MANAGED BY:
SENIN
20 MEI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 29 Oktober 2018 16:14
Puluhan Sekolah Belum Memenuhi Standar
ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Pemenuhan delapan standar minimum layanan pendidikan pada ratusan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) negeri serta swasta di Kabupaten Bulungan hingga kini belum terealisasi 100 persen. 

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bulungan, Yunus Luat mengatakan, dari 142 SD dan 65 SMP di Bulungan saat ini, masih ada puluhan yang belum memenuhi delapan standar minimum layanan pendidikan tersebut. Jika dipersentasekan, estimasinya tidak lebih dari 20 persen. Namun, itu sudah berjalan normal.

"Tapi kalau berbicara soal laik atau tidaknya, semua sekolah yang ada sudah pasti laik. Karena saat sudah didirikan, pasti sudah laik. Tidak ada kata tidak laik," ujar Yunus kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor, Sabtu (27/10).

Mantan Camat Tanjung Palas Barat ini mengatakan, saat ini sedang dalam proses diupayakan pemenuhan standar minimum layanan pendidikan itu sesuai dengan ketersediaan anggaran pemerintah daerah. Pastinya, melakukan semua itu tidak semudah membalik telapak tangan.

Artinya, jika anggaran yang tersedia besar, bisa jadi satu tahun anggaran semua kekurangan itu sudah bisa diselesaikan. Karena tidak terlalu banyak juga yang perlu dibiayai untuk memenuhi delapan standar minimum tersebut.

"Dari delapan standar itu, ada yang sudah terpenuhi enam hingga tujuh. Jadi yang belum itu tinggal sedikit," sebutnya.

Yunus menyebutkan, dari sekitar 20 persen sekolah yang belum memenuhi standar minimum layanan pendidikan itu, mayoritas terkendala pada ketersediaan jaringan telekomunikasi yang sangat terbatas. Sejauh ini, belum semua desa di Bulungan menikmati fasilitas tersebut.

Sementara, dalam standar pendidikan itu salah satunya melaksanakan ujian dengan sistem online atau ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Jadi sangat berbeda ketersediaan fasilitasnya dengan sekolah-sekolah yang ada di perkotaan.

"Masih banyak daerah yang mengalami hal itu, di antaranya Sekatak, Peso, Peso Hilir, Tanjung Palas Barat. Termasuk desa yang dekat dengan ibu kota provinsi seperti Desa Pejalin," katanya.

Untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan itu, harus ada kerja sama dari semua pihak. Bahkan, jika perlu dari perusahaan yang bekerja di daerah itu dapat memberikan perhatian di bidang pendidikan melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

Intinya, Disdikbud akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas pendidikan, minimal memenuhi delapan standar minimum layanan pendidikan tersebut. Harapannya, tidak ada anggapan sekolah unggulan dan tidak dari masyarakat. (iwk/nri)


BACA JUGA

Rabu, 02 September 2015 10:17

Lagi, Warga Belakang BRI Diciduk

<p><strong>&nbsp;TARAKAN &ndash;</strong> Beberapa kali lolos dari incaran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*