MANAGED BY:
KAMIS
17 JANUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 22 Oktober 2018 10:35
Dua ASN Belum Penuhi Panggilan
ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, NUNUKAN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nunukan akhirnya memanggil empat aparatur sipil negara (ASN) terduga melanggar netralitas. Pemanggilan tersebut dilakukan atas adanya laporan yang diterima dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Nunukan.

Dari informasi yang diperoleh media ini, ASN terduga bertambah dari sebelumnya yang hanya tiga. Keempat ASN itu masing-masing berinisal LM, SW yang bertugas di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMPD) dan AY, SU bertugas di Kantor Kecamatan Nunukan.

Dalam pemeriksaan yang berlangsung pada Jumat (19/10) pagi, terlapor dimintai keterangan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan. Dari 4 ASN yang dilaporkan, hanya dua orang saja sementara yang dapat memberikan klarifikasi. Sementara sisanya sedang berhalangan lantaran bertugas di luar daerah. Ada 14 pertanyaan diberikan kepada terlapor. “Pastinya ada pemanggilan ulang. Apalagi alasannya tidak di tempat sehingga dapat diterima. Senin baru bisa diperiksa lagi,” kata Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Sengketa pada Bawaslu Nunukan Abdul Rahman kepada media ini, kemarin (20/10).

Dikatakan, sebagaimana yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 7/2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu, batas pemeriksaan atau klarifikasi terhadap pelapor, terlapor dan saksi sebanyak 7 hari kerja. Jika masih dibutuhkan keterangan tambahan dapat ditambah 7 hari.

“Pemanggilan untuk mengklarifikasi laporan ini merupakan bagian dari aturan Perbawaslu tersebut. Para terlapor diperlihatkan apa saja yang dilaporkan dan diduga melanggar aturan netralitas sebagaimana yang telah diatur dalam UU ASN dan beberapa aturan lainnya,” ujarnya. 

Rahman, sapaan akrabnya mengungkapkan, sebenarnya laporan dugaan pelanggaran ASN ini disampaikan pada Selasa 16 Oktober 2018 lalu pukul 14.00 WITA. Hasilnya, dari berkas pelapor hanya terdapat seorang saksi saja. Sehingga pada Rabu 16 Oktober 2019 lalu Bawaslu Nunukan tidak dapat memasukkan ke dalam register laporan lantaran syarat materiel belum memenuhi kriteria. Makanya, diminta untuk menambah saksinya. “Nah, Kamis baru masuk register dan besoknya Jumat dilakukan pemanggilan,” jelasnya.

“Sampai saat ini masih proses pemeriksaan. Para terlapor masih dimintai keterangan mereka atas dugaan pelanggarannya yang dilakukan. Jadi, hasilnya belum dapat dipublikasi juga,” sambungnya.

LM, salah seorang ASN terlapor mengaku kooperatif dalam setiap pemanggilan yang dilakukan Bawaslu Nunukan. Sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya memberikan keterangan yang diminta atas dugaan pelanggaran yang dilakukan. “Saya sudah sampaikan semua keterangan yang diminta Bawaslu. Semuanya saya serahkan ke Bawaslu. Karena mereka yang tahu mekanismenya,” ungkap LM saat dikonfirmasi usai diperiksa di Bawaslu Nunukan.

Ia meyakini jika unggahan yang disampaikan di media sosial (medsos) dan dilaporkan itu bukan karena berpihak terhadap partai politik manapun. Tapi, tulisan itu hanya berupa kajian-kajian politik di luar masa kampanye. “Tapi, apakah tidak masuk atau masuk dalam pelanggaran yang dimaksud, semuanya saya serahkan teman-teman di Bawaslu saja. Karena itu semuanya tugas teman-teman semua,” tegasnya.

Ia mengatakan, secara pribadi sangat memaklumi tindakan yang dilakukan BKPSDM Nunukan dan Bawaslu Nunukan saat ini. Apa yang dilakukan menjadi pembelajaran politik dan berdemokrasi bagi dirinya pribadi dan juga rekan-rekan ASN yang lainnya. “Jadi, saya tegaskan tidak ada niat sama sekali memperpanjang kasus ini jika tidak terbukti. Karena terkesan seperti jeruk makan jeruk. Tidak elok sesama ASN berbalas pantun. Apalagi sama sekali membuat pernyataan-pernyataan politik yang justru memperkeruh suasana. Saya percayakan kepada semua teman-teman yang menjalankan tugas mereka,” urainya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Nunukan M. Yusran membeberkan jika laporan oleh salah satu pejabat di BKPSDM itu memuat dugaan pelanggaran netralitas ASN. “Yang bersangkutan (terlapor) mem-posting status dan diduga melanggar netralitas. Kalau dari laporan saudara H (BKPSDM), unggahan itu dianggap berbau partisan salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan calon legislatif di Pileg 2019. Menurut pelapor, kontennya sudah mengarah ke dugaan partisan salah satu calon. Harusnya kan netral di ruang publik,” terang Yusran.

Kendati telah dilakukan pemeriksaan terhadap dua di antara empat terlapor, Bawaslu belum memberi kesimpulan. “Masih ada dua orang yang belum memenuhi panggilan. Yang pasti kami memproses ini 14 hari kerja. Jadi pemanggilan kedua, ketiga. Intinya, bagi mereka terlapor, tidak memenuhi panggilan, kerugian ada pada mereka. Mereka diminta keterangan selaku terlapor. Sehingga nanti, berdasarkan pemeriksaan dan kajian, kami akan mengumumkan status,” singgung Yusran mengenai proses yang akan ditempuh pihaknya.

“Apakah melanggar UU Pemilu, yah Bawaslu. Kalau melanggar UU lain, mengatur netralitas, termasuk surat edaran Kemenpan-RB dan KASN, itu kembali ke Pemda, untuk menegakkan aturan itu,” tambahnya.

Menurut Yusran, aturan terkait netralitas ASN sangat ketat. “Pada dasarnya ASN harus netral, tidak dibolehkan menjadi tim kampanye, menjadi pelaksana kampanye. ASN tidak boleh melakukan kegiatan berisi ajakan untuk mendukung calon tertentu, atau membuat keputusan merugikan calon tertentu,” tukasnya. (oya/lim)

 

Dua ASN Belum Penuhi Panggilan

 

 

 

 

 


BACA JUGA

Kamis, 10 September 2015 15:13

Pembangunan Harus Berdasarkan Kebutuhan

<p>MALINAU - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malinau, Dr Ernes Silvanus…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*