MANAGED BY:
JUMAT
22 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Selasa, 02 Oktober 2018 21:59
Terbukti Korupsi, Diberhentikan Tidak Hormat
HARUS BERSIH: BKD belum terima laporan ada ASN Pemprov Kaltara terlibat korupsi. FOTO: DOKUMEN/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Badan Kepegawaian Daerah (BKDKalimantan Utara (Kaltara), menegaskan kepada  Aparatur Sipil Negara (ASN)yang terbukti korupsi dan sudah memiliki hukum tetap atau inkrah akan diberhentikan secara tidak hormat.

Pemberhentian itu termasuk dalam Surat Keputusan bersama antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin, serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.

Kepala BKD Kaltara, Muhammad Ishak mengatakan, untuk berapa jumlah pasti ASN  di kabupaten kota yang terlibat korupsi, pihaknya belum mengetahui secara pasti.

“Tapi informasi yang saya dapat ada 10 orang, tapi ASN mana saya belum tahu pasti, karena surat itu masih ada sama Gubernur,” ungkap Ishak kepada Radar Kaltara, Senin (1/10).

Namun, kata Ishak dari 10 ASN itu tiga di antaranya merupakan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Tanah Tidung (KTT). Sedangkan sisanya pihaknya belum tahu apakah dari Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan atau Kabupaten Nunukan.

“Yang jelas kalau sudah inkrah secepatnya akan kami lakukan pemecatan secara tidak hormat,” tegasnya.

Sebab, sembung Ishak sejauh ini hanya Pemkab KTT saja yang sudah membuat surat tembusan ke BKD, kalau untuk daerah lainya sejauh ini belum ada, termasuk di Bulungan.

“Tapi nanti akan kami koordinasikan supaya bisa secepatnya mengetahui berapa jumlah ASN yang terlibat korupsi dan akan dilakukan pemecatan,” kata Ishak.

Sedangkan untuk ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, sejauh ini belum ada laporan ada ASN yang tersandung kasus korupsi.

“Jadi saya harapkan tidak pernah ada ASN yang tersandung kasus korupsi. Kaltara harus bersih dari tindak korupsi, seperti apa yang diharapkan Gubernur Kaltara H. Irianto Lambrie,” sebutnya.

Sebagai informasi, seperti dirilis Pusat Penerangan (Puspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebanyak 2.357 orang PNS pusat dan daerah yang telah divonis bersalah, dan telah inkrah atau berkekuatan hukum dalam kasus tipikor, masih tetap aktif dan tidak diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Akan tetapi, BKN sejak tanggal 6 September 2018 yang lalu telah  memblokir status kepegawaian PNS Daerah provinsi, kabupaten dan kota sebanyak 2.259 orang. Sedangkan sisanya sebanyak 98 orang PNS pusat masih dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait untuk dapat diberikan sanksi.

Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PAN-RB Syafruddin dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana juga telah menandatangani SKB terkait penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan. (*/jai/zia)

 

 

 

 


BACA JUGA

Jumat, 22 Februari 2019 10:55

Pecah Antrean, Pertamina Tambah SPBU

TANJUNG SELOR - Selain menambah armada dan titik bahan bakar…

Jumat, 22 Februari 2019 10:52

Sidang Praperadilan HE Ditunda Pekan Depan

TANJUNG SELOR – Sidang perdana praperadilan status tersangka dugaan pelanggaran…

Jumat, 22 Februari 2019 10:46

KECIL BANGET..!! UPTD Metrologi Legal Ditarget PAD Rp 1 Juta

TANJUNG SELOR – Tahun pertama berdiri, UPTD Metrologi Legal Kabupaten…

Jumat, 22 Februari 2019 10:42

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Rendah

TANJUNG SELOR – Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di…

Jumat, 22 Februari 2019 10:41

Belum Ada Usaha Walet Berizin

TANJUNG SELOR - Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu…

Jumat, 22 Februari 2019 10:38

Masuk Tahap Krusial, KPU Upayakan Pemilu Sukses

TANJUNG SELOR – Memasuki tahapan krusial saat ini, Komisi Pemilihan…

Kamis, 21 Februari 2019 13:45

Tak Kunjung Kelar, Pemprov Bersurat ke Mendagri

TANJUNG SELOR – Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov)…

Kamis, 21 Februari 2019 13:44

Tiga Bandara Direncanakan Tersedia Depot Avtur

TANJUNG SELOR  - Tiga bandara di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara),…

Kamis, 21 Februari 2019 13:40

Sat Reskrim Bulungan Dipraperadilankan

TANJUNG SELOR – Kusus dugaan money politic yang menimpa HE,…

Kamis, 21 Februari 2019 13:38

Satu-satunya di Kaltara, Cegah Aksi Kecurangan Timbangan

Kabupaten Bulungan atau dikenal daerah Bumi Tenguyun, diketahui menjadi satu-satunya…
Sitemap