MANAGED BY:
SABTU
23 MARET
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 05 November 2018 15:08
APBD-P Ditolak, PBI Terancam Tak Dibayar
ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, TARAKAN - Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)  2018, kabarnya belum disetujui Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie. Jika benar demikian, tunggakan iuran penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terancam berlanjut.

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan Adnan Hasan Galoeng mengatakan bahwa dirinya akan berkomunikasi langsung dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan. Menurut informasi yang ia terima, Gubernur tidak menyetujui APBD-P 2018 dikarenakan keterlambatan pengajuan.

“Jadi kita (Tarakan) sama kayak KTT yang harus mengalami penolakan,” terang Adnan yang ditemui, kemarin (4/11).

Untuk itu, jika APBD-P 2018 benar ditolak Gubernur maka mau tidak mau Pemkot dan DPRD tidak akan membayar PBI JKN. “Itulah salah satu risikonya (terlambat). Bagaimana mau bayar PBI? Karena tidak ada payungnya. Inilah yang akan kami diskusikan besok (hari ini) bersama Pemkot Tarakan,” ujarnya.

Adnan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara bahwa pihaknya menunggu APBD-P Kaltara disahkan. Begitu pula APBD-P Kaltara tak dapat disahkan jika belum ada edaran mengenai pengesahan APBN.

“Masa bantuan yang kami terima harus dikarang-karang? Jadi runtutannya itu APBN, kemudian APBD provinsi kemudian APBD kota. Kami menunggu setelah provinsi baru kami, karena ada bantuan dari daerah yang merupakan bagian dari pendapatan,” jelasnya.

Usai pengesahan APBD-P Kaltara, kemudian Gubernur mengeluarkan edaran. Selanjutnya pemerintah menyiapkan KUA-PPAS yang persiapannya hingga setengah bulan dan kemudian dikirim ke DPRD. Usai memegang KUA-PPAS, masing-masing komisi memanggil mitra kerjanya. “Itulah mekanisme melakukan pemindahan (pos anggaran) itu diakomodir di APBD Perubahan 2018,” urainya.

DPRD Tarakan juga masih menunggu draf KUA-PPAS APBD 2019 dari Pemkot Tarakan. “Kami dari DPRD tidak berniat untuk memperlambat pembahasan APBD 2019, begitu ada kami pasti langsung bertindak cepat, karena akan lebih baik,” katanya.

Adnan menjelaskan, jika pembahasan APBD 2019 melebihi target yang ditentukan, yakni 30 November 2018, maka terancam tidak diterima. “Kalau 2019 tidak terbahas karena telat, ya kami mengacu pada APBD 2018,” ucapnya.

 

TAK CAPAI TARGET, PAD DITURUNKAN

Perolehan pendapatan asli daerah (PAD) yang jauh dari target Rp 134 miliar, akhirnya direvisi pada APBD-P 2018. Lantaran PAD yang bisa terserap oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan hanya mencapai 27 persen.

Kepada Radar Tarakan, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan Adnan Hasan Galoeng mengatakan, bahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 lalu, pihaknya memprediksi jumlah PAD yang mampu mencapai Rp 134 miliar, hal tersebut dinaikkan dari target pemerintah.

“Misalnya kami kan menerima lembaran KUA-PPAS. Nah kami bilang ini kok terlalu kecil, naikkan dong. Nah pertimbangan kami ada beberapa hal. Setiap objek-objek pajak yang dimaksimalkan kami tarik, pajak bumi dan bangunan (PBB) kami naikkan 100 persen,” ujarnya.

Sebelumnya, penanganan PBB dipegang oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tarakan. Nah, karena adanya pelimpahan aturan bahwa hal terebut menjadi kewenangan Pemkot sehingga akhirnya penanganan PBB dipegang oleh Pemkot.

Di tahun 2005 lalu, Adnan mengungkapkan tentang belum adanya kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP) dari tanah, sehingga jumlah penerimaan PAD Tarakan rendah. Untuk itu, DPRD memasukkan anggaran agar perguruan tinggi dapat melakukan survei tentang kewajaran kenaikan NJOP tersebut.

Namun, karena belum adanya kenaikan NJOP dari tahun 2005 ke 2017, sehingga pihaknya menyarankan agar NJOP naik menjadi 100 persen dari kondisi saat ini. Namun Wali Kota Tarakan yang memiliki hak otoriter melihat, jika dinaikkan menjadi 100 persen, maka setiap masyarakat akan berteriak, sekali pun menurut Adnan kenaikan NJOP 100 persen adalah wajar.

Untuk menghindari terjadinya gejolak di masyarakat, NJOP tetap dinaikkan menjadi 100 persen. Akibat kenaikan tersebut, Pemkot dan DPRD menganggap bahwa PAD Tarakan akan meningkat, dari yang biasanya hanya mencapai Rp 90 miliar per tahun yang didapatkan dari semua sektor seperti PBB, retribusi, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, maka ditarget menjadi Rp 134 miliar.

Namun nyatanya, target tak tercapai. Menurut Adnan hal ini dikarenakan kurangnya kesiapan dari Pemkot dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) yang juga memiliki keterbatasan personel untuk melakukan penagihan pengawasan, termasuk buruknya komunikasi antara BPPRD dan beberapa OPD yang melakukan pemungutan yang sama.

“Misalnya penarikan retribusi itu kan adanya di dishub, retribusi keramaian dan lain-lain, adanya di pariwisata, pengelolaan yang berkaitan dengan budaya dan rumah adat ada di disdikbud. Barangkali kurangnya komunikasi ini, sehingga Pemkot kurang siap untuk memaksimalkan itu. Entah dari sisi perangkat, komunikasi dan lain-lain,” jelasnya.

DPRD melakukan pertemuan bersama komisi II dan stakeholder terkait serta Wali Kota Tarakan. Nah, pada Agustus 2018 lalu, pihaknya melakukan pertemuan di semester awal, namun hasil pertemuan tersebut menyatakan jika pencapaian PAD hanya sampai 27 persen dari target Rp 134 miliar, sehingga melalui APBD-P 2018 ini, pihaknya melakukan revisi terhadap target PAD yang sebelumnya Rp 134 miliar, menjadi Rp 93 miliar.

“Itu pun menurut kami sulit dicapai karena satu semester kemarin saja baru 27 persen,” bebernya.

Melalui hal tersebut, Adnan menyampaikan bahwa saat ini pencapaian PAD tergantung pada kesiapan Pemkot dan dinas terkait untuk melakukan penagihan tunggakan pajak dan bekerja secara maksimal di sisa waktu yang ada. (*/shy/lim)

 

loading...

BACA JUGA

Kamis, 21 Maret 2019 11:18

Pasokan Listrik Segera Pulih Bertahap

TARAKAN – Proses pigging atau pembersihan pipa akhirnya rampung dilakukan…

Kamis, 21 Maret 2019 11:14

ADA APA INI..?? Empat Sukhoi Mengudara di Perbatasan Kaltara

TARAKAN – Empat pesawat Sukhoi jenis SU-27 dan SU-30 dari…

Kamis, 21 Maret 2019 11:13

CIHUYY ..!! Ngga Lama Lagi di Tarakan Ada Cinema XXI

TARAKAN – Pertengahan tahun ini, Cinema XXI di lantai empat…

Kamis, 21 Maret 2019 11:11

4 ASN Mangkir Kerja, 2 Kampanye di Medsos

TARAKAN - Menjadi anggota aparatur sipil negara (ASN) diwajibkan untuk…

Kamis, 21 Maret 2019 10:37

Cabuli Anak di Bawah Umur, CK Diringkus Polisi

TARAKAN – Perbuatan yang dilakukan oleh pria berinsial CK (37)…

Kamis, 21 Maret 2019 10:31

Besi Bermunculan di Badan Jalan

TARAKAN – Minimnya perawatan jalan lingkungan, kerusakan semenisasi jalan pun…

Rabu, 20 Maret 2019 11:17

Pigging Klir, Listrik Berangsur Pulih

TARAKAN – PT Medco E&P Tarakan tengah berusaha merampungkan proses…

Rabu, 20 Maret 2019 11:15

Kelalaian Warga, Lahan Kembali Terbakar

TARAKAN - Kebakaran lahan kembali terjadi di RT 05 Kelurahan…

Rabu, 20 Maret 2019 11:13

“WTP Bukanlah Tanda Kelulusan, tapi Kewajiban”

Dalam kaitan membangun Indonesia, masyarakat perlu memiliki pemahaman cukup untuk…

Rabu, 20 Maret 2019 11:12

Kampanyekan Heart of Borneo Jadi Wisata Dunia

JAKARTA - Tak hanya kekayaan sumber daya alam berupa minyak…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*