MANAGED BY:
SABTU
23 MARET
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 08 November 2018 13:42
Utang ke Pihak Ketiga Terancam Tak Terbayar

Solusi, DPRD Serahkan ke Pemkab KTT

PROKAL.CO, TANA TIDUNG – Ditolaknya APBD Perubahan 2018 oleh Pemprov Kaltara akan berpengaruh terhadap kegiatan Pemkab KTT yang sudah direncanakan melalui APBD Perubahan.

Di antaranya sebagai tuan rumah MTQ tingkat Provinsi Kaltara, penerimaan CPNS baru, termasuk hutang jangka pendek pemerintah terhadap pihak ketiga terancam tak bisa terbayar.

Menyikapi kondisi tersebut, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD KTT, Ibrahim Ali berharap ada langkah lain yang dapat diambil Pemkab KTT dalam menyikapi masalah APBD perubahan yang ditolak, yang tidak melangar regulasi.

“Karena kalau kita tidak ada solusi untuk APBD Perubahan ini, berdampak pada ekonomi, khususnya ekonomi masyarakat kecil akan terbengkalai,” jelas Ali kepada Radar Tarakan, Rabu (7/11).

Paling tidak, sambung Ali, ada kelonggaran agar anggaran program-program prioritas untuk kepentingan masyarakat tetap terealisasi.

"Kita bisa melihat mana yang urgen untuk kepentingan masyarakat, bisa kita prioritaskan,"katanya.

Sekarang, lanjut Ali, bola ada di tangan pemkab untuk mengambil langkah.

“Apakah menggunakan perbub dengan melakukan pergeseran anggaran, yang penting regulasi harus jelas,” ujarnya.

Lebih jauh dijelaskan, ditolaknya APBD Perubahan 2018 Pemkab KTT dikarenakan terlambat diajukan ke Pemprov Kaltara. Alasannya, proses pembahasan APBD Perubahan 2018 cukup alot.

"Pembahasan KUP (kebijakan umun perubahan APBD) kemarin terlalu lama. Sehingga melewati deadline. Akibat keterlambatan ini, APBD Perubahan kita tidak bisa dievaluasi. Sehingga tidak disetujui provinsi," ujar Ali.

Karena tidak disetujui, otomatis Pemkab KTT hanya bisa mengandalkan APBD murni sepanjang tahun ini.

Meski begitu, kata dia, untuk pembahasan APBD 2019 tidak terganggu tetap berjalan sebagaimana mestinya.

“Mulai 29 Oktober Banggar DPRD dan TAPD tetap fokus membahas anggaran murni 2019,” ungkap Ali.

Bahkan  nominal yang sudah disepakati akan segera diparipurnakan dalam agenda Penyampaian Raperada Nota Keuangan Anggaran 2019. Setelah itu berlanjut di bulan November dengan agenda Pandangan Fraksi Terhadap Raperda Nota pengantar Keuangan 2019. (*/rko/ana)

 

loading...

BACA JUGA

Jumat, 15 Maret 2019 15:21

LABIL..!! Emosi di Tengah Razia, Motor Sendiri Dipreteli

TANA TIDUNG - Seorang pengendara menghancurkan sepeda motornya sendiri. Remaja…

Kamis, 14 Maret 2019 10:39

Pelipatan Lebih Cepat dari Target

TANA TIDUNG – Proses pelipatan surat suara yang dilakukan 30…

Kamis, 14 Maret 2019 10:36

Akui Banyak Warga Enggan Urus Akta Perkawinan

TANA TIDUNG - Hingga saat ini masih banyak warga masyarakat…

Jumat, 08 Maret 2019 10:51

Punya Kartu, Tak Dapat LPG

TANA TIDUNG - Meski Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop)…

Jumat, 08 Maret 2019 09:43

Dijaga Ketat, Pelipatan Rawan Kesalahan

TANA TIDUNG – Pelipatan surat suara Pemilihan Umum 2019 sudah mulai…

Rabu, 06 Maret 2019 11:16

Kecewa Tak Ada Kepastian Pembayaran Gaji

TANA TIDUNG - Ratusan buruh kelapa sawit menggelar unjuk rasa…

Rabu, 06 Maret 2019 11:13

Ingatkan Jangan Bakar Lahan!

TANA TIDUNG – Bupati Tana Tidung, H.Undunsyah mengimbau agar warga…

Selasa, 05 Maret 2019 13:25

KPU Terima 78.340 Surat Suara

TANA TIDUNG - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung (KPU…

Senin, 04 Maret 2019 11:09

Bupati Kunjungan Kerja ke Kepulauan Seribu

TANA TIDUNG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Tidung melakukan kunjungan…

Senin, 04 Maret 2019 11:08

Satu Meninggal, Tiga Dirawat Intensif

TANA TIDUNG - Ketua RT 6 Kecamatan Sesayap, Mawi mengatakan,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*