MANAGED BY:
KAMIS
17 JANUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 22 Oktober 2018 09:55
Honorer Berpolitik Akan Dipantau
BAKAL DIBATASI: Pegawai honorer di lingkuangan pemerintahan Kabupaten Nunukan tak dilarang berpolitik. Namun, bakal diawasi. Tampak aktivitas honorer di Kantor Kecamatan Nunukan. RADAR NUNUKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN – Tak hanya aparatur sipil negara (ASN), pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (pemkab) Nunukan juga dibatasi dalam hal berpolitik. Khususnya untuk menyampaikan informasi mengenai calon presiden dan anggota legislatif berbentuk kampanye.

Meskipun tak memiliki acuan mengenai hal tersebut, namun karena terikat dengan pemerintah daerah, utamanya gaji yang diterima, maka diharapkan untuk tetap fokus dan bekerja sebagaimana mestinya.

“Tapi, jika dalam pengawasan pegawai honorer yang bersangkutan lebih sedang di politik, silakan saja. Tapi, harus melepaskan yang satu (pegawai honorer, Red),” kata Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Nunukan Serfianus, S.IP kepada media ini kemarin.

Ia menegaskan, pegawai honorer yang pikirannya terbagi tentunya sudah tidak fokus dengan apa yang dikerjakan. Jadi, dari pada tidak fokus lebih baik ambil sikap tegas dan tentukan saja pilihannya. Apakah tetap menjadi pegawai honorer atau pilih berpotiliik.

“Memang acuannya tidak ada. Tapi, kami tetap memantau dengan diterbitkan surat edaran atau pemberitahuan lainnya,” ungkap Serfianus.

Sebab, lanjutnya, pegawai honorer yang terlibat dalam politik dikhawatirkan memengaruhi para ASN untuk berpolitik praktis lagi. Jika terjadi, maka dipastikan ASN menjadi kacau nantinya. “ASN mau netral, tapi tiap hari mereka (pegawai honorer) itu setiap hari bisik-bisik akhirnya terpengaruh juga jadinya. Apalagi jumlah pegawai honorer ini jumlahnya kurang lebih dengan ASN juga,” ujarnya.

Sementara bagi ASN, aparatur pemerintahan desa hingga ke tingkat ketua rukun tetangga (RT) itu juga diimbau untuk tetap bersikap netral dengan politik. Apalagi di masa-masa kampanye seperti ini. “Jangan sampai dengan sikap yang tidak netral itu, pelayanan di masyarakat dapat terganggu lagi. Akhirnya, dampaknya ke masyarakat lagi,” ujarnya.

Terpisah, Ridho (bukan nama sebenarnya) pegawai honorer di lingkungan Pemkab Nunukan mengaku jika kebijakan yang diambil Pemkab Nunukan untuk mengawasi bahkan membatasi pegawai honorer berpolitik tentunya ada baik dan buruknya. Namun, yang dirugikan tetap para pegawai honorernya.

“Apa tidak hal yang penting lain lagi bisa diuruskah. Kenapa urusan honorer berpolitik mau diatur lagi. Padahal negara ini negara demokrasi. Sama saja membatasi hak orang namanya,” ungkap Ridho kepada media ini saat dimintai tanggapan terhadap rencana pemerintah tersebut.

Ia mengatakan, tak adanya acuan bagi pegawai honorer ini tentunya dapat merugikan para honorer. Sebab, kepala dinas, badan atau kantor dapat saja langsung memberhentikan pegawai honorer tersebut. Karena, tidak ada yang mengaturnya.

“Beda dengan ASN, ada mekanisme yang dilakukan. Kalau honorer, bisa saja langsung diberhentikan begitu saja. Makanya, memang perlu hati-hati juga. Jadi, pandai-pandai saja main cantik. Karena, banyak yang bisa masuk honorer itu karena ikut berpolitik juga,” ujarnya. (oya/eza)

 

 


BACA JUGA

Kamis, 10 September 2015 15:13

Pembangunan Harus Berdasarkan Kebutuhan

<p>MALINAU - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malinau, Dr Ernes Silvanus…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*