MANAGED BY:
SENIN
20 MEI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 26 September 2018 12:35
Minta Daerah Maksimalkan Serapan Anggaran
INFRASTRUKTUR: Pembangunan gedung Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B) Jalan Diponegoro, Tanjung Selor salah satu kegiatan yang pendanaannya melalui APBN. ISMAIL/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Serapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) per September baru 51,87 persen.

Artinya realisasi APBN baik di Pemprov Kaltara dan lima kabupaten/kota sebesar Rp 2,3 triliun dari total alokasi pagu daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) sebesar Rp 4,4 triliun.

APBN tersebut pencairannya dilakukan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang ada di kabupaten/kota se-Kaltara.

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I, pada Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi Kalimantan Utara (DJPb) Kaltara, Sukirno merincikan, Pemprov Kaltara dari pagu sekira Rp 535 miliar lebih terealisasi Rp sebesar Rp 303 miliar lebih atau 56,63 persen.

Kemudian Tana Tidung dari pagu Rp 87 miliar terserap sebesar Rp 49 miliar atau 56,84 persen. Menyusul Kota Tarakan dari Rp 867 miliar terealisasi Rp 495 miliar atau 52,95 persen.

Nunukan dari total pagu Rp 653 miliar telah terserap Rp 353 miliar atau 54,18 persen. Selanjutnya Bulungan dari Rp 1,3 triliun terealisasi Rp 647 miliar atau 49,63 persen dan Malinau dari total pagu Rp 1 triliun lebih telah terealisasi Rp 508 miliar atau 49,41 persen.

"Realisasi anggaran ini masih perlu diupayakan ditingkatkan," jelas Sukirno dalam realese resminya.

Tujuannya lanjut Sukirno, agar target yang telah ditentukan hingga akhir triwulan ketiga dapat tercapai. Dari total pagu tersebut, alokasi terbesar ada di satuan kerja (satker) di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR). "Dari total pagu anggaran sebesar Rp 1,5 triliun," beber Sukirno.

Secara umum, program satker Kemen-PUPR ini yaitu penyelenggaraan jalan, pengelolaan sumber daya air (SDA) serta pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman.

"Lalu pengembangan perumahan dan pembiayaan perumahan yang tentunya sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kaltara," paparnya.

Proses penyelenggaraan APBN itu, hal yang terpenting katanya, adalah pengeluaran negara ini dapat menjadi stimulan bagi pertumbuhan perekonomian.  "Khususnya di daerah Provinsi Kalimantan Utara," tegas dia.

Sementara soal evaluasi, katanya, itu dilakukan setiap triwulan pelakasanan. DJPb hingga saat ini belum melakukan itu. "Evaluasi kami laksanakan tiap triwulan. Untuk triwulan tiga baru akan kami laksanakan setelah triwulan ini berakhir," pungkasnya. (isl/nri)

Judsm: Minta Daerah Maksimalkan Serapan Anggaran

 


BACA JUGA

Rabu, 02 September 2015 10:17

Lagi, Warga Belakang BRI Diciduk

<p><strong>&nbsp;TARAKAN &ndash;</strong> Beberapa kali lolos dari incaran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*