MANAGED BY:
SENIN
22 APRIL
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Jumat, 21 September 2018 11:00
Anggaran Dipangkas, Satpol PP Jadi “Macan Ompong”
ILUSTRASI

PROKAL.CO, NUNUKAN – KinerjaSatuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Nunukan sebagai penegak peraturan daerah (perda) dan peraturan bupati (perbub) saat ini tak jelas. Bahkan, korps berbaju cokelat ini seperti “Macan Ompong” karena kehilangan fungsinya dalam melakukan penindakan.

Hal ini terjadi akibat kegiatan penindakan untuk memberikan efek jera terhadap warga yang melanggar perda atau perbub tak dapat dijalankan. Sebab, untuk melakukannya wajib melalui persidangan tindakan pidana ringan (tipiring) yang tentunya menggunakan dana. “Tidak ada dananya. Jadi, sidang tipiring tidak ada,” kata Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Nunukan Yance Tambaru kepada media ini kemarin.

Ia mengatakan, selain melakukan persidangan tipiring, Penyidik Pegawai Negiri Sipil (PPNS) yang diusulkan mengikuti diklat juga tidak ada. Bahkan, sekretariat PPNS yang berada di markas komando (mako) Satpol PP Nunukan juga ditutup. “Jadi, tidak bisa bertindak. Makanya, hanya pembinaan saja dilakukan selama 2018 hingga 2019 nanti,” ujarnya.

Salah satunya, kata Yance, pedagang yang selama ini menggunakan trotoar berjualan atau di pinggir jalan, atau juga yang bukan di tempat semestinya, seperti jalan masuk ke pusat jajanan serba ada (pujasera), hanya diberikan teguran saja. Untuk memberikan tindakan tidak dapat dilakukan. “Ya, memang tidak bisa ditipiring,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Nunukan, Serfianus, tak menampik “ompongnya” kinerja Satpol PP Nunukan saat ini. Ia mengatakan, tak hanya Satpol PP saja. Hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan yang anggarannya dipangkas juga demikian. “Karena keterbatasan anggaran itu, makanya beberapa program OPD dipangkas. Tapi, tidak mengurangi fungsi dan tugasnya,” ungkapnya.

Ia mengatakan, tim anggaran pemerintah daerah (TPAD) sangat teliti dalam melihat dan menyetujui setiap anggaran yang diusulkan OPD pada usulan untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018 dan APBD 2019. Setiap program kegiatan yang diusulkan harus benar-benar prioritas. “Jika program yang diusulkan masih dapat diakali atau belum dianggap penting, pasti dicoret. Makanya, banyak program OPD dicoret. Bahkan, terkadang terjadi perdebatan mengenai kategori prioritas ini,” jelasnya. (oya/ash)


BACA JUGA

Kamis, 10 September 2015 15:13

Pembangunan Harus Berdasarkan Kebutuhan

<p>MALINAU - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malinau, Dr Ernes Silvanus…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*