MANAGED BY:
SELASA
20 NOVEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 15 Oktober 2018 21:50
Bupati Tak Taat Bisa Disanksi

Menyoal Batas Wilayah KTT - Malinau

Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie. Foto: Bank Data

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Persoalan batas wilayah Kabupaten Tana Tiding (KTT) dan Malinau hingga kini belum tuntas 100 persen. Saat ini, masih ada sekitar enam kilometer (km) dari 48,40 km batas wilayah yang belum disepakati, antara dua daerah di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) ini.

Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie mengatakan, pembahasan soal batas wilayah di internal provinsi termuda Indonesia ini, hanya tersisah antara KTT dan Malinai itu. Sedangkan yang lainnya sudah selesai, dan hanya tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

"Sesuai amanah undang-undang, jika itu diserahkan ke Gubernur, maka Gubernur bersama tim terlebih dahulu harus mendengar alasan dari kedua belah pihak. Itu sudah dilakukan," ujar Irianto kepada Radar Kaltara saat ditemui di Malinau, Senin (15/10).

Namun, jika kedua belah pihak tetap bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing, maka Gubernur yang akan mengambil keputusan. Jika Gubernur yang memutuskan, maka wajib ditaati oleh masing-masing kepala daerah yang bersangkutan.

Begitu juga untuk batas wilayah yang masih terjadi antar provinsi, seperti batas Kaltara dan Kalimantan Timur (Kaltim), dalam hal ini Bulungan dengan Berau. Itu penyelesaiannya diproses di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Jika Mendagri menetapkan dalam bentuk Permendagri, maka masing-masing Gubernur wajib menaatinya. Jika tidak, berarti kepala daerah ini melanggar sumpah janji yang diucapkannya saat dilantik. 

"Itu bisa kena sanksi," tegasnya.

Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara, H. Sanusi mengatakan, karena sudah beberapa kali mempertemukan kedua daerah tersebut dan masih tetap tidak ada kesepakatan, maka tahap berikutnya Gubernur yang akan memanggil kedua kepala daerahnya.

"Akan segera kita jadwalkan kembali pemanggilannya. Tapi tetap akan disesuaikan dengan agenda Pak Gubernur," kata mantan Penjabat (Pj) Bupati KTT ini.

Pastinya, tahun ini batas wilayah yang ada di titik koordinat (TK) 0,4 sampai TK 14 uang merupakan lokasi HTI itu harus selesai. Karena undang-undang mengatakan seperti itu. Penyelesaian masalah batas merupakan kewenangan kepala daerah yang secara teknis diserahkan kepada tim penegasan masalah batas daerah.

Sebelumnya, Wakil Bupati Malinau, Topan mengatakan, pihaknya tetap berupaya menyelesaikan dan mempertegas soal batas wilayah itu. Sebenarnya ini hanya batas wilayah administrasi. Jika masing-masing bisa saling memahami, menurutnya tidak ada masalah.

“Dari kesepakatan sudah ada perkembangan. Tinggal satu titik yang belum disepakati, dan itu kemungkinan tindak lanjutnya diselesaikan Pak Gubernur dengan pimpinan daerah dari dua daerah ini,” katanya.

Disinggung masalah kepentingan menjelang pemilihan umum (pemilu), ia menegaskan itu tidak ada. Sebab, wilayah yang belum disepakati ini bukan daerah pemukiman masyarakat, melainkan wilayah HTI. Sehingga masyarapak juga tidak dapat memanfaatkannya.

 

“Artinya tidak ada pengaruh apa-apa. Jadi tugas dari kita masyarakat ialah memberikan rasa sejuk kepada masyarakat. Bagai mana caranya agar sejumlah desa terdekat bisa saling memahami dan bekerja sama,” imbuhnya.

Assisten Bidang Pemerintahan Sekkab Tana Tidung, Ibrahim Adam mengatakan, dalam hal penyelesaian masalah batas ini, pihaknya tetap berpatokan pada kesepakatan tahun 2002, yakni batas Bulungan dengan Malinau saat masih bergabung dengan Kalimantan Timur (Kaltim).

“Nah, waktu pembentukan Kabupaten Tana Tidung, batas itu yang dipakai. Itu ditandatangani Marten Bila dengan Hendri Edom. Jadi kita tetap bertahan pada kesepakatan itu,” tegasnya. (iwk/nri)

loading...

BACA JUGA

Senin, 19 November 2018 15:18

Revisi RTRW Dikebut

TANJUNG SELOR – Revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang…

Senin, 19 November 2018 15:17

Desak Selesaikan Masalah Batas Wilayah

TANJUNG SELOR – Hingga kini, sejumlah daerah termasuk Kalimantan Utara…

Senin, 19 November 2018 15:16

Gagal Tes CPNS, Harus Lebih Kreatif

TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan…

Senin, 19 November 2018 15:15

Dua Terdakwa Sabu Terima Hukuman 17 Tahun Penjara

TANJUNG SELOR - Dua terdakwa perkara sabu-sabu seberat 1.000,3 gram,…

Senin, 19 November 2018 15:13

Bawaslu Akan Tindak Parpol Bandel

TANJUNG SELOR – Sejak kampanye bergulir, Badan Pengawas Pemilihan Umum…

Senin, 19 November 2018 15:08

Perkara Ayah Bejat Dilimpahkan ke Kejari

TANJUNG SELOR – Setelah menerima petunjuk dari Jaksa yang menyatakan…

Senin, 19 November 2018 10:45

Pelabuhan Bunyu Butuh Restu Pertamina

BUNYU – Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie melanjutkan kegiatan…

Senin, 19 November 2018 10:43

Menikmati Buah, Turis Asing ke Desa Ardi Mulyo

WEEKEND Asyik kembali menyapa Anda di akhir pekan ini dengan…

Senin, 19 November 2018 10:41

Pemindahan Ibu Kota Tunggu RTRW Rampung

TANJUNG SELOR – Sejak ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan…

Senin, 19 November 2018 10:40

DIKLAIM..!! Rusunawa Didesain Tahan Gempa

TANJUNG SELOR - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .