MANAGED BY:
RABU
21 NOVEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 07 November 2018 11:59
Raperda Ditolak, TPP di Tangan Wali Kota
ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, RANCANGAN Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018 yang ditolak Gubernur Kaltara dikarenakan lambatnya penetapan, akhirnya berdampak pada tunggakan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan. Kepada Radar Tarakan, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan Muddain mengatakan bahwa pada dasarnya Tarakan memang memiliki tunggakan, seperti Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dan pembayaran tunjangan penghasilan pegawai (TPP).

PBI JKN selanjutnya menjadi utang tahun tunggal yang dapat dibayar di tahun depan. Namun, mekanisme pembayaran TPP diberikan kebijakan satu tahun anggaran, yang artinya proses pembayaran TPP tidak dilakukan secara terus menerus setiap tahun anggaran.

“Bahasanya tidak wajib dilakukan dalam setiap tahun anggaran, tergantung kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pimpinan daerah,” ungkapnya.

Jika TPP dianggarkan selama 1 tahun anggaran, maka sisa anggaran di bulan berikutnya bukanlah sebuah kewajiban untuk dibayarkan di tahun berikutnya, karena bukan sebuah aturan yang wajib, berbeda dengan gaji honor dan lain-lain. “Kalau pemahaman saya TPP tidak wajib dibayar, tapi kalau memang itu menjadi kewajiban di 2019, maka kami tinjau aturannya. Karena aturan TPP yang saya pahami itu hanya bentuk tunjangan pemberian penghasilan yang diberikan kepada pegawai, jadi tidak wajib secara terus menerus,” jelasnya.

“Saya pikir kalau permasalahan TPP tanya langsung dengan Wali Kota,” sambungnya.

Nah, dengan tidak disetujuinya APBD-P 2018, maka akan ada kegiatan atau SILPA yang besar di tahun 2019 mendatang. Muddain menjelaskan, hal tersebut dapat menjadi SILPA dikarenakan DPRD dan Pemkot telah berkomitmen agar ketika masuknya APBD 2019, ada beberapa kegiatan yang tidak berdampak secara langsung dari sisi pelayanan publik untuk dirasionalisasi. Hasil rasionalisasi tersebut akan di-dropping untuk menyelesaikan utang di tahun 2016 dan 2017 lalu.

“Program kegiatan 2018 yang telah disetujui DPRD dan Pemkot sebesar Rp 50 miliar itu dilakukan rasionalisasi karena dilihat program itu tidak berdampak dari sisi pelayanan, sehingga dirasionalisasi untuk menyelesaikan utang tahun 2016 sampai 2017 supaya tidak menjadi beban APBD murni 2019,” ujarnya.

Namun, jika hal tersebut tidak dapat diselesaikan di APBD-P, maka DPRD tetap bersepakat bersama pemerintah bahwa rasionalisasi Rp 50 miliar wajib untuk dilaksanakan dan dijadikan SILPA. Menurut Muddain, SILPA tersebut akan menjadi penerimaan dan pemasukan tahun 2019.

“Sehingga utang tahun 2016 dan 2017 dapat menjadi utang APBD 2019 untuk dibayar dengan menggunakan silva tahun 2018,” bebernya.

“Tapi ini hanya prediksi. Prediksi SILPA juga dibenarkan dalam aturan UU, bahwa dalam rangka perumusan APBD tahun yang akan datang, maka sebagai acuan pendapatan penerimaan itu salah satunya prediksi SILPA real yang akan diketahui setelah audit BPK berkenaan dengan pelaksanaan APBD 2018. SILPA real 2018 akan dimasukkan di APBD-P 2019,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Tarakan Saparuddin mengatakan bahwa pihaknya baru mengetahui jika APBD-P 2018 ditolak. Melalui hal tersebut, pria yang akrab disapa Udin ini menuturkan bahwa pada dasarnya permasalahan tersebut merupakan ranah kepala SKPD.

“Kalau sudah ada instruksi atau putusan-putusan yang harus ditindaki, ya akan kami tindaki. Nah, kalau untuk kegiatan ya bisa menyesuaikan,” katanya.

Udin mengungkapkan, sesuai informasi yang telah diterima, rencana APBD-P 2018 akan digunakan untuk fokus pada pembayaran utang, sedang untuk kegiatan baru sementara ini masih dilakukan cut off. “Kami rencana hanya melakukan pembayaran utang terhadap utang-utang yang sudah di-ploting mulai dari 2016, 2017 sampai 2018 murni,” ungkapnya.

Akan tetapi, Udin mengaku belum mengetahui jumlah utang secara pasti karena belum berkoordinasi langsung bersama TAPD. Hanya, bidang pengairan akan menyampaikan laporan bulanan secara rutin, baik kegiatan yang sudah maupun belum terlaksana.

Disinggung soal proyek penanggulangan banjir, Udin menyatakan bahwa pihaknya hanya melakukan pencocokan rencana kegiatan yang sudah dilakukan cut off. Namun pada dasarnya cut off terbagi menjadi dua bagian, yakni cut off yang dapat ditinggal namun tidak memberi dampak buruk bagi masyarakat. Melalui hal tersebut, Udin berharap dengan adanya penanggulangan banjir di Sebengkok dapat memberikan dampak baik bagi masyarakat.

“Walaupun kami berharap kegiatan itu bisa 100 persen tuntas, namun hal-hal lain seperti ketersediaan anggaran yang tidak mendukung, kami harapkan bisa menuntaskan banjir di kawasan Sebengkok yang luas kawasan genangan banjirnya kurang lebih 17 hektare,” tuturnya.

 

TIM BANGGAR KEMBALIKAN KE PEMKAB

Sementara di Tana Tidung anggota Badan Anggaran (Banggar) pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tana Tidung Ibrahim Ali, A.Md, mengungkapkan, membeberkan jika selama ini proses pembahasan APBD Perubahan 2018 cukup alot. “Pembahasan KUPA (Kebijakan Umum Perubahan APBD) kemarin terlalu lama. Sehingga keterlambatan melewati deadline yang semestinya. Akibat keterlambatan ini, APBD Perubahan kita tidak bisa dievaluasi. Sehingga tidak disetujui provinsi,” ujar Ibrahim Ali, Selasa (6/11).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Tidung otomatis hanya bisa mengandalkan APBD sepanjang tahun 2018 ini.

Menurutnya, ada langkah lain yang dapat diambil Pemkab dalam menyikapi hal tersebut dengan tidak melanggar aturan dan regulasi yang ada. Apalagi, kata dia, anggaran yang dikelola pemerintah selama ini berdampak kepada ekonomi masyarakat. “Kegiatan yang sudah direncanakan di perubahan dan mengingat ke depannya Tana Tidung akan menjadi tuan rumah MTQ tingkat provinsi, dan penerimaan PNS yang baru, termasuk juga utang jangka pendek pemerintah terhadap pihak ketiga yang memang harus dibayar semua itu pasti akan terbengkalai,” ujarnya.

“Kalau sudah mengetahui mana saja yang urgen untuk kepentingan masyarakat, bisa diprioritaskan,” katanya.

Ibrahim Ali memastikan selanjutnya Pemkab yang menentukan sikap dalam hal anggaran. “Dan kita mulai tanggal 29 Oktober Banggar DPRD dan TAPD fokus membahas anggaran 2019, anggaran 2019 sudah disepakati nominalnya, sudah diparipurnakan, dengan agenda penyampaian Raperda Nota Keuangan Anggaran 2019 dilanjutkan pada November dengan pandangan fraksi terhadap Raperda Nota Pengantar Keuangan 2019,” jelas Ibrahim Ali. (*/shy/*rko/lim)


BACA JUGA

Selasa, 20 November 2018 15:26

Almarhumah Dikenal Penyayang Keluarga

TARAKAN - Suasana duka menyelimuti kediaman keluarga Dedy Triwahyudi, SH.…

Senin, 19 November 2018 15:28

Utang Prioritas, TPP Dipangkas?

Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 masih bergulir…

Senin, 19 November 2018 15:27

Penghuni Rumah Lompat Lewat Jendela

TARAKAN– Hujan lebat yang mengguyur Tarakan menyebabkan dua rumah di…

Senin, 19 November 2018 15:21

Nilai Kerugian di Bawah Rp 500 Juta

TARAKAN – Kapolres Tarakan AKBP Yudhistira Widyahwan membeberkan jika perhitungan…

Senin, 19 November 2018 15:06

Menanti Ajang Green and Clean

TARAKAN – Pernah masuk dalam kategori lingkungan green and clean,…

Senin, 19 November 2018 15:04

KPU Belum Beri Putusan Sanksi Pelanggaran APK

TARAKAN - Meski alat peraga kampanye (APK) telah berada di…

Senin, 19 November 2018 10:46

Pemilih di Lapas Belum Klir

TARAKAN – Potensi pemilih masih meninggalkan polemik. Khususnya pada pemilih…

Senin, 19 November 2018 10:44

Gugup Dinilai Juri dari Negara Asia Tenggara Lainnya

Gadis kelahiran Malinau 26 Oktober 2002 membanggakan. Tidak hanya membawa…

Senin, 19 November 2018 10:42

MEREKA KEPALA BATU..!! Ngotot Jajakan Jualan di Dermaga Pelabuhan

TARAKAN - Meski diimbau untuk tidak lagi menjual makanan di…

Senin, 19 November 2018 10:29

Tukarkan Uang Sebelum Tidak Laku

TARAKAN - Dalam pelaksaanan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .