MANAGED BY:
SELASA
20 NOVEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 17 Oktober 2018 15:21
Khairul Enggan Dilibatkan Bahas Defisit BANK
BELUM RAMPUNG: Proyek banjir Sebengkok juga akan dibahas dalam APBD-P tahun ini. BANK DATA/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, TARAKAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan masih fokus membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 2018. Tidak hanya APBD-P 2018, Pemkot juga tengah disibukkan mengenai APBD 2019 mendatang.

Tahun depan merupakan masa transisi pemerintahan dari Ir. Sofian Raga ke dr. Khairul.

Terkait pembahasan APBD 2019, Wali Kota Tarakan terpilih, dr. Khairul mengaku tidak keberatan jika dilibatkan dalam pembahasan nanti seperti yang diharapkan DPRD Tarakan. Namun, ia juga tidak merasa harus melakukan hal itu karena hanya sebuah kebijakan.

“Itu sih kami serahkan sepenuhnya sajalah kepada anggota legislatif dan eksekutif yang sekarang,” ujar dr. Khairul kepada Radar Tarakan saat ditemui di kediamannya.

Menurut Khairul, dilibatkan atau tidak, pemerintah ke depan pasti akan dipertemukan dengan legislatif untuk membahas anggaran, setidaknya pada masa pembahasan APBD-P 2019. Sehingga ia pun tidak merasa harus duduk satu meja di pembahasan APBD 2019 nanti.

Alasan lain, Khairul juga enggan untuk terlibat dalam persoalan defisit anggaran yang membelit Pemkot Tarakan saat ini. Ia hanya mau duduk satu meja apabila membahas sinkronisasi program kegiatan yang sudah digagasnya. “Kalau membahas masalah yang ada sekarang sebaiknya kami tidak terlibat. Karena berikanlah keleluasan, kebebasan kepada wali kota yang masih menjabat sekarang ini dan juga pihak legislatif di DPRD sekarang ini untuk menyelesaikan tugas-tugas, atau pun masalah-masalah yang ada,” tuturnya.  

Keengganannya itu didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pengajuan Persetuan Kontrak Tahun Jamak (multi years kontrak) dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. 

“Jadi jelas kan di situ bahwa jadi kalau tahun jamak kan harus selesai dalam satu masa jabatan. Artinya waktu membuat kontrak itu sudah dipikirkan bahwa realisasi fisik dan keuangan harus selesai dalam satu masa jabatan,” ucapnya.

“Bukan saya tidak mau, aturan ini memang tidak membenarkan, itu persoalannya. Kan saya sudah bacakan tadi peraturannya. Jadi kalau saya disuruh membayar hal-hal yang sudah melampaui satu masa jabatan, kan ini yang menjadi (masalah),” sambungnya.

Mantan Sekretaris Kota (Sekkot) Tarakan ini juga menuturkan bahwa, pihaknya punya kebijakan tersendiri untuk melakukan eksekusi terhadap program kegiatan yang tidak selesai di pemerintahan saat ini. Kalaupun dilanjutkan harus ditender ulang dan tentu melihat kemampuan daerah serta disesuaikan kegiatan prioritas.

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 juga sudah gamblang menjelaskan urusan prioritas pemerintahan daerah yang harus menyentuh pelayanan dasar terkait hajat hidup orang banyak. Selain itu, pihaknya juga punya program sendiri yang harus direalisasikan.

“Pastilah bahwa saya harus mengamankan apa yang saya janjikan ke masyarakat. Urusan yang lalu kan mestinya harus selesai dong,” bebernya.  

Menurutnya, janji politiknya juga merupakan kebutuhan yang mengikat karena menjadi evaluasi dari akhir masa jabatan. Apakah yang sudah dijanjikannya benar-benar terwujud, seberapa persen yang diwujudkan, dan lain-lain. Sehingga merealisasikan janji politiknya dianggap hal penting dalam mengemban jabatannya nanti. (*/shy/lim)


BACA JUGA

Senin, 19 November 2018 15:27

Penghuni Rumah Lompat Lewat Jendela

TARAKAN– Hujan lebat yang mengguyur Tarakan menyebabkan dua rumah di…

Senin, 19 November 2018 15:21

Nilai Kerugian di Bawah Rp 500 Juta

TARAKAN – Kapolres Tarakan AKBP Yudhistira Widyahwan membeberkan jika perhitungan…

Senin, 19 November 2018 15:06

Menanti Ajang Green and Clean

TARAKAN – Pernah masuk dalam kategori lingkungan green and clean,…

Senin, 19 November 2018 15:04

KPU Belum Beri Putusan Sanksi Pelanggaran APK

TARAKAN - Meski alat peraga kampanye (APK) telah berada di…

Senin, 19 November 2018 10:46

Pemilih di Lapas Belum Klir

TARAKAN – Potensi pemilih masih meninggalkan polemik. Khususnya pada pemilih…

Senin, 19 November 2018 10:44

Gugup Dinilai Juri dari Negara Asia Tenggara Lainnya

Gadis kelahiran Malinau 26 Oktober 2002 membanggakan. Tidak hanya membawa…

Senin, 19 November 2018 10:42

MEREKA KEPALA BATU..!! Ngotot Jajakan Jualan di Dermaga Pelabuhan

TARAKAN - Meski diimbau untuk tidak lagi menjual makanan di…

Senin, 19 November 2018 10:29

Tukarkan Uang Sebelum Tidak Laku

TARAKAN - Dalam pelaksaanan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem…

Senin, 19 November 2018 10:29

Prediksi Penukaran Uang Rp 1,8 M

TARAKAN- Mendekati akhir tahun, untuk Natal dan Tahun Baru  Bank…

Senin, 19 November 2018 10:27

Dua Rumah Warga RT 20 Direhabilitasi

TARAKAN – Ketua RT 20, Kelurahan Sebengkok, Azis Maulana mengatakan,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .