MANAGED BY:
KAMIS
17 JANUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Jumat, 19 Oktober 2018 21:13
Wali Kota dan Wawali Diminta Mundur

Massa Anggap Ritual Nomoni Penyebab Bencana

DEMO: Ratusan massa mengepung Kantor DPRD Palu meminta agar Wali Kota Palu Hidayat dan Wakil Wali Kota Sigit Purnomo alias Pasha ‘Ungu’ diturunkan dari jabatannya. Foto: Rury Jamianto/ Radar Tarakan

PROKAL.CO, PALU - Ratusan masyarakat Palu menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Palu, Jumat (19/10). Mereka mendesak agar DPRD segera menggelar sidang paripurna istimewa menurunkan Wali Kota Drs. Hidayat M.Si dan Wakil Wali Kota Sigit Purnomo Said alias Pasha ‘Ungu’ dari jabatannya.

Massa menilai, kinerja dua pejabat tersebut tidak becus dan telah melakukan ritual yang dianggap syirik yang diduga menjadi penyebab utama terjadinya bencana besar di kota yang dijuluki Mutiara Khatulistiwa itu.

Sekira pukul 13.30 WITA, usai salat Jumat, ratusan massa berkopiah putih ini berkumpul dan bergerak dari Jalan SIS Al Jufrie menuju Kantor DPRD yang berada di Jalan Moh. Hatta dengan membawa spanduk bertulis ‘Turunkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu’. Spanduk itu dibentangkan sepanjang perjalanan menuju Kantor DPRD.

Tak hanya itu, dalam perjalannya ratusan massa ini juga menyuarakan takbir hingga membuat masyarakat yang melintas spontan ikut bergabung. Bahkan, di antara mereka menyebut jika Wali Kota Palu Hidayat sebagai pemuja setan dan pengguna narkoba.

“Takbirrrr. Takbirrr,” ucap salah seorang dengan mengenakan kopiah putih dari atas mobil pikap itu. “Turunkan wali kota pemuja setan. Allah telah murka,” katanya lagi dengan dibantu alat pengeras suara.

Ratusan petugas pengaman yang sudah berjaga mengantisipasi massa menutup sebagian jalanan. Pasalnya, kendaraan yang terus bertambah membuat ruas jalan kian padat.

Setibanya di Kantor DPRD, petugas kepolisian terpaksa menutup pagar kantor DPRD, dengan alasan agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. “Kami meminta kepada anggota DPRD mencabut hak Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dan kami meminta agar anggota DPRD untuk menandatangani petisi,” ucap Habib Husein, salah satu perwakilan pengunjuk rasa di depan Kantor DPRD.

Tak lama, sejumlah anggota DPRD keluar dari gedung dan menemui massa. Dari 12 anggota DPRD yang hadir hanya 10 anggota DPRD yang dapat menemui unjuk rasa. “Kemana semuanyaa. Keluar kalian. Anak-anak kami mati semua, rumah kami hancur. Keluar kalian semua,” ucap Mustafa (46), salah seorang pengunjuk rasa yang hadir.

Di saat suara teriakan terus bergema, Ketua DPRD Palu Ishak Cae pun menyambut massa. Di depan ratusan pengunjuk rasa, Ishak menyampaikan jika anggota DPRD sudah berkonsultasi dan bersepakat menerima aspirasi terseut. Namun daripada itu, aspirasi ini akan dibahas lebih lanjut di internal DPRD dengan tata terib yang harus diikuti. “Kami terima semua aspirasi dari masyarakat. Tapi, untuk menurunkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota itu semua ada tata tertibnya. Jika tidak berdasarkan prosedural maka ini tentunya tidak akan benar, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita bahas dulu, dan silakan awasi kami,” ucap Ishak di depan pengunjuk rasa.

Sementara itu, massa yang mendengar itu tak ingin tahu. Mereka ingin Wali Kota dan Wakil Wali Kota segera diganti. Dan meminta anggota DPRD segera menandatangani petisi yang berisikan empat poin. Salah satunya bahwa program Palu Nomoni Wali Kota Palu menimbulkan dampak ketidakpercayaan di tengah masyarakat kota yang bertentangan dengan nilai  religiusitas masyarakat pada umumnya di Kota Palu. Massa juga menilai secara personal Wali Kota Palu tidak layak menjadi pemimpin disebabkan pengguna narkoba.

Membaca itu, ke-10 anggota DPRD ini pun langsung menandatangani petisi. “Wajah-wajah mereka inilah pendukung kita. Dua lagi anggota DRPD yang hilang kita harus ingat itu, mereka kabur tanpa mau menandatangi petisi ini,” sambung Husein.

Usai unjuk rasa dan penandatangan, massa pun bergegas menuju Kantor Gubernur Sulteng yang terletak di Jalan Sam Ratulangi. Massa yang kian membeludak ini menambah kemacetan lalu lintas sepanjang jalan menuju kantor gubernur.

Dalam unjuk rasa itu, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Sulteng Habib Hasan Alhabsy menyampaikan jika masyarakat Palu meminta Wali Kota segera untuk di-nonaktifkan dari jabatannya. “Masyarakat Palu membuat mosi yang berisikan tanda tangan atas ketidakpercayaan dengan Wali Kota. Inilah kita yang menyalurkan aspirasi yang ada saat ini. Kita datangi kantor DPRD secara prosedural tanpa kekerasan karena ini adalah sebuah lembaga negara yang harus kita taat dengan hukum yang ada,” ungkap Habib Hasan kepada awak media.

“Tuntutan masyarakat ini akan berlanjut karena hari ini massa yang ada sudah kian banyak pada gelombang pertama. Dan di gelombang kedua pasti akan lebih banyak lagi,” jelasnya.

Hasan juga mengungkapkan bahwa apa yang telah dilakukan Wali Kota Palu saat ini sudah bukan rahasia umum lagi. Masyarakat Palu sudah tahu bersama apa yang telah terjadi,

“Di antaranya gelaran ritual Nomoni. Itu sudah kami nasehati sebelum-sebelumnya, dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Palu sudah menyurati dan juga sudah duduk bersama untuk berdiskusi agar supaya itu tidak dibuat. Tapi apa yang terjadi, dia (Hidayat dan Sigit) berfilsafat bahwa ini adalah keindahan musik dan sebagainya,” katanya lagi.

Akibatnya bencana besar melanda Kota Palu. Ini menurut Hasan bukan hal pertama kalinya terjadi di Palu saat pergelaran Nomoni digelar. Sebelumnya Kota Palu sudah pernah terkena musibah, dan musibah ketiga ini yang paling parah. “Kita tidak mau lagi ada bencana. Cukup ini yang paling dahsyat,” bebernya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Palu Ishak Cae saat ditemui Radar Tarakan mengatakan, jika dirinya juga merasa kecewa atas kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota saat ini. “Setelah kami melihat perkembangan-perkebangan dari hari ke hari tentunya sangat mengecewakan. Kenapa? Karena hampir di seluruh medsos itu mengatakan bahwa para korban bencana ini tidak tertangani secara baik. Sehingga setelah kita nilai, yah harus dicoba dievaluasi,” jelasnya.

Adapun penandatangan petisi, bahwa pada intinya ketidakpercayaan lagi pada keduanya. “Soal pemberhentian itu tentunya kami akan bawa nanti ke rapat fraksi-fraksi nanti kami akan lihat dan menyikapi tuntutan ini. Yang jelas kalau baru 10 anggota DPRD yang menandatangani tentunya belum bisa untuk memenuhi sesuai dengan tata tertib. Jumlahnya itu harus minimal 27 plus 1 anggota. Jika sudah terpenuhi maka segera kami bahas,” katanya lagi.

 

2019 FESTIVAL NOMONI DITIADAKAN

Mutiara Khatulistiwa Festival Palu Nomoni menjadi cibiran masyarakat pasca bencana gempa dan tsunami menyapu Kota Palu dan sejumlah kawasan lainnya di Sulawesi Tengah.

Sejumlah korban gempa menyuarakan kekecewaannya terhadap ritual balia yang dihadirkan dalam festival tersebut. Warga menganggap salah satu ritual itu sebagai penyebab terjadinya gempa Palu. Beberapa di antara mereka menganggap ritual balia sebagai musyrik.

Salah satunya Saputra (35), warga Kelurahan Petobo, Palu Barat. Dia mengaku kecewa dengan ritual balia yang sudah lama punah, belakangan dihidupkan kembali dalam Festival Palu Nomoni di era kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Hidayat, Pasha ‘Ungu’. “Saya sendiri meski yakin ini musibah, tapi sedikit percaya juga sepertinya ini gara-gara Nomoni itu,” kata Saputra saat ditemui di pinggir Pantai Mamboro, Palu Utara, beberapa waktu lalu (4/10).

Sementara itu, Ketua DPRD Palu Ishak Cae mengakui jika pada pelaksanaan Festival Nomoni, beberapa kali beriringan kejadian bencana. Pada 2016, terjadi gempa di daerah Bora dan Sigi Biromaru. Kemudian, pada 2017, angin kencang dan hujan deras memporak porandakan permukiman di Talise. Sedangkan pada 2018, terjadi gempa dan tsunami yang melanda tiga wilayah.

“Baru diadakan tiga kali dan selalu terjadi peristiwa ketika pembukaan Palu Nomoni,” jelasnya.,

Festival Nomoni menyedot perhatian masyarakat persis ketika gempa Palu terjadi. Warga ketika itu berkumpul di Pantai Talise untuk menyaksikan pagelaran sebelum gempa dan tsunami meratakan kota. Ishak menegaskan bahwa festival Nomoni ini kemungkinan akan ditiadakan di tahun-tahun mendatang. “Saya berkomitmen saya tidak akan anggarkan lagi Palu Nomoni tahun 2019. Dan ini tidak akan ada lagi sama sekali karena masyarakat Kota Palu sudah trauma dengan ritual adat Nomoni ini, dan tidak ada lagi, ini sudah jelas,” urainya. (eru/lim)

loading...

BACA JUGA

Rabu, 16 Januari 2019 12:16

Adipura Lepas, TPA Over

TARAKAN – Kota Tarakan, satu dari empat kota lain di…

Rabu, 16 Januari 2019 12:14

Kasus Calon Anggota DPD Ditutup, ASN Dilanjutkan

TARAKAN - Sebanyak 3 anggota calon DPD RI dapil Kalimantan…

Rabu, 16 Januari 2019 12:12

Giliran Jasa Pengiriman Terdampak

TARAKAN – Tidak hanya tiket pesawat yang naik puluhan persen.…

Rabu, 16 Januari 2019 12:10

10-20 Perda Setiap Tahun

PRODUK hukum berupa peraturan daerah (perda) yang dibahas bersama, eksekutif…

Rabu, 16 Januari 2019 11:38

Sering Ancam Tetangga, AD Dijebloskan ke Penjara

TARAKAN – Akibat sering melakukan pemerasan dan pengancaman menggunakan pisau…

Rabu, 16 Januari 2019 11:32

Pompa Rusak, Bukit Tak Teraliri

TARAKAN – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Alam hingga…

Rabu, 16 Januari 2019 11:28

Berharap Miliki Drainase Lebar

TARAKAN - Kondisi jalan yang berada di RT 54 Kelurahan…

Rabu, 16 Januari 2019 11:18

Disangka Bom, Tim Gegana Amankan Tas Hitam

TARAKAN - Rabu pagi (16/1) sekitar pukul 07.00 WITA, Warga…

Selasa, 15 Januari 2019 19:20

Yos Sudarso Gugur Bersama Tiga KRI dengan Heroik

TARAKAN – Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Danlantamal) XIII Laksamana…

Selasa, 15 Januari 2019 14:04

Tiket Pesawat Mahal, Beralih ke Jalur Laut

TARAKAN - Kenaikan harga tiket pesawat membawa dampak luas kepada…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*