MANAGED BY:
JUMAT
22 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Selasa, 18 September 2018 12:22
Potensi PAD, Investasi dan Libatkan Pihak Ketiga
KURUS: Tiga ekor beruang di Hutan Kota Sawah Lunto-Skip, Kelurahan Kampung Satu Skip, Tarakan Tengah dengan kondisi memprihatinkan, kemarin (16/9). JOHANNY SILITONGA/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, KRITIK datang dari pemerhati lingkungan di Kalimantan Timur (Kaltim). Mantan Direktur Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH) Balikpapan Hamsuri menyebut beruang madu yang dikandangkan di Hutan Kota Sawah Lunto-Skip cenderung mengabaikan hak asasi binatang.

Kondisi tiga ekor beruang madu di Hutan Kota Sawah Lunto-Skip sudah pasti sangat jauh dengan habitat semestinya. “Kalau dikandangkan sudah pasti hidupnya tidak layak. Kalau kandang besi, dia akan stres. Pemkot harus memikirkan cari tempat, hutan alam, di mana pun itu. Meski sekalipun gersang, tetapi nanti tercipta ekosistem itu. Harus dibuat agar terasa liar,” ujar pria yang juga tergabung dalam Jaringan Advokat Lingkungan (JAL) Balikpapan ini, kemarin (17/9).

Cepat atau lambat, kata dia, hal tersebut akan disoroti organisasi lingkungan internasional. “Dengan kandang itu justru repot. Lebih baik, kalau tidak sanggup, serahkan ke BKSDA. Itu domain BKSDA. Kalau mau menjadi nilai plus, dikelola dengan nenanamkan investasi. Lalu penuhi hak-hak dasar binatang tadi seperti hidup di alam bebas. Kandang, terkurung. Stres dia. Bukan di situ hidupnya,” kata Hamsuri.

Berdasar pengalamannya, Hamsuri menyarankan agar DLH Tarakan dapat mengadopsi manajemen enklosur beruang madu yang ada di Km 23, Jalan Soekarno-Hatta, Balikpapan. “Enklosur di Balikpapan ini diakui dunia, yang terbaik di Asia. Kalau mau mengelola tiga beruang madu itu, jangan tanggung. Investasi. Bisa jadi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Itu bisa jadi wisata pendidikan lingkungan hidup. Biaya-biaya itu bisa kembali suatu saat, pemerintah harus mengelola itu secara serius,” imbuhnya.

“Kalau sudah bagus, akan banyak perhatian dari banyak pihak. Soal pakan, bisa jadi dari swasta. Selama saya menangani KWPLH, biaya pakan dikaver perusahaan dari luar. Misalnya satu ekor, ditanggung  perusahaan A, satu ekor lagi ditanggung perusahaan B. Di Tarakan kan banyak perusahaan. Tinggal DLH memikirkan karyawan atau orang yang dipekerjakan. Kalau dulu KWPLH, karyawan itu ditanggung sebagai pegawai tidak tetap. Ada anggaran kegiatan di DLH,” urainya.

Hamsuri mengklaim, jika manajemen enklosur beruang madu di Balikpapan didesain sedemikian rupa, dan berdiri menyerupai habitat asli di atas lahan 1,3 hektare. Awal berdirinya, KWPLH dihuni tujuh ekor beruang. Dalam perjalanannya, ada beruang yang mati, karena usianya yang memang sudah tua.

 

“Enklosur itu miniatur hutan, memang hutan. Tidak hanya beruang aja di dalamnya. Ada tupai dan lain-lain. Tetapi bisa dikunjungi sebagai wisata pendidikan itu. Beruang sifatnya soliter, dia sendiri, bukan bergerombolan. Kalau lahan kecil, tidak boleh banyak di dalam. Mereka pasti berkelahi. Mereka punya area kekuasaannya sendiri-sendiri. Di KWPLH Balikpapan ada tujuh. Lama prosesnya, agar tujuh ekor itu bisa hidup dalam satu area seluas itu,” ujarnya.

Enklosur yang dimaksud Hamsuri adalah area yang dipagari keliling. “Di Tarakan bisa 0,5 hektare. Bisa pinjam pakai, ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Atau kawasan penggunaan lain, bisa digunakan untuk kegiatan konservasi. Seperti di Kaltim, setelah ada UU 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, kawasan konservasi tidak boleh lagi dikelola Pemkot Balikpapan. Itu kewenangannya di provinsi. Dishut itu dilematis juga, anggaran konservasi malah bisa jadi temuan. Sementara satwa seperti ini banyak di daerah,” jelasnya.

Menurut Hamsuri, solusi terbaik dengan menunjuk pihak ketiga. Misalnya berkolaborasi dengan pihak swasta. Nanti dibuat badan pengelola sebagai alternatif kelembagaan. “Kalau cuma tiga ekor, belum terlalu ribet mengelolanya,” tukasnya.

Dikonfirmasi soal keberadaan beruang madu di Hutan Kota Sawah Lunto-Skip, Kepala Seksi Konservasi Wilayah I BKSDA Kaltim Aganto Seno mengatakan pihaknya masih akan melakukan pengecekan. Menurutnya harus diperjelas posisi Pemkot Tarakan yang melakukan pemeliharaan saat ini. “Biasanya satwa yang diserahkan ke BKSDA dititipkan ke lembaga konservasi yang lain. Kalau di Kaltim, hanya ada di Balikpapan. Untuk sampai ke sana, informasi tentang beruang itu, dan kejelasan dari pengelola ini. Kan banyak tidak mau menyerahkan. Kalau kondisinya tidak mau menyerahkan, ada penegakan hukum. Sebenarnya sudah melanggar hukum,” urai pria yang akrab disapa Seno ini.

Menurut Seno, kasus di Tarakan hampir sama dengan beberapa kasus lain di Kaltara. Beruang-beruang yang disita BKSDA awalnya dipelihara warga. Saat ini di Berau, terdapat seekor beruang madu yang disita BKSDA Wilayah I. “Seksi Berau, sudah ada satu ekor dari Tanjung Selor. Dalam waktu dekat kami akan ambil yang dari Malinau. Walaupun pemiliknya enggak mau menyerahkan,” kata Seno.

Beruang madu yang telah jinak, lazimnya sangat sulit dilepasliarkan. Beruang yang dilepasliarkan umumnya menemui masalah ketika keluar dari pusat rehabilitasi. “Lebih dari 90 persen akan mati di alam, beruang yang sudah dipelihara. Makanya lebih memilih ditaruh ke kebun binatang dan semacamnya. Kalau binatang lain, seperti orangutan dan owa, masih memungkinkan diliarkan. Yang di Tarakan kami masih akan cek dulu, sarannya mereka yang punya inisiatif untuk memelihara, menyediakan anggaran untuk pakan beruang tadi,” sarannya.

Beruang madu tak bisa sembarang dipelihara orang. Populasinya di alam liar semakin terancam. Beruang ini juga telah terdaftar dalam Appendix I of the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) sejak tahun 1979 yang menyatakan bahwa tidak boleh diburu oleh siapa pun.

“Kalau beruang madu itu pemakan segala, lebih kepada buah. Biasanya buah. Segala buah. Seharusnya dari Pemkot yang mengawasi. Ada banyak yang melaporkan beruang ini dipelihara. Kami ambil pun, solusinya agak ribet,” kata Seno. (lim)

 

 

Potensi PAD, Investasi dan Libatkan Pihak Ketiga

 

 


BACA JUGA

Jumat, 22 Februari 2019 11:02

BPN Bagikan 150 Sertifikat PTSL, Ada Biaya Tambahan

TARAKAN - Wajah H. Hania (60) semringah. Warga RT 14…

Jumat, 22 Februari 2019 11:00

Rangsang Minat Baca dengan Mengangkat Kearifan Lokal

Menjadi seorang penulis merupakan impian Iqbal Ardianto sejak dulu. Motivasi…

Jumat, 22 Februari 2019 10:58

DILARANG..!! Tapi Request ‘Tetangga’ Dominan Kepiting Bertelur

TARAKAN – Pada pembukaan pengiriman kepiting atau open season yang…

Jumat, 22 Februari 2019 09:56

Sidang Ditunda, Pledoi Terduga Agus Salim Sudah Siap

TARAKAN – Sidang terduga terorisme yang melibatkan Agus Salim dengan…

Jumat, 22 Februari 2019 09:52

Turbo Terbakar, Pasokan Listrik Tak Pengaruh

TARAKAN — Satu unit Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)…

Jumat, 22 Februari 2019 09:50

JEMBATAN HOROR..!! Lihat Nih, Layak Ngga Dilewati?

TARAKAN – Jembatan kayu di wilayah RT 7, Kelurahan Pantai…

Jumat, 22 Februari 2019 09:49

Siswa Patra Dharma Wakili Kaltara di OSN

TARAKAN - Untuk sekian lama, akhirnya Kota Tarakan bisa kembali…

Jumat, 22 Februari 2019 00:53

Kepedulian terhadap Pesisir Masih Rendah

TARAKAN – Ada yang berbeda di Pantai Amal, Kamis (21/2).…

Kamis, 21 Februari 2019 13:59

Metode Sainte Lague di Pemilu 2019

TARAKAN - Ada yang beda dari proses perhitungan kursi suara…

Kamis, 21 Februari 2019 13:58

Persentase Masyarakat Miskin Turun

TARAKAN – Kriteria kemiskinan di Tarakan saat ini hanya menggunakan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*