MANAGED BY:
SENIN
22 APRIL
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 24 September 2018 14:15
Jadikan Pelajaran Nih..!! Karena Jari, Masuk Penjara

UU ITE Menunggu

ILUSTRASI/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, Penyebaran informasi hoaks dengan tindakan, ucapan, dan tulisan mudah ditemui, apalagi di tahun politik. Tanpa disadari menyebar tulisan sendiri atau tulisan orang lain yang mengandung unsur kebencian dapat mempengaruhi orang lain. Belakangan penyebaran berita hoaks atau hate speech semakin marak berkembang di tengah masyarakat. Tentu kita sadari hal itu berdampak negatif atau merugikan orang lain.

---

DI era modernisasi saat ini hampir semua masyarakat memiliki akun media sosial (medsos). Salah satu bentuk positif penggunaan medsos yaitu munculnya interaksi sosial meski dari jarak jauh. Di sisi lain, medsos menjadi alat bagi penggunanya berbuat kejahatan.

Saat ini kepolisian juga tidak hanya menangkap pelaku kriminal yang terjadi di dunia nyata, sejumlah kejahatan juga terjadi di medsos. Setiap tahun, dari data kasus yang ditangani Polres Tarakan tak pernah kosong dari dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). (lihat grafis)

Di tahun 2018 ini terdapat 2 kasus masih dalam penyelidikan Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Satreskrim Polres Tarakan. Salah satunya kasus kasus pencemaran nama baik Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie. Para tersangka diduga mendistribusikan berita yang mencemarkan nama baik Gubernur.

Kanit Tipiter Satreskrim Polres Tarakan Ipda Deny Mardianto mengungkapkan, dari kasus yang ditangani saat ini, di antaranya bahkan ada yang berbau penggiringan isu SARA. Polisi menilai pelanggaran UU ITE yang dilakukan di medsos itu meresahkan masyarakat. “Jadi kalau menerima beritanya harus didalami dulu, apakah berita ini bohong atau tidak. Jangan langsung mendistribusikan begitu saja,” ujar Deny meneruskan arahan Kasat Reskrim Polres Tarakan AKP Choirul Jusuf.

Tidak hanya itu, apabila pengguna medsos menerima berita, agar memastikan media penerbitnya. Apakah termasuk produk jurnalistik, atau media tersebut terdaftar di Dewan Pers. Dalam penanganan perbuatan yang dianggap melanggar UU ITE, kepolisian memastikan akan menjerat pelaku, meski hanya berperan mendistribusikan.

“Untuk mendistribusikan ada pasalnya sendiri. Pasal 27 Ayat 3 UU Nomor 8 tahun 2016 tentang ITE. Isinya setiap orang yang mendistribusikan atau mentransfermisikan yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik,” urainya. 

Terkait dengan teknis pelaporan yang menyangkut UU ITE, lanjut Deny, tidak ada perbedaan dengan laporan tindak kriminal lainnya. Hanya, pelapor wajib melampirkan bukti-bukti unggahan dari medsos yang dianggap melanggar UU ITE. Dari laporan dan bukti tersebut akan menjadi dasar bagi kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Biasanya dalam menangani kasus UU ITE, kepolisian akan melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait untuk penyelidikan lebih lanjut. Misalnya melakukan koordinasi dengan dinas komunikasi dan informatika (diskomifo), ahli bahasa dan ahli pidana. “Kalau semua unsur sudah memenuhi, baru kami lanjutkan dengan membuat laporan polisi (LP),” jelasnya.

Dibeberkan Deny, dalam penanganan kasus ITE berbeda dengan penanganan kasus kriminal lainnya. Ia mencontohkan, apabila ada kasus ujaran kebencian yang dilaporkan ke pihaknya, maka pihaknya perlu melakukan pendalaman terkait status yang mengunggah. Untuk itu, pihaknya akan meminta keterangan ahli yaitu ahli bahasa, guna membantu kepolisian menafsirkan maksud dari ujaran kebencian yang diunggah ke medsos. “Kalau untuk mengetahui pemilik akun tersebut, maka kami akan minta bantuan kepada diskominfo, sekalian memastikan apakah akun tersebut palsu atau tidak,” terangnya.

Tidak hanya itu, dalam menentukan tersangka dari kasus ITE kepolisian akan memanggil pemilik akun yang dilaporkan sebagai saksi guna memberikan keterangan. Dari keterangan para pemilik akun, maka kepolisian akan meminta keterangan maksud dari pemilik akun saat mengunggah dan mendistribusikan status atau berita hoaks.

Lanjut mantan Paur Subag Humas Polres Tarakan ini, ada 3 kategori kasus berkaitan dengan ITE yang biasanya ditangani kepolisian. Di antaranya ujaran kebencian, hoaks, dan mengandung unsur SARA.

Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) yang akan berlangsung tahun depan, salah satu antisipasi adalah medsos. Menurut Deny, musim politik, pelanggaran kampanye yang bisa dipidanakan paling sering ditemui.

Untuk mengeliminasi banyaknya berita hoaks atau ujaran kebencian dalam Pemilu mendatang, pihaknya akan lebih meningkatkan pengawasan melalui patroli siber.

“Kami akan melakukan pengawasan terhadap akun-akun yang dianggap membuat berita-berita provokasi atau yang lainnya. Kalau kedapatan, maka akan dilaporkan untuk kami tindaklanjuti,” imbuhnya.

Dalam melakukan  pengawasan terhadap sejumlah akun medsos, pihaknya terkadang kesulitan, lantaran akun yang digunakan merupakan akun palsu. Meski demikian, selama ini kepolisian dibantu diskominfo dalam melacak pemilik akun.

“Kalau ancaman hukuman UU ITE ini paling lama 12 tahun. Untuk itu kami meminta kepada masyarakat Kota Tarakan untuk lebih bijak dalam menggunakan medsos, baik mengunggah status atau mendistribusikan berita-berita. Karena secara tidak sadar kita bisa saja mendistribusikan berita hoaks atau merugikan pihak lain. Maka secara tidak sadar juga si pengguna medsos dikenakan hukum pidana,” tutupnya.

 

SEGUDANG PASAL BAGI PENYEBAR HOAKS

Dosen Fakultas Hukum pada Universitas Borneo Tarakan Yahya Ahmad Zein, S.H, M.H, menuturkan, orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoaks di dunia maya akan dikenakan hukum positif.

Hukum positif yang dimaksud adalah hukum yang berlaku. Maka, penyebar hoaks akan dikenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta tindakan ketika ujaran kebencian telah menyebabkan terjadinya konflik sosial.

Yahya mengungkapkan, penyebar hoaks di dunia maya juga bisa dikenakan ujaran kebencian yang telah diatur dalam KUHP dan UU.

Ujaran kebencian ini meliputi penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebar berita bohong. (lihat grafis)

“Pada dasarnya, jelas bahwa hate speech dan hoaks adalah tindakan yang melanggar ketentuan hukum. Karena hukum Indonesia sudah jelas regulasi mengatur terkait dengan hal tersebut. Perlu ada objek dan subjek dari hoaks ini,” ungkap Yahya.

Yahya menjelaskan, ujaran kebencian biasanya bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat. Di antara isu yang disebar antara lain menyangkut suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan atau kepercayaan, ras, golongan, warna kulit, etnis, gender, difabel, hingga orientasi seksual. “Ujaran kebencian atau hate speech ini dapat dilakukan dalam bentuk orasi kampanye, spanduk, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum, ceramah keagamaan, media massa cetak maupun elektronik, sampai pamflet,” tuturnya.

Untuk itu, lanjut Yahya, apalagi menatap setiap dinamika politik, seluruh komponen harus mampu menahan diri dan taat dengan regulasi Pemilu. “Seluruh komponen harus ikut mengawasi serta tidak mudah terhasut dengan akun-akun bodong yang sengaja dibuat untuk membuat suasana menjadi tidak kondusif tersebut dan yang juga tidak kalah penting. Sebenarnya terhadap akun-akun yang sengaja dibuat untuk menyebar hoaks tersebut dapat dipidana sesuai ketentuan yang ada tersebut,” bebernya.

“Memang proses pembuktian kasus-kasus seperti itu tidak mudah karena melibatkan banyak aspek. Yang paling penting dari itu sebenarnya adalah kesadaran seluruh komponen,” imbuhnya. (zar/eru/lim)

 

 

KASUS UU ITE DITANGANI POLRES TARAKAN

 

2017

Jumlah kasus             : 6

Kasus selesai              : 5

 

2018

Jumlah kasus             : 2

Kasus selesai              : 1

Masih penyelidikan     : 1

 

BENTUK-BENTUK HATE SPEECH

1. Penghinaan.

2. Pencemaran nama baik.

3. Penistaan.

4. Perbuatan tidak menyenangkan.

5. Memprovokasi.

6. Menghasut.

7. Menyebarkan berita bohong.


BACA JUGA

Sabtu, 20 April 2019 11:02

Empat Partai Kejar-kejaran

TARAKAN – Data Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 di Sistem Informasi…

Sabtu, 20 April 2019 11:00

Memperingati Sekaligus Menaikkan Rasa Syukur

TARAKAN – Perayaan Jumat Agung dalam memperingati kematian Tuhan Yesus…

Sabtu, 20 April 2019 10:57

Rencana UNBK pada Tingkatan SD

DINAS Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Tarakan, berencana menerapkan sistem Ujian…

Sabtu, 20 April 2019 10:35

Pergi Mandi, Dua HP Raib

TARAKAN – Kelalaian dari masyarakat akan menjadi kesempatan bagi pelaku…

Sabtu, 20 April 2019 10:33

Berharap Alokasi Anggaran Terealisasi

TARAKAN – Menikmati jalan mulus belum sepenuhnya dirasakan warga RT…

Sabtu, 20 April 2019 10:08

2020, Optimistis Layani e-ID

TARAKAN - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Tarakan, optimistis…

Sabtu, 20 April 2019 10:04

UNBK dan USBN Dilaksanakan Bersamaan

TARAKAN - Sebanyak 30 sekolah menengah pertama (SMP) negeri dan…

Sabtu, 20 April 2019 09:53

Warga Kerap Terganggu Aroma Sampah

TARAKAN - Keberadaan depo sampah yang terletak di area strategis…

Kamis, 18 April 2019 09:49

Di Kaltara, Jokowi-Amin Unggul 20-an Persen

Hasil sejumlah quick count nasional mengunggulkan pasangan calon presiden dan…

Kamis, 18 April 2019 09:47

Ratusan Surat Suara Tertukar

TERTUKARNYA ratusan surat suara terjadi di beberapa tempat pemungutan suara…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*