MANAGED BY:
KAMIS
13 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 11 Oktober 2018 14:45
Bermula dari Kesultanan, Sekarang Lahirkan Kaltara

Mengenal Sejarah Awal Mula Bulungan

LESTARIKAN BUDAYA: Salah satu prosesi ritual adat saat perayaan Birau. RADAR KALTARA

PROKAL.CO, class="m-8602008274289873570gmail-body1">Setiap daerah pasti memiliki sejarah dan silsilah masing-masing. Termasuk Kabupaten Bulungan dan Tanjung Selor yang hari jadinya ditetapkan pada 12 Oktober setiap tahunnya.

IWAN KURNIAWAN, Tanjung Selor

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan yang dihadiri tokoh adat dan masyarakat, serta instansi vertikal menggelar Rapat Istimewa ke-1 Masa Persidangan III tahun 2018 di ruang rapat utama DPRD Bulungan, Rabu (10/10).

Rapat tersebut dilakukan sebagai penetapan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-228 Tanjung Selor dan ke-58 Bulungan. Beberapa hal disampaikan pada agenda rutin tahunan itu, salah satunya mengenai sejarah Bulungan yang dibacakan Sekretaris DPRD (Sekwan) Bulungan, Datu Djamlus.

Memulai penyampaiannya, Datu Djamlus mengatakan, dulunya Kabupaten Bulungan dan Kota Tanjung Selor merupakan perkampungan yang terletak di seberang Tanjung Palas, yang merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Bulungan dan dihuni berbagai macam suku bangsa seperti Tidung, Bugis, Jawa, Melayu (Sumatera), Banjar, Arab dan Cina.

Penetapan hari jadi Kota Tanjung Selor dan Kabupaten Bulungan bermula dari seminar yang dilaksanakan Pemkab Bulungan pada 7 dan 8 Mei 1991. Dari hasil seminar itu, hari jadi Kota Tanjung Selor jatuh pada 12 Oktober 1790 dan Kabupaten Bulungan 12 Oktober 1960.

Kemudian, ditindaklanjuti dengan peraturan daerah tingkat II Kabupaten Bulungan nomor 2 tahun 1991, 12 Mei 1991 dan disahkan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) nomor 003.3–IV.2–44, 24 Agustus 1991.

Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Bulungan ini menyebutkan, berdirinya Kesultanan Bulungan tidak lepas dari berkembangnya suku Bulungan. Diawali perkawinan antara Datu Mancang (dari Brunei) dengan Asung Luwan (dayak Kayan). Selanjutnya, keturunan mereka inilah yang kemudian disebut sebagai suku Bulungan.

“Sejak perkawinan itu, Datu Mancang menjadi pemimpin pertama yang bergelar ksatria wira pada tahun 1555 sampai 1595,” kata Datu Djamlus.

Kemudian, secara turun temurun terjadilah pergantian pimpinan yang berkuasa di Bulungan mulai dari Wira Kelana, Wira Keranda dan Wira Digedung yang diteruskan Wira Amir pada 1731 sampai 1777. Namun, sebelum masa Wira Amir memerintah, gedung pusat pemerintahan telah dipindahkan dari Busang Arau ke kawasan Limbu.

Saat itu, Wira Amir tampil menjadi pemegang pucuk pimpinan. Di situlah dimulainya babak sejarah Kesultanan Bulungan dengan dinobatkannya Wira Amir menjadi sultan pertama dengan gelar Sultan Amiril Mukminin. Saat itu, pusat kekuasaan kembali berpindah ke Salimbatu yang berfungsi sebagai pusat pengembangan agama Islam.

Pada tahun 1777, Wira Amir digantikan oleh Aji Ali yang dinobatkan sebagai sultan dengan gelar Sultan Alimuddin. Aji Ali kembali memindahkan pusat pemerintahan dari Salimbatu ke Tanjung Palas. Itu dilakukan dengan pertimbangan Salimbatu ingin dikosentrasikan sebagai lahan persawahan untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk yang semakin bertambah.

Memasuki tahun 1817, Aji Ali digantikan oleh Aji Muhammad dengan gelar Sultan Muhammad Amiril Kaharuddin. Di masa pemerintahannya, sektor perdagangan mulai berkembang, serta semakin banyak suku-suku dan bangsa lain untuk berniaga di Bulungan. Di situ, penjajah Belanda yang menempatkan posnya di Tanjung Selor mulai memaksakan kehendaknya dalam berniaga, karena memiliki tentara yang kuat.

Di tengah perjalanan kepemimpinannya, Sultan Muhammad Amiril Kaharuddin mengundurkan diri dan mengangkat puteranya yang bernama Muhammad Djalaluddin menjadi sultan pada tahun 1861. Tapi Muhammad Djalaluddin tidak bertahan lama. Hanya berlangsung selama enam tahun, mulai 1861 sampai 1866.

Setelah itu, Muhammad Amiril Kaharuddin kembali naik takhta. Itu berlanjut sampai ia digantikan oleh Datu Alam yang dinobatkan dengan gelar Sultan Khalifatul Alam Muhammad Adil pada tahun 1873 sampai 1875.

Selama menjabat, Datu Alam sempat merenovasi Masjid Jami Tanjung Palas dan membangun istana baru. Yakni Istana II yang letaknya di hilir istana lama. Tak hanya itu, tindakan berani yang dilakukannya ialah mengenyampingkan seluruh perjanjian yang pernah dibuat oleh kesultanan Bulungan dengan Belanda.

Selanjutnya, Datu Alam digantikan oleh Ali Kahar dengan gelar Sultan Kaharuddin II yang bertakhta hingga tahun 1889. Selanjutnya, kepemimpinan beralih ke Sultan Azimuddin, di mana penobatannya mendapat pengesahan dari Gubernur Jendral Belanda di Jakarta (Batavia) melalui SK 4 Desember 1889.

Selama memerintah, Sultan Azimuddin terkenal dengan kebijakannya. Di antaranya menjalankan misi sosial bagi kepentingan rakyat dan meredam pergolakan. Setelah Sultan Azimuddin wafat pada 1899, sempat terjadi kekosongan kepemimpinan karena putera tertua sultan, Datu Belembung belum cukup umur untuk dinobatkan menjadi sultan.

Pada saat itu, Putri Sibut (Pengian Kesuma) naik takhta dibantu oleh Datu Mansur. Tiga tahun kemudian, tepatnya tahun 1901 barulah Datu Belembung dinobatkan sebagai sultan dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Kasim Al’din, disingkat Sultan Kasimuddin. Datu Belembung memiliki dua saudara, yakni Datu Tiras dan Datu Muhammad. Pada kepemimpinannya, Sultan Kasimuddin juga terkenal dengan kebijakannya yang menentang kolonial Belanda. Setelah meninggal pada tahun 1925, pemangku jabatan dipegang Datu Mansur hingga tahun 1930.

Setelah itu, putra pertama Sultan Kasimuddin, bernama Akhmad Sulaiman yang dipanggil pulang ke Bulungan dari menuntut ilmu di Sumatera dan telah beristrikan Ratu Tengku Lailah Syafinah, puteri Raja Langkat, dinobatkan menjadi sultan selanjutnya. Tapi, hanya bertakhta 9 bulan (1930–1931) karena meninggal dunia.

Sebagai penggantinya, adik Sultan Kasimuddin, Datu Tiras dinobatkan dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Djalaluddin. Pada masa pemerintahannya, sempat dibangun sebuah istana baru, yaitu istana III dikompleks istana Kesultanan Bulungan. Ketika berkuasa, Sultan Djalaluddin sempat dianugerahkan oleh Ratu Wihelmina (Belanda) dengan gelar Letnan Kolonel Tituler dan sebagai luapan kegembiraan atas pengharapan tersebut, sultan menyelenggarakan Birau selama 40 hari 40 malam.

“Dari sinilah istilah Birau mulai dikenal dan dipopulerkan hingga sekarang. Itu digunakan dalam rangka memperingati hari jadi Kota Tanjung Selor dan Kabupaten Bulungan,” tuturnya.

Di sini, sultan sangat jelas mendukung pejuang untuk merdeka. Hal itu dibuktikan dengan senantiasa mengutus menteri pertamanya, yaitu Datu Bendahara Paduka Raja untuk menghadiri pertemuan-pertemuan dalam memperjuangkan kepentingan Republik Indonesia di berbagai forum.

“Seperti pada konferensi meja bundar di Malino (Makassar, Sulawesi Selatan), Datu Bendahara Paduka Raja tidak saja mewakili Bulungan dan Tidung, tapi juga mewakili kesultanan Gunung Tabur di Berau,” jelasnya.

Upaya itu tidak sia-sia, akhirnya semangat untuk merdeka menjadi nyata. Pada 17 Agustus 1949 pukul 07.00 Wita, Sultan Maulana Djalaluddin memimpin upacara pengibaran bendera merah putih pertama kalinya di halaman Istana Bulungan di Tanjung Palas.

Dengan begitu, Sultan Muhammad Maulana Djalaluddin menjadi sultan Bulungan terakhir dan kepala daerah Bulungan pertama. Hal itu didahului SK Gubernur Kaltim nomor 1886/Orb/92/1950 bahwa kedudukan kesultanan Bulungan ditetapkan sebagai wilayah swapraja, kemudian keputusan Gubernur itu disahkan menjadi Undang-Undang Darurat RI nomor 3 tahun 1953.

Berdasarkan UU nomor 22 tahun 1955 wilayah Kesultanan Bulungan ditetapkan sebagai daerah istimewa, saat itulah Sultan Maulana Djalaluddin ditetapkan menjadi kepala daerah Bulungan pertama sampai akhir hayatnya di tahun 1958. Setelah itu, status daerah istimewa ditetapkan menjadi Daerah Tingkat II Kabupaten Bulungan berdasarkan UU nomor 27 tahun 1959. Bupati pertamanya Andi Tjatjo Datuk Wihardja pada tahun 1960 hingga 1963.

Berikutnya, Kabupaten Bulungan dipimpin Damus Managing Frans mulai tahun 1963 sampai 1964. Lalu E. N. Zakaria Mastrunnodjoyo dari tahun 1964 sampai 1965. Berikutnya, H. Asnawi Arbain dari tahun 1967 sampai 1972. Di sini, pembangunan di Kabupaten Bulungan terutama pembangunan mental dan spiritual mulai dirintis.

Selanjutnya, kepemimpinan beralih ke Kolonel H. Soetadji (1972-1985). Pada saat itu sempat dilakukan perluasan tata kota dengan membuka Jalan Skip II. Kemudian diabadikan dengan nama beliau sehingga berganti nama menjadi Jalan Kolonel H. Soetadji.

Bupati berikutnya, Sularsono dengan masa jabatan 1985-1990. Bupati ke enam ini kemudian melanjutkan yang sudah ada dengan membangun gedung-gedung perkantoran di daerah Skip II yang salah satunya Gedung DPRD Bulungan.

Sedangkan periode 1990-1995, Bulungan dipimpin Kolonel H.M.Yusuf Dali. Berikutnya dilanjutkan oleh Kolonel R. A Bessing di periode 1995-2000. Di pemilihan umum (pemilu) berikutnya, H. Anang Dachlan Djauhari, S.E dan Drs. Hendry Edom terpilih menjadi pimpinan untuk periode 2000-2005.

Untuk mengisi kekosongan karena masa jabatan kepala daerah sudah berakhir, maka diangkatlah Penjabat (Pj) Bupati Bulungan, Drs. H. Abdussamad, M.Si. Setelah dilakukan pemilu, terpilihlah Drs. H. Budiman Arifin, M.Si dan DR. Liet Ingai, M.Si. Di sini terjadi kepemimpinan keduanya selama dua periode, yakni periode 2005-2010 dan 2010-2015.

Di kepemimpinan inilah dilahirkannya Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Tana Tidung (KTT) dan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). DOB KTT terbentuk berdasarkan UU nomor 34 tahun 2007, dan Kaltara terbentuk berdasarkan UU nomor 20 tahun 2012.

Setelah itu, jabatan kepala daerah kembali dipimpin seorang Pj Bupati yang pada saat itu dipercayakan kepada Ir. H. Syaiful  Herman, M.Ap, yang pada saat itu merupakan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara.

Terakhir, hasil pemilu yang berada di bawah kepemimpinan Syaiful, terpilihlah H. Sudjati, SH dan Ingkong Ala, SE, M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) periode 2016-2021. Adapun visi dan misinya ‘Mewujudkan Kabupaten Bulungan Sebagai Pusat Pangan yang Berbasis Industri’. (***/eza)

Mengenal Sejarah Awal Mula Bulungan


BACA JUGA

Rabu, 12 Desember 2018 13:07

Bahas RAPBD Alot, Tak Usah Risau

TANJUNG SELOR – Rapat Paripurna ke-26 Masa Sidang III 2018…

Rabu, 12 Desember 2018 12:57

Oknum Pejabat Dishub Jadi Tersangka

TANJUNG SELOR – Okum pejabat di Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten…

Rabu, 12 Desember 2018 12:56

WAH NGGA ASIK..!! Layanan Wifi Gratis Dikurangi

TANJUNG SELOR - Kondisi APBD Bulungan yang terus merosot sejak…

Rabu, 12 Desember 2018 12:54

Pimping Jadi Percontohan Kampung KB di Kaltara

TANJUNG SELOR – Desa Pimping, Kecamatan Tanjung Palas Utara ditunjuk…

Rabu, 12 Desember 2018 12:53

PTT Kesehatan Bakal Jadi CPNS

TANJUNG SELOR - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Utara…

Rabu, 12 Desember 2018 12:51

Perda Pengakuan Masyarakat Adat Jalan di Tempat

TANJUNG SELOR - Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulungan nomor 12…

Rabu, 12 Desember 2018 12:50

Semua Daerah Rawan Kamtibmas

POLDA Kaltara menegaskan situasi Kaltara harus tetap kondusif jelang hingga…

Selasa, 11 Desember 2018 15:37

Puluhan Karung Daging Ilegal Diamankan

TANJUNG SELOR - Tim gabungan dari Kepolisian Resor (Polres) Bulungan,…

Selasa, 11 Desember 2018 15:36

Ditargetkan 2020, Seluruh Kaltara Dijangkau Internet

TANJUNG SELOR – Dewasa ini, masyarakat Indonesia sudah sangat ketergantungan…

Selasa, 11 Desember 2018 15:34

Tak Berbeda dengan Anak Normal, Mampu Hasilkan Karya

Keterbatasan bukan penghalang bagi anak penyandang disabilitas. Bahkan, mereka mampu…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .