MANAGED BY:
SABTU
19 JANUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Sabtu, 20 Oktober 2018 15:48
UMK Akan Dibahas Awal November
ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, TARAKAN - Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, upah akan selalu naik berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dinas ketenagakerjaan nantinya akan duduk bersama serikat pekerja, dan pengusaha menyoal kenaikan upah minimun kota (UMK) tahun depan.

Kepala Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Tarakan Hanto Bismoko mengatakan, UMK tidak mungkin turun dan pasti akan naik. Hanya, untuk kenaikannya tergantung dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Diakuinya, sebelum terbit PP 78 pembahasan cukup alot. Tetapi setelah terbit PP 78, semuanya sudah diatur dan perdebatan itu tidak terlalu besar. “Hanya nantinya akan diminta pertimbangan dari serikat pekerja, mengingat UMK sudah cukup tinggi,” ujarnya.

UMK Tarakan saat ini diakuinya sudah tertinggi se-Kalimantan, dan kemungkinan akan menjadi lebih tinggi lagi. Sehingga harus meminta pertimbangan dari serikat pekerja. Nantinya, penerbitan UMK masih menunggu surat keputusan upah minimun provinsi (UMP). “SK UMP kemungkinan terbit awal November, dan minggu pertama nantinya akan dilakukan rapat,” ungkapnya.

Diakuinya, penerapan UMK tahun ini belum diterapkan seutuhnya di semua perusahaan, terutama sektor jasa. Berbeda dengan sektor industri yang sudah menerapkannya. Sebenarnya, UMK wajib dilaksanakan perusahaan yang dibayarkan sesuai aturan hukum. Tetapi saat ini kewenangan pengawasan bukan di Tarakan dan diambil pemerintah provinsi. “Kami di sini hanya memberikan informasi, pembinaan, imbauan kepada masyarakat,” tuturnya.

Selama 2018 ini, diakuinya belum ada pengaduan dari pekerja terkait UMK. Laporan itu ditindaklanjuti dengan memberikan pembinaan dan selesainya hanya musyawarah ke karyawan dan juga perusahaannya.

UMK 2018 ini mencapai Rp 3.204.000, tertinggi di Kalimantan. Jika harus mengikuti standar 8,3 persen sesuai jumlah antar inflasi dan kebutuhan ekonomi, maka jika naik lagi sesuai PP 78, bisa mencapai sekitar Rp 3,4 juta. “Jika mengacu PP 78 maka naiknya akan menjadi tinggi lagi, tetapi nanti akan dilakukan perundingan lagi,” pungkasnya. (*/naa/lim) 


BACA JUGA

Jumat, 18 Januari 2019 12:23

Hasil Debat Pengaruhi Pilihan

TARAKAN – Aksi saling sindir mewarnai debat perdana pasangan calon…

Jumat, 18 Januari 2019 12:20

Lima Bulan Terakhir, Produksi Sampah Berkurang

TARAKAN - Meski Tempat Pembuangan Sampah (TPA) saat ini sangat…

Jumat, 18 Januari 2019 12:17

Ditemukan Dompeng, Diduga Milik Rustan

TARAKAN - Tim SAR gabungan yang melakukan pencarian terhadap warga…

Jumat, 18 Januari 2019 12:15

Dahlan Iskan: Pers Itu Lembaga Perjuangan

SAMARINDA - Pers tak hanya sekadar pekerjaan yang dapat dijadikan…

Jumat, 18 Januari 2019 12:13

Sembilan ASN Melanggar, Diberikan Pembinaan

TARAKAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan telah melakukan pengawasan dan…

Jumat, 18 Januari 2019 12:12

Jadwal Ujian Nasional Dimajukan

TARAKAN - Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang akan diselenggarakan pada…

Jumat, 18 Januari 2019 11:43

Terdakwa Mengaku Hanya Iseng Membuat Video

TARAKAN – Terdakwa terduga terorisme yaitu Agus Salim mengungkapkan alasan…

Jumat, 18 Januari 2019 11:24

Beli Sabu, Petani Rumput Laut Diamankan Anggota Marinir

TARAKAN – Dua pria yang diketahui merupakan petani rumput laut…

Jumat, 18 Januari 2019 10:32

Ilmu Kepemimpinan Harus Dimiliki Kepala Sekolah

TARAKAN - Panggilan menjadi seorang pemimpin di sekolah bukanlah hal…

Jumat, 18 Januari 2019 10:30

Konstruksi Hancur Digenangi Air

TARAKAN - Kerusakan jalan masih menjadi sorotan teratas bagi masyarakat.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*