MANAGED BY:
SABTU
19 JANUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Jumat, 19 Oktober 2018 12:24
Setahun, Hasil Laut Lenyap Rp 1,4 T
ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, NUNUKAN – Kekayaan alam Indonesia sudah sangat terkenal banyak di dunia. Termasuk hasil laut yang begitu melimpah. Namun sayangnya, tidak semua hasil laut berupa hasil perikanan yang dimiliki dinikmati sendiri masyarakatnya. Bahkan, di wilayah perbatasan, hasil laut sebagai kekayaan alam itu justru dijarah dan dinikmati bangsa lain.

Kekayaan laut berupa ikan, udang dan kepiting selama ini begitu melimpah. Seperti yang dialami warga di Kalimantan Utara (Kaltara). Namun sayangnya, kekayaan laut itu harus rela dijarah Malaysia lantaran pengawasan pemerintah pusat tak maksimal lagi. Selain Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana pendukungnya membuat pengawasan kekayaan laut itu akhirnya dapat dinikmati negara tetangga.  

“Setiap bulan itu diperkirakan ada 20 ton kepiting yang dikirim ke Tawau secara ilegal. Jika dihitung setiap tahunnya, bisa mencapai ratusan ton. Harganya ini mencapai Rp 1,4 triliun,” ungkap H. Aidi Hendrik, Penasehatan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Nunukan dalam acara sinergi, koodinasi dan kerja sama di wilayah perbatasan yang digelar Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu (BKIPM) Kota Tarakan di ruang pertemuan lantai 4 Kantor Bupati Nunukan, Kamis (18/10).

Menurutnya, hasil perikanan yang besar itu seharusnya tidak dijarah begitu saja.Estimasi jumlah kerugian negara itu dapat saja lebih. Sebab, yang dihitung hanya satu jenis saja. Namun, jika melihat potensi hasil laut lainnya, seperti ikan tentunya dapat melebihi jumlah itu. “Itulah yang terjadi di Kaltara. Kita yang punya laut, Malaysia yang menikmatinya,” ujarnya.

Sekretrais Kabupaten (Sekkab) Nunukan Serfianus mengatakan, memang selama ini hasil laut di wilayah Kaltara, khususnya nelayan Nunukan itu menjual ikannya ke Tawau, Malaysia. Selain persoalan harga jual yang lebih tinggi, sarana dan prasarana yang dimiliki pengusahaan Malaysia itu jauh lebih siap. Salah satunya keberadaan cold storage. Karena dapat menampung hasil laut dalam jumlah besar dan waktu yang cukup lama. “Kalau di Nunukan ini belum ada. Makanya, pemerintah pusat itu sudah sejak dulu membangun cold storage di Sebatik. Nah, kalau sudah beroperasi saya rasa harga jualnya bisa lebih tinggi lagi,” ungkap Serfianus saat dikonfirmasi usai pembukaan kegiatan tersebut.

Menurutnya, masalah yang terjadi ini sudah ditemukan solusinya. Hanya tinggal dijalankan saja. Salah satunya pengoperasian cold storage yang ada di Pulau Sebatik. Keberadaan sarana dan prasarana itu dapat memaksimalkan pengelolaan hasil laut di wilayah perbatasan. “Semoga saja, keberadaan cold storage di Sebatik segera beroperasi dan dan hasil tangkapan nelayan Indonesia itu tidak lagi langsung dibawa ke Tawau lagi. Tapi dapat dikelola di Nunkan lalu dibeli pemerintah Malaysia,” ujarnya.

Kepala Pusat Standarisasi Sistem dan Kepatuham Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ir. Teguh Samudro tak menampik informasi tersebut. Ia mengatakan, peristiwa ini menjadi perhatian serius pihaknya. Sehingga dilakukan kegiatan untuk mencari solusi yang lebih konkret guna mempersempit potensi pemasukan dan pengeluaran yang ilegal. “Tentunya dengan keterbatasan jumlah petugas kami ini dan banyaknya jalur ilegal tentunya  sangat membutuhkan bantuan dari instansi terkait,” kata Samudro saat dikonfirmasi.

Keberadaan sentra kelautan dan perikanan terpadu yang dibangun Kementerian Keluatan dan Perikanan (KKP) menjadi salah satu cara pemerintah pusat mengatasi persoalan serius tersebut di Pulau Sebatik. “Kami berharap adanya bangunan itu dapat meningkatkan perputaran perekonomian perikanan secara tersentral. Sehingga, dapat lebih terkendali, terkontrol baik yang masuk dan keluar,” ujarnya.

Dikatakan,  peta risiko dan informasi dari masyarakat sudah masuk dan siap dilakukan langkah terpadu. Yakni, melakukan pemantauan di sejumlah di wilayah perairan Kaltara yang disinyalir menjadi jalus perlintasan barang ilegal tersebut. “Operasi bersama dilakukan secara berkelanjutan yang melibatkan instansi terkait. Hal ini menjadi salah satu output dari pertemuan yang selama ini dilakukan dengan pihak-pihak terkait pula,” pungkasnya. (oya/udn)         


BACA JUGA

Jumat, 18 Januari 2019 11:56

Perdana, 63 Ton Menuju Korea Selatan

NUNUKAN – Budidaya rumput laut yang menjadi unggulan masyarakat Nunukan…

Jumat, 18 Januari 2019 11:55

Dua WNI Dapat Tindakan Kekerasan

NUNUKAN – Dua WNI yang bekerja di Sabah, Malaysia, mendapatkan…

Jumat, 18 Januari 2019 11:54

WNI Dipulangkan Dari Kota Kinabalu

NUNUKAN – Sebanyak 150 orang buruh migran Indonesia (BMI) yang…

Jumat, 18 Januari 2019 11:53

Pilkades Batal Dilaksanakan

NUNUKAN – Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa (Kades) terpaksa ditunda setelah…

Jumat, 18 Januari 2019 09:40

Usulkan Rp 134 Miliar untuk Pembangunan Bandara Krayan

NUNUKAN – Sejumlah Bandar Udara (Bandara) perintis di Krayan bakal…

Jumat, 18 Januari 2019 09:38

Jalan Poros Sebatik Bisa Dilewati Kembali

NUNUKAN – Jalan Bukit Keramat di Desa Bambangan, Kecamatan Sebatik…

Jumat, 18 Januari 2019 09:36

Perlu Pertimbangan Tak Terima Guru Honorer

NUNUKAN – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy telah…

Rabu, 16 Januari 2019 12:01

PLBN Butuh Lahan Tujuh Hektare

NUNUKAN – Pos Lintas Batas Negara (PLBN) akan dibangun di…

Rabu, 16 Januari 2019 11:59

DPUPRPKP Bertahap Lakukan Perbaikan Jalan

NUNUKAN – Jalan menuju Pantai Wisata Kayu Angin, Desa Tanjung…

Rabu, 16 Januari 2019 11:58

Februari, Gedung Lama Puskesmas Nunukan Tutup

NUNUKAN – Akibat situasi dan kondisi yang tidak memadai lagi,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*