MANAGED BY:
JUMAT
22 MARET
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 27 September 2018 22:50
Istana Respons Desakan Daerah Otonomi Baru
DISKUSI: Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardhani (tengah) menerima delegasi Forum Komunikasi Nasional (Forkornas) percepatan DOB se-Indonesia di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (26/9). FOTO: FORKORNAS PERCEPATAN DOB

PROKAL.CO, USAI menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara dan beraudiensi dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Selasa (25/9) lalu, pihak Istana Kepresidenan akhirnya merespons Forum Komunikasi Nasional (Forkornas) Percepatan Daerah Otonomi Baru (DOB) se-Indonesia. Sebelumnya mereka menuntut Peraturan Pemerintah (PP) tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) dan Desain Penataan Daerah (Detada) segera ditandatangani Presiden Joko Widodo. 

Forkornas pun akhirnya dapat beradialog langsung dengan Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) yang menangani pertahanan, keamanan, politik dan hukum, Jaleswari Pramodhawardani. Saat itu, delegasi Forkornas didampingi Ketua Komite I DPD RI Benny Ramdani dan Muhammad Idris anggota Komite I DPD RI.  

Benny menjelaskan bahwa tuntutan perwakilan DOB se-Indonesia harus disikapi dengan bijak, cepat dan cermat. Apalagi, sebagai lembaga negara DPD RI bersama Komisi II DPR RI dengan harmonis merumuskan PP tersebut bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ketua Umum Forkornas Sehan Salim Landjar, S.H, mengatakan, aspirasi ini telah lama diperjuangkan. Kendati begitu Forkornas tetap bersabar dengan adanya pergantian Undang-Undang 32/2004 ke UU 23/2014. 

“PP turunan UU baru ini khusus yang mengatur tentang pemekaran belum ada. Padahal sesuai perintah UU, dua tahun lalu harus ada PP yang diterbitkan sebagai aturan turunan dari Undang-Undang 23/2014. Sudah dua tahun empat bulan di meja Wakil Presiden sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD),” ulasnya, Kamis (26/9).

Ia menegaskan, tuntutan ini tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang. Tetapi dapat berimplikasi terhadap hasil Pilpres 2019. “Sehingga, kami berharap dengan penuh rendah hati ingin bertemu Presiden dan menyampaikan hal ini dari hati ke hati,” tambah pria yang juga menjabat sebagai Bupati  Bolong Mangondow Timur. 

Sementara, Koordinator Forkornas Wilayah Kalimantan Lumbis Pangkayungon mengapresiasi atas sikap akomodatif Istana terhadap tuntutan 314 perwakilan calon DOB. Ia mengatakan, bahwa sangat tepat Forkornas berdialog dengan Sekretariat Negara karena setiap penerbitan PP pasti melalui prosedur tetap dan Kantor Staf Presiden sebagai upaya membantu Presiden dan Wakil Presiden.

Sebagai upaya meningkatkan kelancaran pengendalian program-program prioritas nasional, penyelenggaraan komunikasi politik kepresidenan, pengelolaan isu strategis dan menyelesaikan masalah secara komprehensif terhadap program-program pemerintah yang mengalami sumbatan di birokrasi. 

“Kami paham bahwa tidak mungkin ada kebijakan pemekaran DOB di tengah pemerintah fokus untuk pelaksanaan Pemilu 2019. Tetapi yang sangat mungkin dilakukan pemerintah saat ini penerbitan PP Desartada dan Detada agar daerah yang mengajukan DOB memiliki dasar hukum secara operasional dan pemerintah juga memiliki dasar dan standar aturan untuk menilai usulan-usulan DOB. Sekarang ini kan tidak ada aturan khusus mengatur hal ini karena PP-nya belum ada,” jelas Lumbis. 

Menanggapi tuntutan delegasi Forkornas yang beberapa hari terakhir ini mewarnai isu dan perpolitikan Indonesia dalam pertemuan tersebut, Deputi Hankam dan Politik pada KSP Jaleswari Pramodhawardhani menyampaikan, dalam waktu dekat KSP akan mengundang kementerian terkait untuk menelusuri keberadaan RPP Desartada dan Detada tersebut.

 

“KSP melaporkan kepada Presiden sesuai dengan kewenangan dan membentuk tim kecil untuk melakukan diseminasi dan pembahasan dan jika perlu nanti kami akan melibatkan Forkornas,” ungkap wanita yang akrab disapa Danni ini.

 

DESAK PENCABUTAN MORATORIUM

Sebelumnya 173 CDOB delegasi Kalimantan, Papua, Aceh, Sumatera, Maluku,  Sulawesi, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Jawa bergabung menggelar aksi di depan Istana Kepresidenan. Selain PP Desartada dan Detada mereka juga menuntut pencabutan moratorium pemekaran.

Terdapat beberapa alasan mengapa CDOB di Kaltara harus segera dituntaskan. Utamanya dalam mengurai persoalan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang dikenal dengan outsanding boundary problem (OBP).

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) CDOB Krayan Helmi Pudaaslikar juga menyangkut percepatan pembangunan perbatasan. “Jadi bicara percepatan harus meletakkan otonomi tersebut di tempat tertinggal. Tidak perlu khawatir lagi dengan SDM, karena pada dasarnya semua sudah siap dengan karakter wilayahnya,” terangnya saat diwawancara Senin 24 September lalu.

Ketua Presidium Krayan Tommy Harun menyampaikan hal yang sama. Bahkan, ia meminta semua pihak bercermin pada lepasnya wilayah Sipadan-Ligitan. “Apakah mau hilang lagi. Selama ini kebutuhan berasal dari Malaysia. Karena tidak ada pemerintah yang langsung menangani persoalan tersebut,” beber Tommy.

“NKRI harga mati, tetapi harus ada pemekaran,” katanya saat berorasi bersama ratusan delegasi CDOB lainnya.

Ketua Presidium DOB Apau Kayan Ibau Ala membeberkan jika tak ada alasan lain aksi tersebut selain kesejahteraan masyarakat Apau Kayan. “Untuk itulah kami perjuangkan, agar pemerintah dapat memberi perhatiannya. Tidak ada cara lain mengejar ketertinggalan selain DOB. Malinau sangat luas sekali,” terangnya.

“Harapan kami pemerintah mengadakan kajian, yang mana kira-kira skala prioritas. Di UU 23, juga menyebutkan ada wilayah strategis nasional yang harus diprioritaskan. Ada pengecualian untuk daerah, yang masuk dalam kawasan strategis. Termasuk berbatasan langsung dengan negara tetangga,” tambahnya.

Ketua Dewan Presidium Pembentukan DOB Kota Tanjung Selor Achmad Djufrie mengatakan, pemerintah harus segera mencabut moratorium pemekaran. “Kami berharap ada langkah pasti yang dilakukan pemerintah untuk mencabut moratorium itu. Utamanya lima calon DOB yang diusulkan di Kaltara ini,” tuturnya. (akz/lim)

 


BACA JUGA

Kamis, 21 Maret 2019 11:18

Pasokan Listrik Segera Pulih Bertahap

TARAKAN – Proses pigging atau pembersihan pipa akhirnya rampung dilakukan…

Kamis, 21 Maret 2019 11:14

ADA APA INI..?? Empat Sukhoi Mengudara di Perbatasan Kaltara

TARAKAN – Empat pesawat Sukhoi jenis SU-27 dan SU-30 dari…

Kamis, 21 Maret 2019 11:13

CIHUYY ..!! Ngga Lama Lagi di Tarakan Ada Cinema XXI

TARAKAN – Pertengahan tahun ini, Cinema XXI di lantai empat…

Kamis, 21 Maret 2019 11:11

4 ASN Mangkir Kerja, 2 Kampanye di Medsos

TARAKAN - Menjadi anggota aparatur sipil negara (ASN) diwajibkan untuk…

Kamis, 21 Maret 2019 10:37

Cabuli Anak di Bawah Umur, CK Diringkus Polisi

TARAKAN – Perbuatan yang dilakukan oleh pria berinsial CK (37)…

Kamis, 21 Maret 2019 10:31

Besi Bermunculan di Badan Jalan

TARAKAN – Minimnya perawatan jalan lingkungan, kerusakan semenisasi jalan pun…

Rabu, 20 Maret 2019 11:17

Pigging Klir, Listrik Berangsur Pulih

TARAKAN – PT Medco E&P Tarakan tengah berusaha merampungkan proses…

Rabu, 20 Maret 2019 11:15

Kelalaian Warga, Lahan Kembali Terbakar

TARAKAN - Kebakaran lahan kembali terjadi di RT 05 Kelurahan…

Rabu, 20 Maret 2019 11:13

“WTP Bukanlah Tanda Kelulusan, tapi Kewajiban”

Dalam kaitan membangun Indonesia, masyarakat perlu memiliki pemahaman cukup untuk…

Rabu, 20 Maret 2019 11:12

Kampanyekan Heart of Borneo Jadi Wisata Dunia

JAKARTA - Tak hanya kekayaan sumber daya alam berupa minyak…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*