MANAGED BY:
SELASA
19 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 19 September 2018 11:36
Tiga Aset Menunggu Audit BPKP
MENUNGGU: Aset-aset yang diserahkan ke Pemprov Kaltara masih menunggu hasil audit. RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, TARAKAN – Setelah Pelabuhan Tengkayu I/SDF Tarakan diserahkan ke Pemerintah Provinsi Kaltara, kini aset-aset lainnya menunggu giliran. Di antaranya, Pelabuhan Perikanan Tengkayu II Tarakan, Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan (KKMB) dan dua bangunan sekolah menengah atas (SMA).

Belum diserahkannya empat unit aset tersebut, diungkapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan Salman Aradeng lantaran masih dalam tahap audit olah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltara. “Kami juga masih menunggu hasil audit dari BPKP, jadi belum?” ungkap Salman.

Dilibatkannya BPKP dalam proses peralihan aset Pemkot Tarakan ke Pemprov Kaltara dijelaskan Salman, agar diketahui jumlah utang aset tersebut. Dikarenakan, sebelumnya Pemprov tidak ingin mengambil aset yang masih memiliki utang. “Nah, saat ini Pemprov Kaltara bersedia mengambil alih aset bersama utang pembangunannya. Namun, dengan catatan bahwa ada hasil audit dari BPKP terhadap aset-aset itu,” bebernya.

Setelah hasil audit keluar, lanjut Salman, sesuai Undang–Undang Nomor  23 Tahun 2014 bahwa sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi untuk mengambil aset tersebut.

Yah, termasuk KKMB dan Tengkayu II juga, semua menunggu audit dari BPKP.  Setelah itu baru Pak Gubernur Kaltara akan menerima peralihan aset itu bersama utangnya. Yang penting ada audit dari BPKP,” jelasnya.

Disinggung terkait soal utang dari empat aset itu, Salman enggan menyebutkan aset mana saja yang masih memiliki utang sehingga belum diserahkan.

“Kami menyerahkan sepenuhnya kepada hasil BPKP Kaltara nanti saja, nanti bisa diketahui dari empat aset itu berapa utang yang ada,” bebernya.

Sementara itu, soal bagi hasil pendapatan asli daerah (PAD) Salman mengakui belum ada kejelasan dari kesepakatan bagi hasil terhadap pengalihan aset-aset tersebut. “Sisa kami menunggu nanti bentuk kerjasamanya, seperti apa profit hasilnya, dalam hal ini PAD (pendapatan asli daerah), apakah fifty-fifty, atau 70:30, itu nanti akan kami diberitahu,” tuturnya.

Di sisi lain, dengan beralihnya pengelolaan pelabuhan speedboat Tengkayu I, menurut Salman, sesuai kesepakatan seluruh pegawai kontrak Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Tengkayu I menjadi tanggung jawab Pemprov Kaltara.   

“Kecuali pegawai berstatus aparatur sipil negara (ASN). Diberikan kesempatan memilih bertahan sebagai pegawai Pemkot Tarakan atau ikut pindah ke Kaltara,” terangnya. (eru/lim)

 

Aset Menunggu Audit BPKP

-      Pelabuhan Perikanan Tengkayu II Tarakan

-      Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan (KKMB)

-      Bangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) berupa SMA 1 dan SMA 2 Tarakan

 

Sudah Beralih ke Pemprov Kaltara

-      Pelabuhan Tengkayu I/ SDF

 


BACA JUGA

Senin, 18 Februari 2019 14:53

Pikirkan Tujuan Hidup Lebih Dulu

Setiap anak muda dipastikan memiliki keinginan yang kuat untuk berhasil.…

Senin, 18 Februari 2019 13:25

UMKM Jualan ‘Dalam Kandang’

Kenaikan harga kargo yang mencapai 50-70 persen, berimbas pada masyarakat…

Senin, 18 Februari 2019 13:22

Kapolres: Pengetap Nekat Akan Ditindak Tegas

TARAKAN- Belakangan ini antrean cukup panjang di pengisian bahan bakar…

Senin, 18 Februari 2019 13:21

Kumpul Terus Voucer, Rebut Hadiahnya!

MINGGU ini, surat kabar harian (SKH) Radar Tarakan kembali membagikan…

Senin, 18 Februari 2019 13:20

Habis Terbakar, Meniti Usaha dari Nol Lagi

Bertahun-tahun membangun usaha, warung makan milik Rahima habis dalam hitungan…

Senin, 18 Februari 2019 13:02

Satgas Bansos Target Penyaluran Beras Bulog

USAI dibentuk di tingkat Polres, Satuan Petugas (Satgas) Bantuan Sosial…

Senin, 18 Februari 2019 12:59

Retribusi Baliho Berharap dari Pihak Ketiga

TARAKAN– Di musim kampanye Pemilu 2019 ini, ternyata tak memberi…

Senin, 18 Februari 2019 12:57

Ajukan Anggaran Rp 10 M ke Provinsi

TARAKAN - Tahun ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang…

Senin, 18 Februari 2019 12:56

Hanya Dimanfaatkan Politikus

TARAKAN - Buruknya kondisi jalan sudah dirasakan warga RT 15…

Senin, 18 Februari 2019 09:19

Pungli PTSL, DPR RI Sebut Ketua RT

TARAKAN – Pungutan liar (pungli) dalam pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematik…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*