MANAGED BY:
KAMIS
13 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 20 September 2018 23:31
Polda Akan Kumpulkan Bukti

Terkait Dugaan Pemukulan Oknum Polisi

BERDIALOG: Sejumlah mahasiswa menyambangi Mapolres Tarakan menuntut dilakukan pengusutan atas dugaan pemukulan terhadap pengunjuk rasa Senin 17 September lalu. FOTO: JOHANNYA SILITONGA

PROKAL.CO, TARAKAN - Buntut dugaan pemukulan terhadap lima mahasiswa oleh oknum kepolisian saat aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan, Senin (17/9) berlanjut tuntutan baru di halaman Mapolres Tarakan, Kamis (20/9).

Mahasiswa yang datang dengan membawa bendera hijau hitam bertulis Himpunan Mahasiswa Islam menuntut petinggi institusi kepolisian bertanggung jawab dan meminta maaf secara terbuka atas dugaan kekerasan fisik oleh oknum polisi terhadap mahasiswa.

Tak hanya itu, mahasiswa yang juga tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Borneo Tarakan (UBT) ini, juga membawa bukti-bukti yang telah dikumpulkan seperti hasil visum korban.

“Kami mengutuk keras tindakan refresif yang dilakukan pihak keamanan ke mahasiswa saat unjuk rasa. Kami juga meminta agar semua oknum-oknum yang terlibat secepatnya diusut sampai tuntas hingga proses hukum berlaku,” ungkap Alif Putra, PresidenMahasiswa (Presma) UBT.

Tak hanya meminta pemukulan terhadap mahasiswa diusut tuntas, mahasiswa juga meminta pertanggungjawaban atas kerugian, baik materiel maupun imateriel yang diderita korban. “Kami akan melakukan laporan tembusan ini hingga ke Mabes Polri untuk secepatnya apabila tidak mampu menghukum anggotanya yang setelah diproses, terbukti melakukan kekerasan refresif ke mahasiswa. Dan tuntutan terakhir kami ialah agar Kapolres Tarakan dan Kapolda Kaltara meminta maaf,” ujarnya.

Usai mendengar beberapa tuntutan para mahasiswa, Kapolres Tarakan AKBP Yudhistira Widyahwan menyambut secara terbuka aspirasi serta tuntutan mahasiswa terhadap kepolisian.

Di hadapan puluhan mahasiswa, AKBP Yudhistira Widyahwan menyampaikan secara tegas akan memproses oknum kepolisian sesuai prosedur yang ada. Namun, sampai saat ini diakuinya laporan kekerasan itu belum diterima.

“Laporannya belum masuk, jika sudah masuk maka akan sudah kami proses sesuai prosedur. Silakan mengawal dan mengawasi. Saksi dan barang bukti kita kawal sama-sama, kami akan proses jika ada anggota yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan ketentuan dan perintah,” kata AKBP Yudhistira Widyahwan.

Tak hanya itu, AKBP Yudhistira Widyahwan menyampaikan permintaan maafnya di hadapan puluhan mahasiswa. “Saya di sini secara pribadi meminta maaf kalau ada rekan-rekan anggota saya yang menyebabkan mahasiswa yang kemarin unjuk rasa terluka karena jatuh maupun dorong-dorongan berbagai sebab. Saya di sini meminta maaf untuk itu,” ujarnya.

Dengan permintaan maaf itu, Kapolres menegaskan agar para mahasiswa tidak mengulang kejadian serupa. Menurutnya, kepolisian juga mengantongi rekaman video saat para mahasiswa yang berunjuk rasa melempar batu dan membawa bensin.

“Itu ada rekamannya juga, nanti kami cek lebih detail lagi. Termasuk  kendaraan yang rusak, apakah itu spionnya patah karena sengaja oleh rekan-rekan atau karena dorong-dorongan mahasiswa atau dari pihak pengamanan kami sendiri. Kami akan fair, saya jamin proses ini dikawal bersama-sama HMI,” jelasnya.

Dengan kata lain, Kapolres juga meminta kepada mahasiswa yang merasa menderita luka untuk membuat dan akan diproses seobjektif mungkin. “Tidak ada rekayasa, teman-teman mahasiswa juga punya rekaman, saksi dan akan kami proses seobjektif,” bebernya.

Sementara itu, Kapolda Kaltara Brigjen Indrajit yang diwakili Direktur Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam) Polda Kaltara AKBP Anom Setyadji menyayangkan terjadinya bentrok saat unjuk rasa.

Namun kembali lagi pada aturan, menurutnya insiden dapat dihindari jika unjuk rasa berjalan sesuai aturan yang ada. “Terkait dengan kejadian yang menimbulkan korban baik kerugian fisik maupun materiel semua saya pastikan sesuai dengan perintah Kapolda. Akan kami proses dan akan dicek kronologis hingga  peristiwanya. Tak hanya itu, rekaman-rekaman yang ada dari Polda juga sedang dalam pengumpulan beberapa alat bukti lainnya,” ungkap AKBP Anom Setyadji di hadapan para mahasiswa.

Untuk melengkapi itu, AKBP Anom Setyaadji  juga akan meminta keterangan dari beberapa yang terlibat, baik sebagai saksi maupun sebagai korban. “Sangat saya sayangkan. Untuk melengkapi itu tentunya kami juga akan meminta kerjasama dari pihak mahasiswa yang memiliki rekaman, baik yang menjadi korban maupun yang lainnya untuk bisa memberikan keterangan di kantor polisi. Dan paling penting lagi, saya menunggu proses pelaporan dari rekan mahasiswa. Karena jika tidak Kapolres Tarakan maupun Kapolda Kaltara akan kesulitan untuk memproses itu dengan melengkapi barang bukti, baik seperti visum,” bebernya.

Soal foto yang diduga sebagai oknum pemukulan, kata dia, belum bisa dijadikan sebagai alat bukti. “Laporannya kami belum terima. Dan sesuai Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang disampaikan mahasiswa. Kalau di Ayat 1 penganiayaan ringan ancaman 5 bulan. Namun, ketika penganiayaan itu dilakukan secara bersama-sama, beda lagi. Ancamannya yaitu Pasal 170 KUHP yang diberlakukan. Kemudian, kenapa polisi melakukan tindakan itu, karena ketika seseorang terancam melakukan tindakan pidana dan mengancam bagi orang lain, dan mengancam bagi petugas kepolisian itu sendiri. Polisi berkewajiban untuk melakukan tindakan sesuai tahapan ancaman yang terjadi saat itu untuk pelaku menghentikan tindakannya,” jelasnya.

Satu hal lagi, untuk memberhentikan oknum polisi butuh proses. Bukan semudah membalikkan telapak tangan. “Soal memecat ini ada prosesnya, enggak bisa langsung saja. Yang jelas anggota polisi ada tiga. Selain kita tunduk di hukum disiplin, ada kode etik dan pidana. Semua tunduk di peraturan itu. Nanti kami akan lihat apa yang dilakukannya, kami akan lihat bersama-sama,” bebernya.

Selain itu, soal permintaan maaf Kapolda, AKBP Anom Setyaadji juga mengungkapkan bahwa harus dipastikan siapa yang salah dan siapa yang harus bertanggung jawab. Menurutnya, tidak mungkin ada yang meminta maaf tanpa diketahui kesalahannya. “Jadi harus diproses dulu siapa yang harus bertanggung jawab dan baru bisa dilakukan permintaan maaf,” terangnya. (eru/lim)

 


BACA JUGA

Rabu, 12 Desember 2018 13:06

Dana Transfer ke Kaltara 2019 Naik Rp 514 Miliar

JAKARTA - Alokasi dana transfer ke daerah pada 2019 untuk…

Rabu, 12 Desember 2018 13:04

Mengejar Materi, tapi Tak Sesuai Nurani

Titik terendah dalam kehidupan adalah sesuatu yang lumrah dialami manusia.…

Rabu, 12 Desember 2018 13:01

“Percuma Bicara, tapi Tanpa Tindakan”

TARAKAN – Belum ada langkah lebih jauh dari Pemerintah Kota…

Rabu, 12 Desember 2018 12:59

Jumlah DPTHP Berkurang 442 Pemilih

TARAKAN- Meski telah dilakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan…

Rabu, 12 Desember 2018 12:41

Mulyawati Divonis Delapan Tahun Penjara

TARAKAN - Majelis hakim menjatuhkan vonis delapan tahun penjara kepada…

Rabu, 12 Desember 2018 12:38

Pelaku Curanmor dan Spesialis Jambret Berhasil Dibekuk

TARAKAN - Spesialis jambret dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) berhasil…

Rabu, 12 Desember 2018 12:34

Pemilih di Lapas Dibagi Dua Kategori

TARAKAN - Pemilihan umum yang akan digelar pada April mendatang…

Rabu, 12 Desember 2018 12:33

Tiga Puskesmas Tunda Reakreditasi

TARAKAN – Banyaknya kegiatan menjelang akhir tahun menjadi salah satu…

Rabu, 12 Desember 2018 12:31

Nelayan Tuntut Pemerataan BBM

TARAKAN - Tak tahan dengan pembagian BBM bersubsidi yang diduga…

Rabu, 12 Desember 2018 12:30

Tiga Minggu Tak Diangkut, Sampah Menumpuk

TARAKAN - Pemandangan tidak sedap terlihat di RT 03 Jalan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .