MANAGED BY:
KAMIS
21 MARET
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Sabtu, 20 Oktober 2018 15:48
UMK Akan Dibahas Awal November
ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, TARAKAN - Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, upah akan selalu naik berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dinas ketenagakerjaan nantinya akan duduk bersama serikat pekerja, dan pengusaha menyoal kenaikan upah minimun kota (UMK) tahun depan.

Kepala Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Tarakan Hanto Bismoko mengatakan, UMK tidak mungkin turun dan pasti akan naik. Hanya, untuk kenaikannya tergantung dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Diakuinya, sebelum terbit PP 78 pembahasan cukup alot. Tetapi setelah terbit PP 78, semuanya sudah diatur dan perdebatan itu tidak terlalu besar. “Hanya nantinya akan diminta pertimbangan dari serikat pekerja, mengingat UMK sudah cukup tinggi,” ujarnya.

UMK Tarakan saat ini diakuinya sudah tertinggi se-Kalimantan, dan kemungkinan akan menjadi lebih tinggi lagi. Sehingga harus meminta pertimbangan dari serikat pekerja. Nantinya, penerbitan UMK masih menunggu surat keputusan upah minimun provinsi (UMP). “SK UMP kemungkinan terbit awal November, dan minggu pertama nantinya akan dilakukan rapat,” ungkapnya.

Diakuinya, penerapan UMK tahun ini belum diterapkan seutuhnya di semua perusahaan, terutama sektor jasa. Berbeda dengan sektor industri yang sudah menerapkannya. Sebenarnya, UMK wajib dilaksanakan perusahaan yang dibayarkan sesuai aturan hukum. Tetapi saat ini kewenangan pengawasan bukan di Tarakan dan diambil pemerintah provinsi. “Kami di sini hanya memberikan informasi, pembinaan, imbauan kepada masyarakat,” tuturnya.

Selama 2018 ini, diakuinya belum ada pengaduan dari pekerja terkait UMK. Laporan itu ditindaklanjuti dengan memberikan pembinaan dan selesainya hanya musyawarah ke karyawan dan juga perusahaannya.

UMK 2018 ini mencapai Rp 3.204.000, tertinggi di Kalimantan. Jika harus mengikuti standar 8,3 persen sesuai jumlah antar inflasi dan kebutuhan ekonomi, maka jika naik lagi sesuai PP 78, bisa mencapai sekitar Rp 3,4 juta. “Jika mengacu PP 78 maka naiknya akan menjadi tinggi lagi, tetapi nanti akan dilakukan perundingan lagi,” pungkasnya. (*/naa/lim) 


BACA JUGA

Rabu, 20 Maret 2019 11:17

Pigging Klir, Listrik Berangsur Pulih

TARAKAN – PT Medco E&P Tarakan tengah berusaha merampungkan proses…

Rabu, 20 Maret 2019 11:15

Kelalaian Warga, Lahan Kembali Terbakar

TARAKAN - Kebakaran lahan kembali terjadi di RT 05 Kelurahan…

Rabu, 20 Maret 2019 11:13

“WTP Bukanlah Tanda Kelulusan, tapi Kewajiban”

Dalam kaitan membangun Indonesia, masyarakat perlu memiliki pemahaman cukup untuk…

Rabu, 20 Maret 2019 11:12

Kampanyekan Heart of Borneo Jadi Wisata Dunia

JAKARTA - Tak hanya kekayaan sumber daya alam berupa minyak…

Rabu, 20 Maret 2019 11:11

PLTSa di Kunak, Kontribusi Rp 1 Miliar

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Tarakan akhirnya memilih Kawasan Usaha Peternakan (Kunak)…

Rabu, 20 Maret 2019 11:11

Permen-KP 56, Bukan Pelarangan

TARAKAN- Terkait dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen-KP) Nomor…

Rabu, 20 Maret 2019 10:34

Dewi Yul Dituntut 18 Tahun Penjara

TARAKAN – Wanita cantik pengiriman sabu 1 kg yaitu Dewi…

Rabu, 20 Maret 2019 10:31

Putusan Inkrah, JPU Siap Lakukan Eksekusi

TARAKAN – Kasus perkara korupsi bahan mengajar dalam pelaksanaan Program…

Selasa, 19 Maret 2019 11:40

Gas PGN Normal, Kok Listrik PLN Ngga Nyala-Nyala...

TARAKAN - PT Medco EP menjamin pekerja yang menjadi korban…

Selasa, 19 Maret 2019 11:38

Tak Ada Jaminan PLN Sampai Kapan Padam

SEHUBUNGAN dengan adanya insiden ledakan di Stasiun Pengumpul Gas Utama…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*