MANAGED BY:
SABTU
23 MARET
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Minggu, 14 Oktober 2018 23:35
APBD-P 2018 Menunggu Pembahasan
ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, TARAKAN - Pembahasan draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2018 telah diserahkan Pemerintah Kota Tarakan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masih dalam pembahasan setiap komisi.

 “Sudah kami serahkan ke DPRD sejak 1 Oktober, tinggal menunggu pembahasan saja untuk APBD-P,” ungkap Sekretaris Kota Tarakan Firmananur, kemarin (12/10).

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Tarakan Muddain mengatakan setelah draf KUA PPAS masuk, maka pihaknya akan melakukan rapat Badan Musyawarah untuk sesegera mungkin melakukan kerja mitra berdasarkan komisi yang ada. Jadi komisi yang ada akan mengundang mitra kerjanya berkenaan dengan APBD-P. Sehingga nanti sebelum dilakukan, pimpinan DPRD atas nama Badan Anggaran akan merekomendasikan komisi-komisi untuk memanggil mitra kerjanya.

“Berkenaan dengan kegiatan yang telah disampaikan di KUA-PPAS, apakah nanti yang disampaikan pemerintah dalam bentuk KUA-PPAS sesuai dengan apa yang ditemukan di lapangan berdasarkan mitra kerja komisi yang dilakukan oleh komisi-komisi yang ada di DPRD Tarakan,” ujarnya.

Setelah KUA-PPAS masuk, pimpinan akan menginstruksikan kepada komisi-komisi untuk melaksanakan kerja komisi dalam rangka rekomendasi ke Badan Anggaran. Mungkin juga akan melakukan rapat sinkronisasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas permasalahan jadwal kegiatan, mekanisme pembahasan anggaran dan penetapan jadwal pembahasan anggaran.

Diakuinya sesuai kebijakan umum anggaran sementara berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri 33/2017 tentang Mekanisme Pembahasan APBD 2018, saat ini seharusnya pembahasan APBD-P, sudah selesai sejak Juni lalu. Salah satu syarat pembahasan APBD-P, yakni laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya, sudah seharusnya sudah disahkan DPRD.

Dikatakannya, ada beberapa syarat pembahasan APBD-P bisa dilakukan. Pertama, perkembangan yang tidak sesuai asumsi KUA-PPAS yang memungkinkan APBD-P ini bisa dilaksanakan. 

Lalu ada kegiatan yang mendesak untuk dilakukan pergeseran kegiatan di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) maupun ada perubahan nomenklatur yang harus dilakukan. Sehingga bisa berjalan, syaratnya dilakukan di anggaran perubahan.

“Pergeseran kegiatan nomenklatur, pergeseran kegiatan berdasarkan amanat undang-undang di SKPD teknisnya, pergeseran kegiatan berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu harus dilakukan di APBD-P. Selanjutnya adalah sisa lebih anggaran tahun sebelumnya harus dibelanjakan di tahun yang berjalan dan dimasukkan dalam anggaran di tahun yang berjalan,” jelasnya. (*/naa/lim)


BACA JUGA

Kamis, 21 Maret 2019 11:18

Pasokan Listrik Segera Pulih Bertahap

TARAKAN – Proses pigging atau pembersihan pipa akhirnya rampung dilakukan…

Kamis, 21 Maret 2019 11:14

ADA APA INI..?? Empat Sukhoi Mengudara di Perbatasan Kaltara

TARAKAN – Empat pesawat Sukhoi jenis SU-27 dan SU-30 dari…

Kamis, 21 Maret 2019 11:13

CIHUYY ..!! Ngga Lama Lagi di Tarakan Ada Cinema XXI

TARAKAN – Pertengahan tahun ini, Cinema XXI di lantai empat…

Kamis, 21 Maret 2019 11:11

4 ASN Mangkir Kerja, 2 Kampanye di Medsos

TARAKAN - Menjadi anggota aparatur sipil negara (ASN) diwajibkan untuk…

Kamis, 21 Maret 2019 10:37

Cabuli Anak di Bawah Umur, CK Diringkus Polisi

TARAKAN – Perbuatan yang dilakukan oleh pria berinsial CK (37)…

Kamis, 21 Maret 2019 10:31

Besi Bermunculan di Badan Jalan

TARAKAN – Minimnya perawatan jalan lingkungan, kerusakan semenisasi jalan pun…

Rabu, 20 Maret 2019 11:17

Pigging Klir, Listrik Berangsur Pulih

TARAKAN – PT Medco E&P Tarakan tengah berusaha merampungkan proses…

Rabu, 20 Maret 2019 11:15

Kelalaian Warga, Lahan Kembali Terbakar

TARAKAN - Kebakaran lahan kembali terjadi di RT 05 Kelurahan…

Rabu, 20 Maret 2019 11:13

“WTP Bukanlah Tanda Kelulusan, tapi Kewajiban”

Dalam kaitan membangun Indonesia, masyarakat perlu memiliki pemahaman cukup untuk…

Rabu, 20 Maret 2019 11:12

Kampanyekan Heart of Borneo Jadi Wisata Dunia

JAKARTA - Tak hanya kekayaan sumber daya alam berupa minyak…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*