MANAGED BY:
JUMAT
22 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Selasa, 09 Oktober 2018 15:25
Lahan PPI Masih Bermasalah
DILANJUTKAN: Proses pembangunan PPI Sebatik tetap berlanjut, walaupun masih bermasalah terkait lahan dengan warga. RADAR NUNUKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN – Pasca keluar putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Samarinda yang memenangkan ahli waris sebagai pemiliknya, namun permasalahan lahan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sebatik belum selesai.

Hal tersebut diungkapkan anak dari pemilik lahan tersebut, Azizul Rahim, bahwa pembangunan  PPI Sebatik terus dilanjutkan. Namun hingga saat ini belum ada titik kejelasan kepada pemilik lahan sebelumnya. Terkait kelanjutan kasus lahan tersebut. “Makanya kami berikan larangan untuk tidak membangun dulu, sebelum dilakukan ganti rugi kepada ahli waris yang merupakan orang tua saya sendiri,” kata Azizul Rahim kepada media ini kemarin.

Sesuai isi PTUN Samarinda, nomor 34/G/2018/PTUN.SMD yang telah disampaikan ke penggugat terkait hasil putusan pada 5 April 2018 dalam perkara sengketa lahan PPI Sebatik, bahwa sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan seluas 7.650 meter persegi atau hampir 1 hektar (ha). Selanjutnya surat Kepala Dinas Pertanahan Nunukan, melarang pemilik lahan beraktivitas di sekitar lokasi PPI Sebatik. Ketiga, adalah surat keterangan pembatalan SPPT dari Kepala Desa, Sei Pancang.

“Telah diperintahkan tergugat satu, dua dan tiga dengan kewajiban untuk mencabut keputusan tata usaha negara tersebut. Selain itu, para tergugat diminta untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 18.386 juta,” ujarnya.

Namun yang sekarang dilakukan adalah melakukan pembangunan tanpa memberikan hak kepada pemilik lahan sesuai putusan pengadilan. Bahkan ingin menerbitkan sertifikat baru khusus untuk lahan tersebut. Padahal pada posisi kalah. “Tidak logis, seharusnya yang menang dibuatkan sertifkat baru. Bukan yang kalah,” tuturnya.

Sementara, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nunukan Sumaryo mengatakan, untuk permasalahan lahan PPI Sebatik, hingga saat ini belum ada sertifikat baru yang keluar untuk PPI Sebatik, karena sulit untuk ditafsirkan hasil putusan tersebut. “Sulit ditafsirkan bahasa hukum dari putusan tersebut, jika BPN pro kepada masyarakat maka yang dibuatkan sertifikat adalah masyarakat. Namun jika pro dengan pemerintah, maka itu yang dibuatkan sertifikat,” kata Sumaryo kepada media ini kemarin.

Menurutnya, BPN Nunukan berada pada posisi tengah, tidak berpihak ke mana pun. Adapun untuk proses penyelesaian, perlu ada komunikasi dengan baik karena yang diinginkan oleh pemilik ahli waris, hanya ingin melindungi makam yang ada di lahan PPI Sebatik.

“Intinya jika makam itu sudah tidak ada, maka bisa dibuatkan sertifikat baru. Namun jika tidak, maka masalah lahan tersebut tidak dapat selesai,” ujarnya. (nal/ash)

 

 

 

loading...

BACA JUGA

Kamis, 10 September 2015 15:13

Pembangunan Harus Berdasarkan Kebutuhan

<p>MALINAU - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malinau, Dr Ernes Silvanus…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*