MANAGED BY:
JUMAT
18 JANUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 07 November 2018 11:57
Hanya Dua ASN yang Langgar UU Pemilu
PELANGGARAN PEMILU: Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Sengketa pada Bawaslu Nunukan Abdul Rahman menyampaikan laporan hasil pemeriksaan 4 ASN di kantornya, Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Selasa (6/11). SYAMSUL/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN – Pemeriksaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nunukan terhadap 4 aparatur sipil negara (ASN) yang dilaporkan atas dugaan pelanggaran netralitas rampung. Tindaklanjutnya diserahkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Nunukan.

Laporan yang disampaikan Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Sarana Prasarana BKPSDM Nunukan Hamseng, dengan Nomor: 04/LP/PP/Kab/24.05/X/2018 tersebut diproses Bawaslu Nunukan dengan waktu 14 hari. Dua dari 4 ASN yakni SP dan SH dinyatakan terbukti melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 7/2014 tentang Pemilihan Umum dan UU Nomor 5/2014 tentang ASN, Pasal 2 huruf f tentang netralitas. Lalu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS, Pasal 4 Ayat 13 huruf b. Sementara dua ASN lainnya, yakni LM dan AY tidak cukup bukti.

“Dua ASN yang melanggar ini terbukti meng-upload di media sosial (medsos) dengan memberikan bentuk dukungan terhadap salah satu calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres),” kata Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Nunukan Abdul Rahman kepada media ini, kemarin (6/11).

Dari hasil klarifikasi yang dilakukan baik terhadap pelapor, saksi dan terlapor di hari ke-14 ini, maka hasil rapat pleno yang dilakukan Bawaslu Nunukan menyerahkan kembali kepada BKPSDM Nunukan. Sebab, dari kajian yang dilakukan, terjadi  pelanggaran terhadap perundangan lain. Sehingga penindakan bukan kewenangan Bawaslu. Tapi, ada lembaga lain yang berkewenangan. “Makanya kami kembalikan ke BKPSDM untuk penindakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” bebernya.

Lalu, lanjutnya, hasil rapat pleno ini juga dilaporkan ke Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, Bawaslu Kalimantan Utara (Kaltara). “Jadi, dengan keluarnya hasil keputusan ini, kasus dugaan pelanggaran netralitas 4 ASN di lingkungan Pemkab Nunukan dianggap selesai, tak lagi menjadi persoalan yang  dibahas di Bawaslu Nunukan,” tutupnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pengadaan, Pembinaan dan Pengembangan BKPSDM Nunukan Hamseng mengatakan, setiap laporan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan ASN tidak langsung dijatuhi sanksi. Tapi melalui diproses terlebih dahulu. Dugaan pelanggaran pemilu, pengaduan itu harus ditetapkan Bawaslu.

Nah, atas dasar laporan dan bukti-bukti yang ada, maka Bawaslu dapat menetapkan apakah masuk kategori pelanggaran netralitas ASN terhadap pemilu atau tidak. Ketika terbukti pelanggaran netralitas, maka keputusan tersebut menjadi dasar untuk dilaporkan ke Bupati. “Yang menentukan pelanggarannya itu di Bawaslu. Tapi, untuk pemberian sanksi tetap dilakukan kami,” ujar Hamseng kepada media ini.

Dijelaskan, hak pilih dan memilih itu hak politik dan dijamin undang-undang. Ketika seorang ASN menggunakan hak pilihnya secara konstitusional itu diperbolehkan. Tapi, hak itu terbatas hanya ketika memasuki ruang bilik suara. Namun jika belum waktunya memilih di bilik suara, baik pra maupun pada saat pelaksanaan atau setelah pelaksanaan ada penyampaian informasi yang dilakukan ASN tersebut memengaruhi dan menggiring persepsi seseorang, maka termasuk pelanggaran netralitas.

Hamseng juga mengungkap, jika laporan ke Bawaslu sebelumnya didahului dengan upaya preventif. Beberapa kali disampaikan mengenai adanya batasan ASN untuk terlibat dalam politik. “Termasuk ASN ini. Sudah pernah disampaikan dan dilarang. Karena, ada laporan warga yang masuk. Maka, sudah kewajiban kami menindaklanjuti laporan itu,” tegasnya.

Menurutnya, dengan adanya laporan dan tindaklanjut diharapkan pada ASN lainnya maka menjadi pembelajaran. “Jadi, yang masih suka posting-posting yang soal politik dan terkesan mendukung pasangan lain dan menjatuhkan pasangan lain maka siap-siap diproses. Makanya, diharapkan seluruh ASN tidak melanggar apa yang telah dilarang,” tuturnya. (oya/lim)


BACA JUGA

Jumat, 18 Januari 2019 11:55

Dua WNI Dapat Tindakan Kekerasan

NUNUKAN – Dua WNI yang bekerja di Sabah, Malaysia, mendapatkan…

Jumat, 18 Januari 2019 11:54

WNI Dipulangkan Dari Kota Kinabalu

NUNUKAN – Sebanyak 150 orang buruh migran Indonesia (BMI) yang…

Jumat, 18 Januari 2019 11:53

Pilkades Batal Dilaksanakan

NUNUKAN – Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa (Kades) terpaksa ditunda setelah…

Jumat, 18 Januari 2019 09:40

Usulkan Rp 134 Miliar untuk Pembangunan Bandara Krayan

NUNUKAN – Sejumlah Bandar Udara (Bandara) perintis di Krayan bakal…

Jumat, 18 Januari 2019 09:38

Jalan Poros Sebatik Bisa Dilewati Kembali

NUNUKAN – Jalan Bukit Keramat di Desa Bambangan, Kecamatan Sebatik…

Jumat, 18 Januari 2019 09:36

Perlu Pertimbangan Tak Terima Guru Honorer

NUNUKAN – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy telah…

Rabu, 16 Januari 2019 12:01

PLBN Butuh Lahan Tujuh Hektare

NUNUKAN – Pos Lintas Batas Negara (PLBN) akan dibangun di…

Rabu, 16 Januari 2019 11:59

DPUPRPKP Bertahap Lakukan Perbaikan Jalan

NUNUKAN – Jalan menuju Pantai Wisata Kayu Angin, Desa Tanjung…

Rabu, 16 Januari 2019 11:58

Februari, Gedung Lama Puskesmas Nunukan Tutup

NUNUKAN – Akibat situasi dan kondisi yang tidak memadai lagi,…

Rabu, 16 Januari 2019 11:56

RSUD Tambah Tiga Dokter Spesialis

NUNUKAN – Tingkatkan pelayanan pada penanganan medis, Rumah Sakit Umum…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*