamsudin Ali menerangkan, setelah angka UMK ini disepakati bersama, langkah selanjutnya dilakukan monitoring. Apalagi perusahaan dalam bidang pedagang dan jasa, kemungkinan keberatan menerapkan UMK ini.

Namun dalam hal ini ada kesepakatan antar pengusaha dan pekerjanya. Dalam artian, bila perusahaan tidak mampu memenuhi nilai UMK tersebut. Sebaiknya pengusaha membuat keputusan dengan melibatkan pekerjanya mengenai kesanggupannya dalam memberi upah. Dalam hal ini, penerapan nilai UMK berdasarkan kebijakan dari masing-masing pengusaha dan disetujui pekerjanya.

“Kalau untuk menerapkan UMK ini biasanya kesepakatan. Tapi kita berharap semuanya bisa memenuhi angka Rp 3.462.192,97,” imbuhnya.

Sedangkan untuk pengawasan penerapan UMK dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara. Kenaikan UMK ini pun harus diterapkan per Januari 2019 mendatang. “Nah, kalau kita di Tarakan, kalau ada perusahaan yang kendala, konsultasi di sini tetap kita bantu. Sedangkan pengawasannya dari pemprov,” terangnya.

Dalam waktu dekat ini pun ia akan mempersiapkan berita acara hasil diskusi dan kesepakatan bersama mengenai kenaikan UMK ini. Kemudian ditembuskan ke Wali Kota Tarakan dan Gubernur Kalimantan Utara, dan menunggu Surat Keputusan (SK) dari Pemprov Kaltara yang akan disampaikan ke masing-masing perusahaan di Tarakan.

Sempat disinggungnya mengenai pertimbangan pembentukan dewan pengupahan seperti yang diusulkan dari serikat pekerjaan dalam diskusi. “Ini masih wacana, kalau memang nanti ada referensinya kita bentuk. Jadi kita kaji dulu, baru kita bentuk. Supaya kalau bahas masalah UMK ini, sudah didiskusikan dengan dewan yang berkepentingan,” tutupnya. (*/one/eza)

Daftar UMP 2019 di Kalimantan:

-      Kalimantan Selatan     Rp2.651.781

-      Kalimantan Timur       Rp2.747.561

-      Kalimantan Barat       Rp 2.211.266*

-      Kalimantan Tengah     Rp2.663.435

-      Kalimantan Utara      Rp2.765.463

*) Belum menyampaikan besaran UMP dan jumlah yang tertera merupakan prediksi jika dinaikkan 8,03 persen dari tahun sebelumnya.

 

 


BACA JUGA

Selasa, 20 November 2018 15:26

Almarhumah Dikenal Penyayang Keluarga

TARAKAN - Suasana duka menyelimuti kediaman keluarga Dedy Triwahyudi, SH.…

Senin, 19 November 2018 15:28

Utang Prioritas, TPP Dipangkas?

Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 masih bergulir…

Senin, 19 November 2018 15:27

Penghuni Rumah Lompat Lewat Jendela

TARAKAN– Hujan lebat yang mengguyur Tarakan menyebabkan dua rumah di…

Senin, 19 November 2018 15:21

Nilai Kerugian di Bawah Rp 500 Juta

TARAKAN – Kapolres Tarakan AKBP Yudhistira Widyahwan membeberkan jika perhitungan…

Senin, 19 November 2018 15:06

Menanti Ajang Green and Clean

TARAKAN – Pernah masuk dalam kategori lingkungan green and clean,…

Senin, 19 November 2018 15:04

KPU Belum Beri Putusan Sanksi Pelanggaran APK

TARAKAN - Meski alat peraga kampanye (APK) telah berada di…

Senin, 19 November 2018 10:46

Pemilih di Lapas Belum Klir

TARAKAN – Potensi pemilih masih meninggalkan polemik. Khususnya pada pemilih…

Senin, 19 November 2018 10:44

Gugup Dinilai Juri dari Negara Asia Tenggara Lainnya

Gadis kelahiran Malinau 26 Oktober 2002 membanggakan. Tidak hanya membawa…

Senin, 19 November 2018 10:42

MEREKA KEPALA BATU..!! Ngotot Jajakan Jualan di Dermaga Pelabuhan

TARAKAN - Meski diimbau untuk tidak lagi menjual makanan di…

Senin, 19 November 2018 10:29

Tukarkan Uang Sebelum Tidak Laku

TARAKAN - Dalam pelaksaanan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .