MANAGED BY:
MINGGU
16 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 29 Oktober 2018 11:40
Biaya Tinggi, Minim Pendamping

Menyoal Tenaga Teknis Program Desa

ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, class="BODYteks2011" align="left">TANJUNG SELOR - Peran tenaga teknis pendamping program Dana Desa (DD) di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dinilai belum optimal. Mulai dari tingkat kecamatan atau Pendamping Desa (PD) mau pun pendamping tingkat desa atau Pendamping Lokal Desa (PLD) masih belum maksimal lantaran terbentu berbagai kendala.

Konsultan Pendamping Wilayah (KPW) Program Dana Desa Provinsi Kaltara, Agus Nugroho mengatakan, masalah sentralnya adalah masih terjadi kekosongan pendamping di sejumlah daerah.

Kaltara sejatinya memiliki 256 orang tenaga pendamping yang diperuntukkan 447 desa yang tersebsar di Kabupaten Bulungan, Tana Tidung, Malinau dan Nunukan.

Secara keseluruhan dari 45 kecamatan se-Kaltara setidaknya terdapat 7 kecamatan yang masuk remot area. Begitu pun antar desa yang ada di kecamatan tersebut. " Jadi ada tenaga pendamping yang menangani lebih dari satu atau merangkap tugas untuk beberapa desa di dalam satu wilayah," kata Agus kepada Radar Kaltara.

Masalahnya tak terhenti di situ saja,  banyak desa yang masuk remot area (sulit secara akses) juga jadi permasalahan serius yang harus dihadapi. Jarak satu desa dengan desa yang lain cukup berjauhan. Bahkan dengan medan yang cukup sulit serta memakan waktu untuk tembus dari desa ke desa lain.

"Tapi tenaga pendamping karena harus tanggung jawab terhadap desa. Dari satu desa bahkan tidak hanya makan jam tapi bisa hari. Biaya atau ongkosnya sudah pasti besar," papar Agus.

Kondisi itu membuat banyak tenaga pendamping yang angkat tangan dan memilih mundur.  Selain kondisi yang sulit, gaji yang diterima pendamping lokal hanya sebesar Rp 2,5 juta per bulan sudah termasuk operasional tidak imbang dengan biaya di lapangan.

Dampaknya sudah dipastikan terjadi kekosongan di sejumlah daerah. Dari 256 tenaga pendamping lokal hanya 199 yang bertahan. Artinya masih terjadi kekosongan 57 orang pendamping secara umum berada di Malinau dan Nunukan.

"Sekarang kami proses rekruitmen untuk mengisi kekosongan itu. Dari kuota 57 sudah ada 391 pendaftar yang masuk. Walau banyak tidak jamin karena belum ke lapangan," beber dia.

Diakuinya, minimanya tenaga pendamping merupakan problem yang bisa saja berdampak adanya temuan saat audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Potensi temuan yaitu adanya kegiatan tidak sesuai petunjuk teknis (juknis) serta tidak tertib administrasi. "Karena itu tadi tenaga pendamping tidak maksimal dalam berperan. Mareka tidak bisa setiap hari ke desa-desa," tegasnya.

Agus berharap pemda dapat berperan dalam memperhatikan persoalan tersebut. Terlebih di tahun 2019 mendatang anggaran Dana Desa kemungkinan akan meningkat lagi dari tahun ini Rp 300 miliar lebih.

Otomatis tanggung jawab pun juga semakin besar. "Harapan kita daerah memperhatikan. Bentuknya apa terserah. Kita tahunya di support," ucap dia.

Disinggung kemungkinan ada celah mengakomodir tenaga pendamping dari masyarakat setempat, Agus mengatakan, hal itu sulit sebab juknis rekruitmen ditentukan pemerintah pusat. "Secara juknis gak boleh. Yang nyusun di Jakarta. Idealnya seperti itu mereka yang dari desa atau daerah setempat," pungkasnya.

Sebelumnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), akan turun me-monitoring langsung penggunaan Dana Desa (DD) khususnya untuk tahap II.

Sekretaris DPMD Kaltara, Robby Hatman mengaku pihaknya akan turun dalam waktu dekat ini.  "Dalam minggu ini kami akan memonitor langsung ke desa "  ungkapnya, Jumat (14/9).

Menurut Robby, hal itu dilakukan sebagai bentuk evaluasi terkait penggunaan dana desa tahap dua. Terlebih dikarenakan hingga saat ini pihaknya belum menerima pengajuan pencairan untuk tahap tiga. Semestinya di bulan September ini telah mulai dilakulan pencairan tersebut. "Ketentuannya untuk tahap tiga tentu ada laporan realisasi tahap dua lalu," tegas dia.

Katanya, pada dasarnya proses itu merupakan tugas pokok di masing-masing kabupaten. Walau demikian provinsi perlu memastikan dan ikut serta pengendalian agar regulasi pencairan dana desa sesuai tahapan dan penggunaannya sesuai skala prioritas.

"Dalam dua minggu ini, kami evaluasi apa ada masalah. Lalu bagaimana pemecahannya supaya tahap tiga bisa cepat," beber dia.

Lebih lanjut dia menjelaskan, untuk dana desa tahap dua lalu, pencairan telah dilakukan 100 persen. Namun belum ada laporan realisasi keuangannya. Untuk persyaratan pencairan tahap tiga sudah bisa dilakukan walau pun realisasi tahap dua baru mencapai 70 persen.

"Idealnya September ini bisa sudah pengajuan tahap tiga. Kalau sudah ada laporan realisasinya," ucap dia.

Perihal laporan itu katanya, wajib diserahkan kabupaten atau daerah selain ke kementerian terkait juga ke provinsi. "Tetap ada kewajiban melapor ke kami juga," tegasnya.

Dari monitoring tersebut ia berharap, minimal akhir September nanti pihaknya telah mendapatkan data-data untuk mengurai kemungkinan ada kendala atau permasalahan di lapangan. Sebab, proses pencairan serta pelaporan menurutnya, cukup mudah dilakukan.

"Tahap satu dan dua tidak terlalu ribet. Untuk tahap tiga ini memang harus ada laporan administrasi dan lainnya," katanya.

Disinggung fungsi utama tenaga pendamping, ia mengatakan, pendamping bersifat konsultatif (menyampaikan solusi). Tetapi saran tenaga pendamping tidak mutlak harus diikuti aparatur desa.

"Kegiatan pendamping memantau guna memastikan penggunaan sesuai ketentuan," imbuhnya.

Ia berharap, dana desa di Kaltara, dapat digunakan sesuai arahan program dari kementerian, yakni mengutamakan skala prioritas yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

"Misalnya untuk infrastruktur kepentingan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat di desa," pungkasnya.  (isl/nri)


BACA JUGA

Sabtu, 15 Desember 2018 12:02

Pembangunan Lanudal Butuh Lahan Enam Hektare

TANJUNG SELOR - Pembangunan Pangkalan Udara Angkatan Laut (Lanudal) di…

Sabtu, 15 Desember 2018 12:01

Sempat Molor, DPTHP-II Nasional Ditetapkan

TANJUNG SELOR – Meski sempat molor, penetapan jadwal Daftar Pemilih…

Sabtu, 15 Desember 2018 11:59

Pertamina Beri Catatan Khusus

TANJUNG SELOR – Setelah melakukan survei ke Bandara Kolonel RA…

Sabtu, 15 Desember 2018 11:58

2.107 Warga Binaan Miliki Hak Pilih

TANJUNG SELOR – Hak pilih narapidana di lembaga pemasyarakatan (lapas)…

Sabtu, 15 Desember 2018 11:56

Harga TBS Anjlok, Ini Dampak yang Paling Terasa

TANJUNG SELOR - Turunnya harga crude palm oil (CPO) dunia…

Jumat, 14 Desember 2018 14:50

Diupah RM 5.000, Nelayan Bawa Sabu 10 Kg

TANJUNG SELOR – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali…

Jumat, 14 Desember 2018 14:48

Infrastruktur dan Bantuan Keuangan Jadi Perhatian

TANJUNG SELOR ­– Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Dewan Perwakilan Rakyat…

Jumat, 14 Desember 2018 14:46

Rp 9 Miliar untuk Relokasi Pipa

TANJUNG SELOR – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat…

Jumat, 14 Desember 2018 14:44

Bawaslu Pertanyakan Hak Suara di Lapas

TANJUNG SELOR – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Utara…

Jumat, 14 Desember 2018 14:41

Realisasi Pajak Capai 103,58 Persen

TANJUNG SELOR – Berdasarkan data yang dimiliki Badan Pengelola Pajak…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .