MANAGED BY:
JUMAT
22 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Selasa, 25 September 2018 14:45
173 CDOB Serbu Istana dan DPR RI

Desak Penerbitan PP Desartada dan Detada

MENGADU: Perwakilan Presidium DOB Kaltara melakukan aksi di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta, kemarin (24/9). RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN - Ratusan calon daerah otonomi baru (CDOB) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pemekaran DOB se-Indonesia (Forkonas PP DOB SI), melakukan aksi damai di depan Istana Negara dan audiensi dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

Aksi tersebut dilakukan ribuan anggota tim presidium dari 173 CDOB seluruh Indonesia. Diketahui, delegasi seluruh Kalimantan, Papua, Aceh, Sumatera, Maluku,  Sulawesi, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Jawa bergabung.

Tujuannya, menuntut kepada pemerintah agar segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) dan Desain Penataan Daerah (Detada) yang menjadi hak konstitusi.

 Koordinator Wilayah Kalimantan Forkonas PP DOB SI Lumbis Pangkayungon menjelaskan, mereka yang hadir menggelar aksi termasuk lima daerah asal Kalimantan Utara (Kaltara) yakni, CDOB Kabupaten Bumi Dayak (Kabudaya) Perbatasan, Apou Kayan, Sebatik, Krayan dan Tanjung Selor.

Menurutnya, usulan CDOB Kabudaya Perbatasan telah sampai di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan telah melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI serta telah mendapatkan rekomendasi DPD RI. Bahkan, telah dibahas secara khusus dalam beberapa kementerian urgensi sebagai bagian perbatasan yang memiliki wilayah yang masih dirundingkan antara Indonesia dan Malaysia yang dikenal dengan outsanding boundary problem (OBP).

Sehingga, harapan besar adanya otonomi baru di wilayah tersebut dinilai bakal memperkuat ketahanan nasional di perbatasan. Terutama berdampak cepat bagi perbaikan kesejahteraan. Namun, semua ini terhalang lantaran belum terbitnya PP Desertada dan Detada.

Dengan tuntutan seluruh CDOB di Indonesia merupakan hak yang dijamin undang-undang (UU). Apalagi, sejak diundangkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 hingga kini, belum ada aturan turunan UU tersebut. Padahal, dalam konsideran UU 23 Tahun 2014 disebutkan harus ada PP yang digunakan sebagai aturan operasional dari UU tersebut.

“Sudah 4 tahun belum ada terbit PP, padahal ini sangat mendasar bagi daerah yang mengusulkan DOB serta menjadi acuan baru tentang mekanisme pengusulan, jika dulu Undang-Undang 32 Tahun 2004 turunannya PP 78, tetapi sekarang UU sudah berubah dengan UU 23 Tahun 2014 lalu PP mana yang menjadi dasar? Kondisi ini menggantung padahal kami tahu rancangan peraturan pemerintah (RPP) hasil harmoninasi bersama Komisi II DPR RI dan DPD RI telah final dan sudah 2 tahun di laci Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah,” tegas Lumbis, Senin (24/9).

Dijelaskannya, pihaknya mempertanyakan alasan pemerintah tidak menerbitkan PP tersebut sebagai dasar dan standar baru pengusulan DOB yang tidak berkaitan dengan moratorium. Sebab, setiap kali ditanya dengan PP, dijawab dengan masalah kemampuan keuangan negara. Padahal, menurutnya tak berkorelasi.

Ia mempertanyakan, waktu penerbitan PP. Bukan persoalan kapan CDOB dimekarkan. PP menjadi bahan acuan baru Presidium CDOB untuk menyusun penyesuaian usulan bahkan menjadi dasar pemerintah sendiri untuk menyeleksi CDOB yang layak. Sebab, jika tidak ada PP tidak diketahui apa dasar pemerintah menyatakan tidak ada uang dan APBN terbebani. Padahal belum ada standar aturan sebagai ukuran bersama yang dipakai sebagai turunan dari UU 23/2014.

“Harus dipisahkan moratorium dengan penerbitan PP Desartada dan Detada, pembahasannya sudah final kok, kenapa tidak dilimpahkan ke meja Presiden untuk ditandatangani,” bebernya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) CDOB Krayan Helmi Pudaaslikar berharap, dengan audiensi yang dilakukan CBOB seluruh Indonesia, diharapkan pemerintah pusat segera menerbitkan PP Detada dan Desertada. Sebab, dengan terbitnya PP tersebut, maka moratorium gugur. Seperti Nawacita Presiden Joko Widodo, membangun dari pinggiran.

“Diberikan otonomi agar dapat membangun dari tempat. Jadi bicara percepatan harus meletakkan otonomi tersebut di tempat tertinggal. Tidak perlu khawatir lagi dengan SDM, karena pada dasarnya semua sudah siap dengan karakter wilayahnya,” imbuhnya.

 Wakil Ketua Forkornas Effendi Majedi sebagai koordinator aksi gerakan menambahkan,  aksi di depan Istana Negara merupakan gerakan moral dari berbagai daerah.

“Kedatangan kami (Presidium CDOB) di Jakarta, menggunakan biaya masing-masing, untuk itu kami mengetuk hati Bapak Presiden agar dapat segera menerbitkan PP Desartada dan Detada,” urainya.

Ketua Presidium Krayan Tommy Harun menyampaikan hal yang sama. Tanpa PP pemekaran CDOB tidak memiliki dasar.  “PP itu harus ditandatangani sebelum Pemilihan Presiden 2019,” bebernya.

Menurutnya, wilayah perbatasan kurang mendapatkan perhatian. Terbukti, dengan Simpadan Ligitan yang lepas dari Indonesia. “Apakah mau hilang lagi. Selama ini kebutuhan berasal dari Malaysia. Karena tidak ada pemerintah yang langsung menangani persoalan tersebut,” ungkapnya.

Pihaknya berharap, agar adanya dukungan dari Pemkab Nunukan, Pemprov Kaltara dalam upaya ini.  “Kita minta DOB cepat dimekarkan. Banyak tanah kita yang hilang. Simpadan Ligitan telah hilang. Jangan sampai itu terulang. Kami di perbatasan tidak ada yang lihat. Kami hidup dari Malaysia. Permohonan kami terhadap Presiden. NKRI Harga mati, tetapi harus ada pemekaran,” katanya saat menyampaikan orasi di depan Istana Negara.

Ketua Presidium DOB Apau Kayan Ibau Ala membeberkan jika tak ada alasan lain aksi tersebut selain kesejahteraan masyarakat Apau Kayan. “Pertama alasan kami, untuk mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat perbatasan. Di Apau Kayan, hanya bisa diakses pesawat udara. Belum lagi kondisi untuk memenuhi kebutuhan masih harus dari Malaysia. Untuk itulah kami perjuangkan, agar pemerintah dapat memberi perhatiannya,” urainya.

Menurut Ibau, tidak ada cara lain mengejar ketertinggalan selain DOB. “Malinau sangat luas sekali,” terangnya.

Merujuk pada sejarah masa lalu, Apau Kayan merupakan daerah bekas keresidenan. Setelah merdeka, berubah statusnya kawedanan. Beberapa daerah yang dulunya berstatus sama, kini telah berubah menjadi kabupaten/kota.

“Harapan kami pemerintah mengadakan kajian, yang mana kira-kira skala prioritas. Di UU 23, juga menyebutkan ada wilayah strategis nasional yang harus diprioritaskan. Ada pengecualian untuk daerah, yang masuk dalam kawasan strategis. Termasuk berbatasan langsung dengan negara tetangga,” sebutnya.

 

DESAK CABUT MORATORIUM

Ketua Dewan Presidium Pembentukan DOB Kota Tanjung Selor Achmad Djufrie mengatakan, aksi juga menuntut pencabutan moratorium pemekaran oleh pemerintah pusat.

“Kenapa ke Istana Presiden? Karena Presiden memiliki kuasa dan implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 yang mengharuskan Presiden mengesahkan dua RPP menjadi PP,” ujar Djufrie, Senin (24/9).

Dalam hal ini, calon DOB se-Indonesia meminta DPD RI untuk mengingatkan pemerintah agar menjalankan amanat UU tentang penetapan RPP tentang Detada (Desain Penataan Daerah) dan RPP tentang Desertada (Desain Besar Penataan Daerah). Harapannya, itu segera diterbitkan oleh pemerintah.

Djufrie mengatakan, untuk calon DOB Kota Tanjung Selor, sudah merupakan amanat konstitusi yang ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Sekaligus bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan membuka kesempatan kerja masyarakat, khususnya di provinsi termuda di Indonesia ini.

Ia menilai, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk mewujudkan penataan daerah yang sesuai. Artinya tidak hanya membuka keran penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) secara besar-besaran, melainkan juga membuka moratorium DOB di tanah air ini. Sebab, dua hal ini memiliki tujuan yang sama untuk kemajuan bangsa.

“Kami berharap ada langkah pasti yang dilakukan pemerintah untuk mencabut moratorium itu. Utamanya lima calon DOB yang diusulkan di Kaltara ini,” tuturnya.

Di samping itu, pihaknya juga mendesak Pemkab Bulungan untuk lebih serius atau tidak setengah-setengah dalam mendukung pembentukan DOB Kota Tanjung Selor. Salah satunya dengan secepat mungkin menyelesaikan pemekaran desa/kelurahan dan kecamatan, karena DOB Kota Tanjung Selor dinilai sebagai amanah masyarakat dan UU.(akz/iwk/eza/lim)

 

 

 

 


BACA JUGA

Jumat, 22 Februari 2019 11:02

BPN Bagikan 150 Sertifikat PTSL, Ada Biaya Tambahan

TARAKAN - Wajah H. Hania (60) semringah. Warga RT 14…

Jumat, 22 Februari 2019 11:00

Rangsang Minat Baca dengan Mengangkat Kearifan Lokal

Menjadi seorang penulis merupakan impian Iqbal Ardianto sejak dulu. Motivasi…

Jumat, 22 Februari 2019 10:58

DILARANG..!! Tapi Request ‘Tetangga’ Dominan Kepiting Bertelur

TARAKAN – Pada pembukaan pengiriman kepiting atau open season yang…

Jumat, 22 Februari 2019 09:56

Sidang Ditunda, Pledoi Terduga Agus Salim Sudah Siap

TARAKAN – Sidang terduga terorisme yang melibatkan Agus Salim dengan…

Jumat, 22 Februari 2019 09:52

Turbo Terbakar, Pasokan Listrik Tak Pengaruh

TARAKAN — Satu unit Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)…

Jumat, 22 Februari 2019 09:50

JEMBATAN HOROR..!! Lihat Nih, Layak Ngga Dilewati?

TARAKAN – Jembatan kayu di wilayah RT 7, Kelurahan Pantai…

Jumat, 22 Februari 2019 09:49

Siswa Patra Dharma Wakili Kaltara di OSN

TARAKAN - Untuk sekian lama, akhirnya Kota Tarakan bisa kembali…

Jumat, 22 Februari 2019 00:53

Kepedulian terhadap Pesisir Masih Rendah

TARAKAN – Ada yang berbeda di Pantai Amal, Kamis (21/2).…

Kamis, 21 Februari 2019 13:59

Metode Sainte Lague di Pemilu 2019

TARAKAN - Ada yang beda dari proses perhitungan kursi suara…

Kamis, 21 Februari 2019 13:58

Persentase Masyarakat Miskin Turun

TARAKAN – Kriteria kemiskinan di Tarakan saat ini hanya menggunakan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*