MANAGED BY:
SABTU
15 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Jumat, 28 September 2018 12:53
Wajib Netral, APK Dilarang Tempel di Pohon

Bawaslu Tetap Pantau Keterlibatan ASN

TEGASKAN: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tana Tidung mengingatkan para peserta pemilu agar bijak saat melakukan kampanye. Begitu juga Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tak terlibat dalam proses kampanye calon legislatif (caleg). RIKO / RADAR TARAKAN

PROKAL.CO,  TANA TIDUNG - Sesuai Jadwal yang ditetapkan, dari 23 September 2018 ini hingga 13 April 2019 mendatang merupakan tahapan kampanye. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tana Tidung kembali mengimbau kepada seluruh elemen agar dalam proses pelaksanaan kampanye  menaati aturan terutama saat kampanye di media sosial.

Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran Bawaslu KTT, Ramsyah saat dikonfirmasi Radar Tarakan, Rabu (26/9) mengungkap,  terkait yang boleh dan tidak boleh dilakukan harus dipahami secara bersama agar ke depannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan pemilu 2019 yang aman, damai serta berintegritas.

“Kami mengingatkan kepada elemen masyarakat khususnya kepada peserta pemilu, ASN dan lembaga-lembaga lainnya agar tidak menyalahi aturan yang ada terkait kampanye. Dalam hal ini seperti ASN agar kiranya bijak dalam menggunakan media sosial jangan terjebak dengan ketidaktahuan terkait regulasi pemilu," katanya.

Dikatakannya, Undang - Undang nomor 7 tahun 2017 cukup jelas dipaparkan pada pasal 283 ayat 1, yang menyatakan ASN dilarang mengadakan aktivitas keberpihakan kepada salah seorang peserta pemilu dengan dan dipertegas pada pasal 2 yakni berupa ajakan, iimbauan, seruan dengan sanksi pidana 1 tahun penjara dan denda paling banyak 12 juta rupiah.

“Adanya regulasi yang mengatur terkait netralitas tersebut kita perkuat fungsi pengawasan dan pencegahan. Agar kiranya seluruh unsur ASN khususnya di KTT  mengerti terkait regulasi pemilu,” ujarnya seraya menambahkan, untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di sekretariat peserta pemilu,  agar memberikan memberikan data serta alamat sekretariat untuk memudahkan Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pemasangan APK.

Sementara itu, untuk parpol dan caleg lanjutnya, larangan berkampanye di luar jadwal harus ditaati. Serta tidak melakukan penyebaran stiker baliho di sembarang tempat. Salah satunya di pepohonan, di tanaman, tempat ibadah, sarana pendidikan jalan protokol serta tempat pelayanan kesehatan. Pemasangan APK sudah diatur dalam peraturan KPU sebagaimana disebutkan dalam pasal 34 PKPU 23 tahun 2018 pemasangan alat peraga kampanye seperti baliho, spanduk dan umbul-umbul harus di pasang di tempat yang telah ditentukan oleh KPU.

"Artinya di luar dari itu dilarang. Kemudian ada tambahan di SK KPU nomor 1096 tahun 2018 memberikan penjelasan bahwa pemasangan APK yang dibuat sendiri oleh peserta pemilu boleh dipasang di sekretariat peserta pemilu,” lanjutnya.

Tambahnya, meski boleh dipasang di secretariat, tetap dibatasi jumlah, ukuran dan desainnya sebagaimana yang di atur dalam PKPU 23 tahun 2018 dan SK 1096. Dan Bawaslu akan melakukan tindakan apabila peserta pemilu tidak menaati aturan yang telah ditetapkan. “ Pertama dengan cara peneguran secara tertulis dan penurunan APK.  Terkait mekanisme pemasangan APK, merupakan salah satu upaya kita dalam mengedepankan pencegahan,” tuturnya.

Lebih lanjut dikatakannya, agar Pemilu 2019 nanti mampu tercapai sesuai dengan apa yang diamanahkan undang-undang butuh kerja sama atau keterlibatan berbagai pihak berbagai elemen masyarakat agar kiranya ikut berpartisipasi. Terpisah Ketua KPU KTT Muchtar Bukoting mengatakan pada masa kampanye ada rambu-rambu yang mengatur jalannya sosialisasi caleg. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 23 tahun 2018.

"Salah satunya terkait pelaksanaan kampanye di media sosial.  Di mana akun Medsos dapat dibuat paling banyak 10 untuk setiap jenis aplikasi. Jadi kampanye diperbolehkan di media sosial dengan tetap mengikuti regulasi yang ada,” katanya.

Desain dan materi di akun Medsos dapat berupa tulisan, suara, gambar atau gabungan semua unsur tersebut.

“Dari 217 caleg, ke semuanya wajib didaftarkan kepada KPU, paling lambat sehari sebelum masa kampanye dimulai,” katanya.

KPU menyampaikan setiap akun media sosial  para caleg harus terdaftar di Bawaslu dan kepolisian. Aturan ini diharapkan membuat pelaksanaan kampanye menjadi lebih tertib. “Akun media sosial itu sudah harus ditutup pada hari terakhir masa kampanye,” kata Muchtar Bukoting. (*/rko/zia)


BACA JUGA

Jumat, 11 September 2015 15:28

Lebih Langsing dengan Berenang

<p>Berenang termasuk olahraga yang menyenangkan. Tetapi kebanyakan orang lebih menganggap olahraga…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .