MANAGED BY:
MINGGU
16 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 19 September 2018 11:42
Sarankan Pemerintah Tetap Merujuk PM 108

Grab: Ojek Dibatasi, Regulasinya Mana?

ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, TARAKAN – Koperasi Borneo Pratama Jaya Mandiri masih menunggu kerangka hukum setelah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108/2017 dicabut Mahkamah Agung, 12 September lalu. Kendati, badan hukum GrabCar, angkutan berbasis aplikasi online itu masih berharap pemerintah dapat menindaklanjuti perizinan mereka.

“Apakah ini mau dibiarkan tak berproses. Saya pikir keliru. Ada banyak masyarakat kita juga yang menunggu mereka dapat bekerja. Mereka ada keluarga dan lain-lain. Angkutan online ini lagi ditunggu-tunggu masyarakat pengguna. Masyarakat pengguna membutuhkannya, kita harus jujur soal ini,” terang Ketua Koperasi Borneo Pratama Jaya Mandiri Indra Wahyudi, kemarin (18/9).

Indra menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara seperti diamanahkan dalam Permenhub 108 melanjutkan proses perizinan yang sudah berada di tengah jalan. “PM 108 ini kan masih dapat dikatakan berlaku. Sebelum peraturan menteri selanjutnya terbit, mungkin pemerintah nanti jadi penonton. Ada tiga yang harus diterbitkan segera mungkin, menurut hemat kami. Pertama soal surat keputusan kuota, kedua soal surat keputusan tarif dan wilayah operasi,” lanjut Indra.

Diakui, beberapa mitra GrabCar saat ini kembali beroperasi menyusul Permenhub 108 dicabut Mahkamah Agung. “Kalau mereka go ahead saja sudah. Namanya mau melayani masyarakat. Lagi pun masyarakat pengguna membutuhkannya. Teman-teman mitra sudah lama menantikan perizinan itu. Sekarang berproses. Dalam prosesnya, PM 108 dicabut MA, maka mereka jalan saja. Teman-teman mitra tahunya diperibet soal perizinan,” terang Indra.

Menurut Indra, sejumlah tahapan telah ditempuh pihaknya sesuai saran pemerintah beberapa waktu lalu. Namun, Indra menemui selama dalam pengurusan perizinan itu, merasa dilempar sana-sini.

“Kami jalan sesuai apa yang disyaratkan. Tapi, sampai sekarang perizinannya entah sudah di mana. Rekomendasi dari Wali Kota Tarakan yang kami tunggu pun, harus menunggu SK di Pemprov lagi. Sekarang malah ditunda. Mitra yah, jalan saja,” sebutnya.

 

 

 

 

Pro dan kontra terus mengiringi keberadaan angkutan online di Kaltara. Ketua Komisi III DPRD Tarakan Sofyan Udin Hianggio mengungkapkan kehadiran Grab di Kota Tarakan membuat masyarakat lebih mudah dalam menjalankan aktivitas.

Namun di satu sisi kehadiran Grab menimbulkan masalah tersendiri baik mereka yang mengantungkan nasibnya sebagai penyedia jasa transportasi dengan mengandalkan kendaraan yang sudah tua. Sehingga menurutnya, pemerintah seharusnya lebih bijak dalam mengambil keputusan agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.

“Dalam hal ini, dengan adanya Grab kita juga tidak bisa menafikan keberadaan mereka. Mereka hadir karena kebutuhan zaman di era teknologi. Tapi juga kita tidak bisa menafikan bahwa ada teman-teman angkutan umum atau pun ojek pangkalan yang juga butuh hidup,” ungkapnya kepada Radar Tarakan kemarin, (17/9).

Menurutnya, konflik yang terjadi selama ini karena adanya kelompok yang merasa terpinggirkan. “Saya kan selalu berbicara mengenai regulasi, tolonglah kalau bisa kelompok-kelompok yang terpinggirkan ini dirangkul, agar tidak ada pihak yang merasa dianaktirikan,” terangnya.

Selain itu, menurutnya badan terkait harus benar-benar menyeleksi dan menentukan kuota mitra transportasi online. Karena menurutnya, Tarakan merupakan kota kecil yang rawan berpotensi terjadinya kemacetan saat penyedia transportasi online diberi kesempatan sebebas-bebasnya.

“Intinya kami minta kuota bisa ditegaskan. Karena Tarakan ini kan kota kecil terutama untuk angkutan ojek online itu. Kalau bisa yang diprioritaskan orang-orang yang memang bergelut dan punya mata pencarian di ojek, karena memang itu pekerjaan utama yang mereka untuk mencari nafkah bukan orang yang menjadikan pekerjaan ini sampingan,” tuturnya.

Oleh karena itu, ia berharap semoga lembaga terkait dapat mempertegas regulasi mengenai kuota mitra Grab yang beroperasi.

Kan ini tinggal tugas pemerintah saja. Gampang kok dikelola. Kan bisa didata ke tiap pangkalan seperti di Beringin, Markoni, Gusher itu bisa. Tinggal mereka saja kalau mereka tidak mau juga tidak apa-apa. Intinya jangan kesampingkan mereka karena mata pencarian mereka memang itu saja. Itu maksud saya yang dampak sosialnya harus kita cegah,” jelasnya.

“Sampai sekarang belum ada laporan terbaru terkait dengan hal perizinan itu. Karena kami juga kan memantau perkembangannya sampai mana. Itulah pada dasarnya kami kemarin coba memfasilitasi dengan maksud untuk merangkul semua. Kami berharap masalah ini bisa diselesaikan bersama secara kekeluargaan,” tutupnya.

Dimintai tanggapan soal saran pembatasan kuota, Ketua Koperasi Borneo Pratama Jaya Mandiri malah balik mengkritisi DPRD. Menurutnya, keberadaan angkutan online berikut badan hukumnya sudah cukup lama di Kaltara.

“Kalau GrabCar, yang mobil itu kan mengikut regulasi PM 108 itu. Itulah proses perizinan yang sementara berjalan. Kalau ojek, belum ada regulasinya. Di daerah juga gak ada regulasinya. Untuk saran membatasi ojek saya pikir, kami kembalikan ke DPRD lagi. Ada enggak regulasinya? Kalau GrabCar iya. Kami sejauh ini merasa mengikuti aturan yang ada,” sebut Indra.

“DPRD juga enggak ada panggil koperasi, maupun Grab,” bebernya. (*/zac/lim)

 

Sarankan Pemerintah Tetap Merujuk PM 108

 


BACA JUGA

Sabtu, 15 Desember 2018 12:10

Awali dengan Senandung Harmoni Paguntaka

Semarak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 Kota Tarakan, Lembaga Penyiaran…

Sabtu, 15 Desember 2018 12:08

Pelaku Usaha BBM Eceran Butuh Petunjuk

TARAKAN – Penjualan bahan bakar minyak (BBM) hingga bahkan menggunakan…

Sabtu, 15 Desember 2018 12:07

Pembangunan TPA Baru Tersendat

TARAKAN - Permasalahan lahan yang berada di kawasan Bukit Indah,…

Sabtu, 15 Desember 2018 12:06

Tunggakan Terbanyak di Tarakan

TARAKAN - Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan…

Sabtu, 15 Desember 2018 11:26

Pengurus Koperasi Idec Pernah Pinjam di Bank

TARAKAN - Kasus dugaan penggelapan dana Koperasi PT Idec masih…

Sabtu, 15 Desember 2018 11:24

Pemerintah Harus Tegas Soal Retribusi

TARAKAN - Tidak tercapainya pendapatan asli daerah (PAD) Tarakan di…

Sabtu, 15 Desember 2018 11:22

Hendrik Bantah Keterangan Penyidik BNNP

TARAKAN – Sidang terdakwa sabu 1 kg yang melibat Hendrik…

Sabtu, 15 Desember 2018 11:20

Awal 2020, PLTS Akan Dibangun

TARAKAN – Adanya keputusan untuk membangun tempat pembangkit listrik tenaga…

Sabtu, 15 Desember 2018 11:19

Akses Jalan Rusak dan Drainase Dangkal

AKSES Jalan yang menjadi salah satu kebutuhan masyarakat kembali dikeluhkan…

Jumat, 14 Desember 2018 14:56

Dua Oknum Parpol Diduga Janjikan Uang

TARAKAN- Di masa kampanye yang masih berjalan, Badan Pengawas Pemilu…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .