MANAGED BY:
SENIN
17 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 11 Oktober 2018 14:59
Tiga ASN Diduga Tidak Netral

BKPSDM Nunukan Akan Melaporkan ke Bawaslu

ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, NUNUKAN – Tiga aparatur sipil negera (ASN) di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan, akan dilaporkan ke badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) Nunukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Nunukan.

Ketiga ASN tersebut diduga melanggar Undang-Undang (UU) nomor 5/2004 tentang ASN, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11/2017 tentang Manajemen PNS, surat KASN nomor B-2900/KASN/11/2017 dan Surat Kemenpan RB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Netralitas ASN dalam Proses Pemilu.

Kepala Bidang Pengadaan, Pembinaan dan Pengembangan BKPSDM Nunukan Hamseng membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan, ketiga ASN dilaporkan oleh warga karena diduga melanggar ketentuan UU. Di dalam aturan pun ASN dilarang untuk memihak, mendukung, atau menjatuhkan peserta pemilu yang ada baik melalui lisan, tulisan dan perbuatan. Penekanannya pada tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh maupun pada kepentingan siapapun. Sehingga laporan yang masuk dari masyarakat itu wajib ditindaklanjuti.

“Sebab, kewajiban kami di bidang pembinaan ini, khusus terkait dengan netralitas ASN ini hanya menerima pengaduan. Tetapi, tidak dapat langsung diproses dalam pelanggaran disiplin ASN. Pengaduan itu harus ditetapkan dulu oleh Bawaslu,” kata Hamseng kepada media ini saat ditemui di ruang kerjanya kemarin.

Ia mengatakan, atas dasar laporan dan bukti-bukti yang ada, maka Bawaslu dapat menetapkan apakah masuk kategori pelanggaran netralitas ASN terhadap pemilu atau tidak. Ketika terbukti pelanggaran netralitas, maka keputusan tersebut menjadi dasar untuk dilaporkan ke Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, agar diberikan hukuman disiplin bagi ke tiga ASN tersebut. “Yang menentukan pelanggarannya itu di Bawaslu. Tapi, untuk pemberian sanksi dilakukan kami,” ujarnya.

Lebih lanjut Hamseng menjelaskan, bentuk pelanggaran tiga ASN ini ada beberapa macam. Namun, intinya, ASN tersebut dianggap memperlihatkan dukungan dari salah satu pihak atau menjatuhkan pihak lainnya yang berdampak dan memengaruhi masyarakat yang membacanya atau disampaikannya. “Sebagai ASN itu harusnya menjadi panutan di masyarakat,” tuturnya.

Dijelaskan, hak pilih dan memilih itu hak politik dan dijamin undang-undang. Ketika seorang ASN menggunakan hak pilihnya secara konstitusional itu diperbolehkan. Namun, hak itu terbatas hanya ketika memasuki ruang pemilihan umum saja atau bilik suara.

Jika belum waktunya memilih di bilik suara, baik pra maupun pada saat pelaksanaan ada penyampaian informasi yang dilakukan ASN tersebut untuk memengaruhi dan menggiring presepsi seseorang maka masuk dalam indikator pelanggaran terhadap netralisasi ASN.

Saat ini, pihaknya tidak serta merta langsung menindaklanjuti pelanggaran netralitas ASN ini. Sebelumnya upaya pretentif telah dilakukan. Beberapa kali disampaikan mengenai adanya batasan ASN untuk terlibat dalam politik.

“Termasuk ke tiga ASN ini. Sudah pernah disampaikan dan dilarang. Karena, ada laporan warga yang masuk. Maka, sudah kewajiban kami menindaklanjuti laporan itu,” tegasnya.

Menurutnya, dengan adanya laporan dan tindaklanjut terhadap tiga ASN diharapkan pada ASN lainnya dan masih memperlihatkan ketidaknetralannya dalam pemilu maka siap-siap mendapatkan sanksi.

“Jadi, yang masih suka posting-posting yang soal politik dan terkesan mendukung pasangan lain dan menjatuhkan pasangan lain maka siap-siap diproses. Makanya, diharapakan seluruh ASN tidak melanggar apa yang telah dilarang,” pungkasnya.

Terpisah, Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Nunukan, Rahman mengaku belum menerima laporan atau informasi hal tersebut. Namun yang pasti, setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran  Pemilu. “Sampai saat ini belum ada laporan itu saya terima,” kata Rahman saat dikonfirmasi tadi malam.

Ia mengatakan, jika memang ada laporan, tentunya ada tahapan yang akan dilakukan. Laporan diperiksa terhadap keterpenuhan syarat formil dan materil sebuah laporan. Karena sesuai Perbawaslu 7 Tahun 2017 ada waktu 3 hari untuk melakukan pemeriksaan terhadap syarat formil dan materil laporan tersebut.

“Kemudian pengawas pemilu membuat kajian awal terhadap laporan untuk menentukan jenis pelanggaran dan laporan tersebut bisa di register atau tidak,” pungkasnya.

Sebelumnya, Bawaslu Nunukan sudah meminta ASN , termasuk jabatan politis Bupati maupun Wakil Bupati, untuk netral serta profesional dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang.

Ketua Bawaslu Nunukan Moch. Yusran bahkan turun langsung menghadap Bupati Nunukan untuk menyatukan presepsi hal tersebut sekaligus meminta agar Bupati mengeluarkan surat edaran (SE) yang menginstruksikan ASN Pemda, kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah Nunukan untuk menjaga netralitas, profesionalitas dan integritas, selama tahapan kampanye pemilu dan tahapan pemungutan suara mendatang.

“Hal ini perlu disampaikan ke Bupati supaya ke depannya ada agenda pembahasan perihal permasalahan pemilu. Tentunya bertujuan agar pemilu berjalan aman, tertib, dan sesuai harapan,” ungkap Moch Yusran kepada media ini.

Selain itu, pihaknya juga meminta kepada Bupati untuk bisa melakukan pertemuan rutin dan berkala  antar Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) termasuk TNI/Polri, guna menyosialisaikan hal tersebut dan membahas pemecahan masalah dalam pelaksanaan Pemilu 2019, khususnya dalam hal distribusi logistik, keamanan, dan masalah lain yang mungkin saja timbul.

“Kalau hal itu, tentunya bertujuan untuk menjaga kondusivitas, mencegah potensi pelanggaran pemilu dan demi kelancaran pelaksanaan pemilu mendatang,” tambah Yusran.

Dalam kesempatan itu, Bawaslu juga menyempatkan menyosialisasikan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dikatakannya kepada Bupati, Bupati harus cuti di luar tanggungan negara jika berecana berpartisipasi melakukan kempanye.

Di antaranya tidak menggunakan fasilitas negara selama kampanye kecuali yang dikecualikan dalam ketentuan perundang-undangan dan tetap memperhatikan tugas dan keberlangsungan pemerintahan dan pelayanan publik.

Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid pun merespons positif. Ia mengatakan akan menindaklanjuti  hal  tersebut.  Laura juga berkomitmen penuh untuk tetap menjaga netralitas dan profesionalitas dirinya selaku Bupati.

Ia pun telah merencanakan agenda yang nantinya akan membahas perihal permasalahan pemilu agar berjalan aman, tertib dan sesuai aturan yang berlaku.

“Ya, pasti akan kami terapkan hal demikian. ASN memang seharusnya bersifat netral dan profesional dalam menghadapi pemilu mendatang nantinya. Tentu akan kami sosialisasikan lagi,” jelas Bupati. (oya/nri)

Judms: Tiga ASN Diduga Tidak Netral

 


BACA JUGA

Sabtu, 15 Desember 2018 11:54

Perdagangan Perbatasan Harus Dilegalkan

NUNUKAN - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Nunukan kembali mengusulkan…

Sabtu, 15 Desember 2018 11:52

Jelang Nataru, Pelni Tidak Tambah Armada

NUNUKAN – Menghadapi arus mudik penumpang tujuan Balikpapan, Parepare, Makassar…

Sabtu, 15 Desember 2018 11:50

Sebulan, Polisi Ungkap 28 Kasus Pencurian

NUNUKAN – Selama bulan November-Desember, Polres Nunukan berhasil mengungkap 28…

Sabtu, 15 Desember 2018 11:49

Perketat Pengawasan Miras di Tahun Baru

PERAYAAN tahun baru 2019 sisa dua pekan. Berbagai kegiatan akan…

Jumat, 14 Desember 2018 14:37

Data Beasiswa Sering Dipalsukan

NUNUKAN – Beasiswa Nunukan Cerdas untuk 2018 telah disalurkan. Namun…

Jumat, 14 Desember 2018 14:35

LPG 3 Kg Langka, Beralih ke Gas Malaysia

NUNUKAN – Jelang Natal dan Tahun Baru, Liquefied Petroleum Gas…

Jumat, 14 Desember 2018 14:33

Pengoperasian Paras Perbatasan Molor

NUNUKAN - Wacana pemerintah meresmikan paras perbatasan di Jalan Lingkar,…

Jumat, 14 Desember 2018 14:32

Sudah Putusan, Masih Berpolemik

NUNUKAN – Permasalahan lahan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sebatik Semakin…

Jumat, 14 Desember 2018 14:23

Barang Ilegal Dimusnahkan

NUNUKAN – Pemusnahan barang milik negara hasil sitaan telah dilakukan…

Kamis, 13 Desember 2018 12:16

Pengoperasian RS Pratama Tertunda

NUNUKAN – Rencana pemerintah untuk meresmikan Rumah Sakit Pratama Sebatik…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .