MANAGED BY:
RABU
19 JUNI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 29 Oktober 2018 11:49
Kecewa dengan Pemerintah Daerah

Di Balik Sengketa Lahan di Empat RT Karang Anyar

KECEWA: Safari, warga RT 15 Karang Anyar menunjukkan kwitansi permohonan PTSL yang telah dilunasi. AGUS DIAN ZAKARIA/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, Warga di empat rukun tetangga (RT), RT 11, 14, 15 dan 16, Karang Anyar, Tarakan Barat berharap muncul kebijakan atau keputusan terbaik menyoal status lahan yang mereka diami dalam pertemuan warga di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) November mendatang. Sebagian kawasan di Kampung Bugis itu belakangan diketahui terdaftar sebagai milik TNI AL sesuai rilis Badan Pertanahan Nasional (BPN).

SAFARI, usianya sudah menginjak 60 tahun.Mendiami kawasan RT 15, Karang Anyar, Tarakan Barat sejak 11 tahun silam. Ia bersama ratusan kepala keluarga lainnya diliputi cemas.

Kecemasan itu bukan kali pertama. Untuk kesekian kalinya. Safari menyadari, lahan yang mereka tempati statusnya belum aman, belum klir. Apalagi setelah permohonan mereka untuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ditolak BPN. Peta bidang menunjukkan lahan di empat RT itu berstatus milik TNI AL.

Sebagai seorang warga yang taat, tentunya ia juga ingin mendapatkan hak legalitas atas tanah yang ia tinggali. Agar ia dapat menikmati masa tuanya di rumah kecil sederhananya.

“Itulah kami agak kaget, padahal orang sini punya surat dari Bupati Bulungan dulu. Harusnya luasnya jelas, jangan diklaim semua. Kami ini maunya bebas kan. Namanya kami di sini sudah tinggal puluhan tahun kok,” ungkapnya, Jumat (26/10). 

Safari menggantungkan harapan, seperti para kepala keluarga lainnya di kawasan itu. Dimintai ganti rugi sekalipun, kata dia, sangat berat bagi warga. “Maksudnya kemarin ada opsi ganti rugi, tapi tidak mungkin kita membayar kan orang kita punya surat. Tapi kalau dari jalur hukum jelas kita yang salah karena dianggap melawan negara. Harapan kami itu pemerintah dapat membantu untuk membayar ganti rugi yang diminta,” tukasnya.

Ia menerangkan, dalam situasi seperti ini seharusnya pemerintah tidak menutup mata. Mengingat persoalan agraria antara militer dan rakyat kerap terjadi. “Kemarin maunya warga ini pemerintah bisa menjadi penengah lah buat masyarakat karena yang keluarkan surat warga ini dari pemerintah juga. Ini pemerintah sekarang lepas tangan,” bebernya.

Selain itu, ia menerangkan saat proses pengukuran peta bidang PTSL, seluruh warga telah membayar operasionalnya. Meski demikian, hasil pengukuran tersebut dirasa membuat warga khawatir karena keterangan kepemilikannya.

“Kemarin pas pengukuran kami sudah bayar juga sama RT. Pas pengukuran juga ada semua, lurah, tentara, polisi, pertanahan. Saat itu tidak ada pemberitahuan kalau kawasan ini milik TNI AL. Baru peta bidang itu keluar kami kaget ternyata daerah yang kami tinggali dalam keterangan peta bidang masuk wilayah Angkatan Laut,” jelasnya.

Hidup di usia senja tentulah tidak mudah bagi Safari jika kemungkinan buruk terjadi. Ia mengaku sudah tak dapat membangun rumah baru lagi.

“Anak saya empat, dua sudah berkeluarga, duanya lagi belum. Saya hanya penjual mainan keliling yang hasilnya tidak seberapa. Rumah inilah satu-satunya harta saya. Kalau tanahnya diklaim kami nanti tinggal di mana,” tuturnya.

Di kawasan itu juga berdiri sejumlah fasilitas seperti rumah ibadah di RT 14. Meski demikian, menurut Sukirno ketua RT 14 sekaligus pengurus masjid itu, jika TNI AL berkomitmen memberi pengecualian.

Ia juga menerangkan jika TNI AL berjanji tidak akan melakukan pengusiran dan memilih mencari solusi terbaik agar tidak merugikan masyarakat. “Masjid ini juga masuk lahan Angkatan Laut, tapi kemarin komandannya sudah bilang ke kami kalau masjid ini dimasukkan dalam status khusus yang tidak mendapatkan gugatan. Tapi sebenarnya komandannya juga bilang kalau semua rumah di empat RT ini diusahakan mendapat solusi terbaik,” yakinnya.

Safari dan Sukirno berharap semoga perkara status kepemilikan lahan tersebut dapat berpihak kepada masyarakat. (*/zac/lim)


BACA JUGA

Selasa, 18 Juni 2019 12:26

2,5 Jam, 42 Rumah Ludes

TARAKAN – Si jago merah kembali mengamuk dan melahap permukiman…

Selasa, 18 Juni 2019 12:24

Tabung Gas Mahal, Disdagkop Malah Bilang Minim Laporan

TARAKAN – Keberadaan LPG 3 kg di Kota Tarakan dikeluhkan…

Selasa, 18 Juni 2019 12:23

WAJIB..!! Ikan dari Malaysia Diwaspadai

TARAKAN - Menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2017…

Selasa, 18 Juni 2019 12:22

Karya Menembus Ajang Bergengsi Nasional

Warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II-A Tarakan…

Selasa, 18 Juni 2019 11:51

Tarakan Dapat 55 Titik PJUTS

TARAKAN - Sebanyak 300 unit lampu penerangan jalan umum tenaga…

Selasa, 18 Juni 2019 11:49

Gagal Memerkosa, Pelaku Curi HP

TARAKAN – Personel dari unit Jatanras, Satreskrim Polres Tarakan berhasil…

Selasa, 18 Juni 2019 11:47

Pejalan Kaki Keluhkan Tidak Adanya Trotoar

TARAKAN – Pejalan kaki yang melewati Jalan Dipenogoro mengeluhkan tidak…

Selasa, 18 Juni 2019 11:46

Transaksi Tunai Capai Rp 643,4 Miliar

TARAKAN – Selama Ramadan hingga Idulfitri 1440 H, jumlah transaksi…

Selasa, 18 Juni 2019 11:45

Samsat Keliling Mulai Beroperasi

TARAKAN – Samsat Keliling yang dimiliki Kantor Pelayanan Samsat Induk…

Selasa, 18 Juni 2019 11:44

Pasar Kampung Empat Terkendala Jalan

TARAKAN - Pasar yang berada di Kelurahan Kampung Empat hingga…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*