MANAGED BY:
RABU
17 OKTOBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 11 Oktober 2018 14:59
Tiga ASN Diduga Tidak Netral

BKPSDM Nunukan Akan Melaporkan ke Bawaslu

ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, NUNUKAN – Tiga aparatur sipil negera (ASN) di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan, akan dilaporkan ke badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) Nunukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Nunukan.

Ketiga ASN tersebut diduga melanggar Undang-Undang (UU) nomor 5/2004 tentang ASN, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11/2017 tentang Manajemen PNS, surat KASN nomor B-2900/KASN/11/2017 dan Surat Kemenpan RB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Netralitas ASN dalam Proses Pemilu.

Kepala Bidang Pengadaan, Pembinaan dan Pengembangan BKPSDM Nunukan Hamseng membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan, ketiga ASN dilaporkan oleh warga karena diduga melanggar ketentuan UU. Di dalam aturan pun ASN dilarang untuk memihak, mendukung, atau menjatuhkan peserta pemilu yang ada baik melalui lisan, tulisan dan perbuatan. Penekanannya pada tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh maupun pada kepentingan siapapun. Sehingga laporan yang masuk dari masyarakat itu wajib ditindaklanjuti.

“Sebab, kewajiban kami di bidang pembinaan ini, khusus terkait dengan netralitas ASN ini hanya menerima pengaduan. Tetapi, tidak dapat langsung diproses dalam pelanggaran disiplin ASN. Pengaduan itu harus ditetapkan dulu oleh Bawaslu,” kata Hamseng kepada media ini saat ditemui di ruang kerjanya kemarin.

Ia mengatakan, atas dasar laporan dan bukti-bukti yang ada, maka Bawaslu dapat menetapkan apakah masuk kategori pelanggaran netralitas ASN terhadap pemilu atau tidak. Ketika terbukti pelanggaran netralitas, maka keputusan tersebut menjadi dasar untuk dilaporkan ke Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, agar diberikan hukuman disiplin bagi ke tiga ASN tersebut. “Yang menentukan pelanggarannya itu di Bawaslu. Tapi, untuk pemberian sanksi dilakukan kami,” ujarnya.

Lebih lanjut Hamseng menjelaskan, bentuk pelanggaran tiga ASN ini ada beberapa macam. Namun, intinya, ASN tersebut dianggap memperlihatkan dukungan dari salah satu pihak atau menjatuhkan pihak lainnya yang berdampak dan memengaruhi masyarakat yang membacanya atau disampaikannya. “Sebagai ASN itu harusnya menjadi panutan di masyarakat,” tuturnya.

Dijelaskan, hak pilih dan memilih itu hak politik dan dijamin undang-undang. Ketika seorang ASN menggunakan hak pilihnya secara konstitusional itu diperbolehkan. Namun, hak itu terbatas hanya ketika memasuki ruang pemilihan umum saja atau bilik suara.

Jika belum waktunya memilih di bilik suara, baik pra maupun pada saat pelaksanaan ada penyampaian informasi yang dilakukan ASN tersebut untuk memengaruhi dan menggiring presepsi seseorang maka masuk dalam indikator pelanggaran terhadap netralisasi ASN.

Saat ini, pihaknya tidak serta merta langsung menindaklanjuti pelanggaran netralitas ASN ini. Sebelumnya upaya pretentif telah dilakukan. Beberapa kali disampaikan mengenai adanya batasan ASN untuk terlibat dalam politik.

“Termasuk ke tiga ASN ini. Sudah pernah disampaikan dan dilarang. Karena, ada laporan warga yang masuk. Maka, sudah kewajiban kami menindaklanjuti laporan itu,” tegasnya.

Menurutnya, dengan adanya laporan dan tindaklanjut terhadap tiga ASN diharapkan pada ASN lainnya dan masih memperlihatkan ketidaknetralannya dalam pemilu maka siap-siap mendapatkan sanksi.

“Jadi, yang masih suka posting-posting yang soal politik dan terkesan mendukung pasangan lain dan menjatuhkan pasangan lain maka siap-siap diproses. Makanya, diharapakan seluruh ASN tidak melanggar apa yang telah dilarang,” pungkasnya.

Terpisah, Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Nunukan, Rahman mengaku belum menerima laporan atau informasi hal tersebut. Namun yang pasti, setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran  Pemilu. “Sampai saat ini belum ada laporan itu saya terima,” kata Rahman saat dikonfirmasi tadi malam.

Ia mengatakan, jika memang ada laporan, tentunya ada tahapan yang akan dilakukan. Laporan diperiksa terhadap keterpenuhan syarat formil dan materil sebuah laporan. Karena sesuai Perbawaslu 7 Tahun 2017 ada waktu 3 hari untuk melakukan pemeriksaan terhadap syarat formil dan materil laporan tersebut.

“Kemudian pengawas pemilu membuat kajian awal terhadap laporan untuk menentukan jenis pelanggaran dan laporan tersebut bisa di register atau tidak,” pungkasnya.

Sebelumnya, Bawaslu Nunukan sudah meminta ASN , termasuk jabatan politis Bupati maupun Wakil Bupati, untuk netral serta profesional dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang.

Ketua Bawaslu Nunukan Moch. Yusran bahkan turun langsung menghadap Bupati Nunukan untuk menyatukan presepsi hal tersebut sekaligus meminta agar Bupati mengeluarkan surat edaran (SE) yang menginstruksikan ASN Pemda, kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah Nunukan untuk menjaga netralitas, profesionalitas dan integritas, selama tahapan kampanye pemilu dan tahapan pemungutan suara mendatang.

“Hal ini perlu disampaikan ke Bupati supaya ke depannya ada agenda pembahasan perihal permasalahan pemilu. Tentunya bertujuan agar pemilu berjalan aman, tertib, dan sesuai harapan,” ungkap Moch Yusran kepada media ini.

Selain itu, pihaknya juga meminta kepada Bupati untuk bisa melakukan pertemuan rutin dan berkala  antar Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) termasuk TNI/Polri, guna menyosialisaikan hal tersebut dan membahas pemecahan masalah dalam pelaksanaan Pemilu 2019, khususnya dalam hal distribusi logistik, keamanan, dan masalah lain yang mungkin saja timbul.

“Kalau hal itu, tentunya bertujuan untuk menjaga kondusivitas, mencegah potensi pelanggaran pemilu dan demi kelancaran pelaksanaan pemilu mendatang,” tambah Yusran.

Dalam kesempatan itu, Bawaslu juga menyempatkan menyosialisasikan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dikatakannya kepada Bupati, Bupati harus cuti di luar tanggungan negara jika berecana berpartisipasi melakukan kempanye.

Di antaranya tidak menggunakan fasilitas negara selama kampanye kecuali yang dikecualikan dalam ketentuan perundang-undangan dan tetap memperhatikan tugas dan keberlangsungan pemerintahan dan pelayanan publik.

Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid pun merespons positif. Ia mengatakan akan menindaklanjuti  hal  tersebut.  Laura juga berkomitmen penuh untuk tetap menjaga netralitas dan profesionalitas dirinya selaku Bupati.

Ia pun telah merencanakan agenda yang nantinya akan membahas perihal permasalahan pemilu agar berjalan aman, tertib dan sesuai aturan yang berlaku.

“Ya, pasti akan kami terapkan hal demikian. ASN memang seharusnya bersifat netral dan profesional dalam menghadapi pemilu mendatang nantinya. Tentu akan kami sosialisasikan lagi,” jelas Bupati. (oya/nri)

Judms: Tiga ASN Diduga Tidak Netral

 


BACA JUGA

Selasa, 16 Oktober 2018 16:58

Derita Kanker Paru-Paru Stadium 4, Pesan ke Bawahan Jaga Kesehatan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan kembali berduka. Di tengah perjuangan untuk memberikan pelayanan…

Selasa, 16 Oktober 2018 16:38

DPRD Sarankan Ubah Regulasi

NUNUKAN – Sembilan bahan pokok (sembako) dari Tawau, Malaysia semakin sulit masuk ke Nunukan.…

Selasa, 16 Oktober 2018 16:22

Pengusaha Masih Pilih Sembako Malaysia

NUNUKAN – Para pengusaha yang selama ini melakukan aktivitas perdagangan sembilan bahan pokok…

Selasa, 16 Oktober 2018 15:21

Tabung Malaysia Belum Siap ‘Pensiun’

NUNUKAN – Wacana Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid k mewajibkan aparatur sipil negara (ASN)…

Selasa, 16 Oktober 2018 13:35

Ekspor Rokok ke Filipina Berjalan Mulus

NUNUKAN – Perdagangan ekspor rokok dari Nunukan ke Tawi-Tawi berjalan mulus. Bahkan aktivitas…

Selasa, 16 Oktober 2018 13:33

Warga Pesisir Diterpa Isu Reklamasi

NUNUKAN – Warga pesisir di rukun tetangga (RT) 12, Kelurahan Nunukan Timur kembali resah. Informasi…

Selasa, 16 Oktober 2018 13:15

Tembakau Gorilla Jadi Target Polisi

NUNUKAN – Tembakau bermerek Gorilla yang mengandung 5-flouro ADB atau ganja sintesis diduga mulai…

Selasa, 16 Oktober 2018 12:01

Pemerintah Tunggu Salinan Putusan PTUN

NUNUKAN – Asisten Administrasi Umum dan Pemerintahan Sekretariat Kabupaten (Setkab) Nunukan, Muhammad…

Selasa, 16 Oktober 2018 11:59

Penanganan Anjing Liar Tunggu Perbup

NUNUKAN – Anjing liar yang sering menggangu pengguna jalan sampai saat ini belum juga tertangani.…

Selasa, 16 Oktober 2018 11:57

WNI yang Ditangkap Aparat Malaysia Terverifi kasi

NUNUKAN – Empat orang WNI yang ditangkap aparat Malaysia saat operasi gabungan yang dilakukan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .