MANAGED BY:
KAMIS
21 MARET
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 15 Oktober 2018 21:50
Bupati Tak Taat Bisa Disanksi

Menyoal Batas Wilayah KTT - Malinau

Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie. Foto: Bank Data

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Persoalan batas wilayah Kabupaten Tana Tiding (KTT) dan Malinau hingga kini belum tuntas 100 persen. Saat ini, masih ada sekitar enam kilometer (km) dari 48,40 km batas wilayah yang belum disepakati, antara dua daerah di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) ini.

Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie mengatakan, pembahasan soal batas wilayah di internal provinsi termuda Indonesia ini, hanya tersisah antara KTT dan Malinai itu. Sedangkan yang lainnya sudah selesai, dan hanya tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

"Sesuai amanah undang-undang, jika itu diserahkan ke Gubernur, maka Gubernur bersama tim terlebih dahulu harus mendengar alasan dari kedua belah pihak. Itu sudah dilakukan," ujar Irianto kepada Radar Kaltara saat ditemui di Malinau, Senin (15/10).

Namun, jika kedua belah pihak tetap bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing, maka Gubernur yang akan mengambil keputusan. Jika Gubernur yang memutuskan, maka wajib ditaati oleh masing-masing kepala daerah yang bersangkutan.

Begitu juga untuk batas wilayah yang masih terjadi antar provinsi, seperti batas Kaltara dan Kalimantan Timur (Kaltim), dalam hal ini Bulungan dengan Berau. Itu penyelesaiannya diproses di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Jika Mendagri menetapkan dalam bentuk Permendagri, maka masing-masing Gubernur wajib menaatinya. Jika tidak, berarti kepala daerah ini melanggar sumpah janji yang diucapkannya saat dilantik. 

"Itu bisa kena sanksi," tegasnya.

Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara, H. Sanusi mengatakan, karena sudah beberapa kali mempertemukan kedua daerah tersebut dan masih tetap tidak ada kesepakatan, maka tahap berikutnya Gubernur yang akan memanggil kedua kepala daerahnya.

"Akan segera kita jadwalkan kembali pemanggilannya. Tapi tetap akan disesuaikan dengan agenda Pak Gubernur," kata mantan Penjabat (Pj) Bupati KTT ini.

Pastinya, tahun ini batas wilayah yang ada di titik koordinat (TK) 0,4 sampai TK 14 uang merupakan lokasi HTI itu harus selesai. Karena undang-undang mengatakan seperti itu. Penyelesaian masalah batas merupakan kewenangan kepala daerah yang secara teknis diserahkan kepada tim penegasan masalah batas daerah.

Sebelumnya, Wakil Bupati Malinau, Topan mengatakan, pihaknya tetap berupaya menyelesaikan dan mempertegas soal batas wilayah itu. Sebenarnya ini hanya batas wilayah administrasi. Jika masing-masing bisa saling memahami, menurutnya tidak ada masalah.

“Dari kesepakatan sudah ada perkembangan. Tinggal satu titik yang belum disepakati, dan itu kemungkinan tindak lanjutnya diselesaikan Pak Gubernur dengan pimpinan daerah dari dua daerah ini,” katanya.

Disinggung masalah kepentingan menjelang pemilihan umum (pemilu), ia menegaskan itu tidak ada. Sebab, wilayah yang belum disepakati ini bukan daerah pemukiman masyarakat, melainkan wilayah HTI. Sehingga masyarapak juga tidak dapat memanfaatkannya.

 

“Artinya tidak ada pengaruh apa-apa. Jadi tugas dari kita masyarakat ialah memberikan rasa sejuk kepada masyarakat. Bagai mana caranya agar sejumlah desa terdekat bisa saling memahami dan bekerja sama,” imbuhnya.

Assisten Bidang Pemerintahan Sekkab Tana Tidung, Ibrahim Adam mengatakan, dalam hal penyelesaian masalah batas ini, pihaknya tetap berpatokan pada kesepakatan tahun 2002, yakni batas Bulungan dengan Malinau saat masih bergabung dengan Kalimantan Timur (Kaltim).

“Nah, waktu pembentukan Kabupaten Tana Tidung, batas itu yang dipakai. Itu ditandatangani Marten Bila dengan Hendri Edom. Jadi kita tetap bertahan pada kesepakatan itu,” tegasnya. (iwk/nri)

loading...

BACA JUGA

Rabu, 20 Maret 2019 11:07

Rekrutmen Transparan, Seleksi JPT Terbuka

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Gubernur Kaltara Dr.…

Rabu, 20 Maret 2019 11:04

ASN Dilarang Ikut Naik Panggung

TANJUNG SELOR - Berbagai upaya terus dilakukan Badan Pengawasan Pemilihan…

Rabu, 20 Maret 2019 11:03

Utamakan Putra Daerah

TANJUNG SELOR – Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Kaltara mempersiapkan kuota…

Rabu, 20 Maret 2019 11:01

Pemprov Akan Bersurat ke KKP

TANJUNG SELOR - Kehadiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI…

Rabu, 20 Maret 2019 11:00

Aktivitas Sabung Ayam Terhenti

TANJUNG SELOR – Aktivitas judi sabung ayam di komplek perkebunan…

Rabu, 20 Maret 2019 10:53

Beri Klarifikasi, BPKAD Kaltara Minta Maaf

TANJUNG SELOR - Kondisi tidak menyenangkan kembali dialami wartawan. Kali…

Selasa, 19 Maret 2019 14:54

ASTAGA..!! Di OPD Ini, Samakan Wartawan dengan Peminta Sumbangan

TANJUNG SELOR - Kondisi tidak menyenangkan kembali dialami wartawan. Kali…

Selasa, 19 Maret 2019 11:16

Investasi Industri Metanol 700 Juta USD

TANJUNG SELOR - Sejauh ini Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan salah…

Selasa, 19 Maret 2019 11:15

BAKAL SURPLUS SETRUM..!! Sungai di Kaltara Mampu Hasilkan 10.060 MW

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Irianto…

Selasa, 19 Maret 2019 11:12

Miliki Mapolda, SPN hingga RS Bhayangkara

Tepat 14 Maret 2018, Brigadir Jenderal (Brigjen) Pol Drs. Indrajit,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*