MANAGED BY:
SELASA
20 NOVEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Sabtu, 20 Oktober 2018 15:48
UMK Akan Dibahas Awal November
ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, TARAKAN - Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, upah akan selalu naik berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dinas ketenagakerjaan nantinya akan duduk bersama serikat pekerja, dan pengusaha menyoal kenaikan upah minimun kota (UMK) tahun depan.

Kepala Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Tarakan Hanto Bismoko mengatakan, UMK tidak mungkin turun dan pasti akan naik. Hanya, untuk kenaikannya tergantung dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Diakuinya, sebelum terbit PP 78 pembahasan cukup alot. Tetapi setelah terbit PP 78, semuanya sudah diatur dan perdebatan itu tidak terlalu besar. “Hanya nantinya akan diminta pertimbangan dari serikat pekerja, mengingat UMK sudah cukup tinggi,” ujarnya.

UMK Tarakan saat ini diakuinya sudah tertinggi se-Kalimantan, dan kemungkinan akan menjadi lebih tinggi lagi. Sehingga harus meminta pertimbangan dari serikat pekerja. Nantinya, penerbitan UMK masih menunggu surat keputusan upah minimun provinsi (UMP). “SK UMP kemungkinan terbit awal November, dan minggu pertama nantinya akan dilakukan rapat,” ungkapnya.

Diakuinya, penerapan UMK tahun ini belum diterapkan seutuhnya di semua perusahaan, terutama sektor jasa. Berbeda dengan sektor industri yang sudah menerapkannya. Sebenarnya, UMK wajib dilaksanakan perusahaan yang dibayarkan sesuai aturan hukum. Tetapi saat ini kewenangan pengawasan bukan di Tarakan dan diambil pemerintah provinsi. “Kami di sini hanya memberikan informasi, pembinaan, imbauan kepada masyarakat,” tuturnya.

Selama 2018 ini, diakuinya belum ada pengaduan dari pekerja terkait UMK. Laporan itu ditindaklanjuti dengan memberikan pembinaan dan selesainya hanya musyawarah ke karyawan dan juga perusahaannya.

UMK 2018 ini mencapai Rp 3.204.000, tertinggi di Kalimantan. Jika harus mengikuti standar 8,3 persen sesuai jumlah antar inflasi dan kebutuhan ekonomi, maka jika naik lagi sesuai PP 78, bisa mencapai sekitar Rp 3,4 juta. “Jika mengacu PP 78 maka naiknya akan menjadi tinggi lagi, tetapi nanti akan dilakukan perundingan lagi,” pungkasnya. (*/naa/lim) 


BACA JUGA

Senin, 19 November 2018 15:27

Penghuni Rumah Lompat Lewat Jendela

TARAKAN– Hujan lebat yang mengguyur Tarakan menyebabkan dua rumah di…

Senin, 19 November 2018 15:21

Nilai Kerugian di Bawah Rp 500 Juta

TARAKAN – Kapolres Tarakan AKBP Yudhistira Widyahwan membeberkan jika perhitungan…

Senin, 19 November 2018 15:06

Menanti Ajang Green and Clean

TARAKAN – Pernah masuk dalam kategori lingkungan green and clean,…

Senin, 19 November 2018 15:04

KPU Belum Beri Putusan Sanksi Pelanggaran APK

TARAKAN - Meski alat peraga kampanye (APK) telah berada di…

Senin, 19 November 2018 10:46

Pemilih di Lapas Belum Klir

TARAKAN – Potensi pemilih masih meninggalkan polemik. Khususnya pada pemilih…

Senin, 19 November 2018 10:44

Gugup Dinilai Juri dari Negara Asia Tenggara Lainnya

Gadis kelahiran Malinau 26 Oktober 2002 membanggakan. Tidak hanya membawa…

Senin, 19 November 2018 10:42

MEREKA KEPALA BATU..!! Ngotot Jajakan Jualan di Dermaga Pelabuhan

TARAKAN - Meski diimbau untuk tidak lagi menjual makanan di…

Senin, 19 November 2018 10:29

Tukarkan Uang Sebelum Tidak Laku

TARAKAN - Dalam pelaksaanan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem…

Senin, 19 November 2018 10:29

Prediksi Penukaran Uang Rp 1,8 M

TARAKAN- Mendekati akhir tahun, untuk Natal dan Tahun Baru  Bank…

Senin, 19 November 2018 10:27

Dua Rumah Warga RT 20 Direhabilitasi

TARAKAN – Ketua RT 20, Kelurahan Sebengkok, Azis Maulana mengatakan,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .