MANAGED BY:
SELASA
19 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 24 Oktober 2018 15:15
Aset Jalan Mengacu SK Pertama
ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Status belasan aset jalan di sejumlah lokasi di Kabupaten Bulungan, hingga saat ini belum jelas alias masih menggantung.

Sebelumnya pada tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) kewenangan jalan tersebut telah diserahkan ke Pemprov Kaltara. Otomatis itu telah dikeluarkan dan tidak lagi tercatat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai aset Pemkab Bulungan.

Secara administrasi, bagi Bulungan persoalan aset itu pun sudah selesai. Sebab, dengan pelimpahan tersebut jalan sepenuhnya kewenangan provinsi. Namun dalam perjalanannya, Pemprov Kaltara justru mengembalikan kewenangan pengelolaan aset tersebut ke Pemkab Bulungan.

Terkait itu, Pemkab Bulungan tetap akan berpedoman kepada SK pertama sebagai dasar atau legalitas diserahkannya aset jalan itu. "Kami tetap berpedoman pada SK tahun 2018. Itu pegangan kami," tegas Sudjati kepada Radar Kaltara, Selasa (23/10).

Bagi Pemkab Bulungan belasan aset jalan itu seutuhnya, sudah menjadi kewenangan provinsi sejak di-SK kan kali pertama tahun 2015. Terlebih itu hal itu sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Saat ini jalan itu walau telah dikembalikan tidak lagi bisa masuk ke dalam catatan aset Bulungan.

Jalan-jalan yang dikembalikan tersebut di antaranya, ruas Jalan Tanjung Selor - Kecamatan Peso. Jalan Simpang Tanah Kuning (Km 4)- Tanah Kuning. Jalan Tanjung Palas- Salimbatu Tanjung Palas Tengah.

Perihal jalan itu pun jadi atensi Pemkab Bulungan, dalam forum diskusi tahapan penyusunan revisi Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Bulungan di Kantor Bupati Bulungan, Jalan Jalarai Raya, Selasa (23/10).

Bupati tidak ingin perihal tersebut dapat berdampak terhadap proses percepatan revisi RTRW tersebut. Karenanya semua harus kembali diperjelas agar status dan polemik tersebut tidak berimplikasi, tidak baik terhadap proses penyelenggaraan dan pembangunan di Bulungan.

Salah satunya persoalan aset jalan tersebut. Bupati menambahkan, salah satu upaya adalah dengan mencoba duduk bersama agar ada jalan keluarnya. "Nanti kita koordinasikan bahas lagi. Acuan kami tetap SK pertama itu," pungkasnya ditemui seusai pembahasan revisi Perda RTRW Bulungan. (isl/nri)


BACA JUGA

Senin, 18 Februari 2019 20:49

Penyetopan Premium Dinilai Bukan Solusi

TANJUNG SELOR – Maraknya aktivitas pengetap di dua Stasiun Pengisian…

Senin, 18 Februari 2019 13:17

Temukan 60 Orang Penerima Beasiswa Ganda

TANJUNG SELOR – Dewan Pendidikan Kalimantan Utara (Kaltara) memastikan penyaluran…

Senin, 18 Februari 2019 13:15

Kredit Perumahan Didominasi Abdi Negara

TANJUNG SELOR – Meski usia Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) baru…

Senin, 18 Februari 2019 13:13

Distribusi BBM di Ibu Kota Tersendat

TANJUNG SELOR – Diamankanya satu mobil distribusi bahan bakar minyak…

Senin, 18 Februari 2019 13:11

Jelang Pemilu, ASN Wajib Netral

TANJUNG SELOR – Pemilihan umum (pemilu) anggota legislatif (caleg) serta…

Senin, 18 Februari 2019 13:11

Payung Hukum Kepariwisataan Digodok

TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah…

Senin, 18 Februari 2019 09:13

KPU Siapkan Surat Suara Braille

TANJUNG SELOR - Upaya penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi…

Senin, 18 Februari 2019 09:12

Pertamina Akan Tambah Enam Truk BBM

TANJUNG SELOR – Memperlancar pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) jenis…

Senin, 18 Februari 2019 09:11

Maret, RS Tipe B Mulai Pengerjaan Fisik

TANJUNG SELOR - Pembangunan Rumah Sakit (RS) tipe B Provinsi…

Minggu, 17 Februari 2019 20:51

HE Terancam Dicoret dari DCT

TANJUNG SELOR – HE calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*