MANAGED BY:
RABU
21 NOVEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 07 November 2018 11:57
Hanya Dua ASN yang Langgar UU Pemilu
PELANGGARAN PEMILU: Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Sengketa pada Bawaslu Nunukan Abdul Rahman menyampaikan laporan hasil pemeriksaan 4 ASN di kantornya, Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Selasa (6/11). SYAMSUL/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN – Pemeriksaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nunukan terhadap 4 aparatur sipil negara (ASN) yang dilaporkan atas dugaan pelanggaran netralitas rampung. Tindaklanjutnya diserahkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Nunukan.

Laporan yang disampaikan Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Sarana Prasarana BKPSDM Nunukan Hamseng, dengan Nomor: 04/LP/PP/Kab/24.05/X/2018 tersebut diproses Bawaslu Nunukan dengan waktu 14 hari. Dua dari 4 ASN yakni SP dan SH dinyatakan terbukti melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 7/2014 tentang Pemilihan Umum dan UU Nomor 5/2014 tentang ASN, Pasal 2 huruf f tentang netralitas. Lalu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS, Pasal 4 Ayat 13 huruf b. Sementara dua ASN lainnya, yakni LM dan AY tidak cukup bukti.

“Dua ASN yang melanggar ini terbukti meng-upload di media sosial (medsos) dengan memberikan bentuk dukungan terhadap salah satu calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres),” kata Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Nunukan Abdul Rahman kepada media ini, kemarin (6/11).

Dari hasil klarifikasi yang dilakukan baik terhadap pelapor, saksi dan terlapor di hari ke-14 ini, maka hasil rapat pleno yang dilakukan Bawaslu Nunukan menyerahkan kembali kepada BKPSDM Nunukan. Sebab, dari kajian yang dilakukan, terjadi  pelanggaran terhadap perundangan lain. Sehingga penindakan bukan kewenangan Bawaslu. Tapi, ada lembaga lain yang berkewenangan. “Makanya kami kembalikan ke BKPSDM untuk penindakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” bebernya.

Lalu, lanjutnya, hasil rapat pleno ini juga dilaporkan ke Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, Bawaslu Kalimantan Utara (Kaltara). “Jadi, dengan keluarnya hasil keputusan ini, kasus dugaan pelanggaran netralitas 4 ASN di lingkungan Pemkab Nunukan dianggap selesai, tak lagi menjadi persoalan yang  dibahas di Bawaslu Nunukan,” tutupnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pengadaan, Pembinaan dan Pengembangan BKPSDM Nunukan Hamseng mengatakan, setiap laporan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan ASN tidak langsung dijatuhi sanksi. Tapi melalui diproses terlebih dahulu. Dugaan pelanggaran pemilu, pengaduan itu harus ditetapkan Bawaslu.

Nah, atas dasar laporan dan bukti-bukti yang ada, maka Bawaslu dapat menetapkan apakah masuk kategori pelanggaran netralitas ASN terhadap pemilu atau tidak. Ketika terbukti pelanggaran netralitas, maka keputusan tersebut menjadi dasar untuk dilaporkan ke Bupati. “Yang menentukan pelanggarannya itu di Bawaslu. Tapi, untuk pemberian sanksi tetap dilakukan kami,” ujar Hamseng kepada media ini.

Dijelaskan, hak pilih dan memilih itu hak politik dan dijamin undang-undang. Ketika seorang ASN menggunakan hak pilihnya secara konstitusional itu diperbolehkan. Tapi, hak itu terbatas hanya ketika memasuki ruang bilik suara. Namun jika belum waktunya memilih di bilik suara, baik pra maupun pada saat pelaksanaan atau setelah pelaksanaan ada penyampaian informasi yang dilakukan ASN tersebut memengaruhi dan menggiring persepsi seseorang, maka termasuk pelanggaran netralitas.

Hamseng juga mengungkap, jika laporan ke Bawaslu sebelumnya didahului dengan upaya preventif. Beberapa kali disampaikan mengenai adanya batasan ASN untuk terlibat dalam politik. “Termasuk ASN ini. Sudah pernah disampaikan dan dilarang. Karena, ada laporan warga yang masuk. Maka, sudah kewajiban kami menindaklanjuti laporan itu,” tegasnya.

Menurutnya, dengan adanya laporan dan tindaklanjut diharapkan pada ASN lainnya maka menjadi pembelajaran. “Jadi, yang masih suka posting-posting yang soal politik dan terkesan mendukung pasangan lain dan menjatuhkan pasangan lain maka siap-siap diproses. Makanya, diharapkan seluruh ASN tidak melanggar apa yang telah dilarang,” tuturnya. (oya/lim)


BACA JUGA

Senin, 19 November 2018 15:25

Beddumang Gorok Leher, Luka Menganga 14 Cm

SEBATIK – Warga RT 9 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Sebatik…

Senin, 19 November 2018 15:11

Hanya 22 Peserta Lulus Passing Grade

NUNUKAN – Dari 1.175 peserta yang mengikuti seleksi kompetensi dasar…

Senin, 19 November 2018 15:10

Warga Bingung, Pelabuhan Sei Pancang Berubah Nama

NUNUKAN – Pelabuhan Sei Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, kini menjadi…

Senin, 19 November 2018 15:09

Bertemu Pacar, Ayah Dibui

NUNUKAN – Seorang anak di bawah umur (13 tahun), sebut…

Senin, 19 November 2018 10:33

Resahkan Warga, Lima WNA Diamankan

NUNUKAN – Sejumlah Warga Negara Asing (WNA) asal India sempat…

Senin, 19 November 2018 10:32

Ratusan Formasi Terancam Kosong

NUNUKAN – Minimnya peserta calon aparatur sipil negara (ASN) yang…

Senin, 19 November 2018 10:31

Jalin Kedekatan dengan Kunjungi Sekolah di Pelosok

Menjadi pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan,…

Senin, 19 November 2018 10:26

DPO Pencuri Mesin Air Terciduk

NUNUKAN – Seorang pria paruh baya yang sudah masuk dalam…

Senin, 19 November 2018 09:41

GILAA..!! Nelayan Ini Selundupkan Sabu 4,5 Kg

NUNUKAN – Hati YN (52) tak sanggup menolak upah mahal…

Senin, 19 November 2018 09:14

Media Pembawa Hama Penyakit Dimusnahkan

NUNUKAN – Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas II Tarakan Wilayah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .