MANAGED BY:
RABU
19 SEPTEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Jumat, 14 September 2018 21:46
Pergub Angkutan Online Ditunda, SPTI Galau

Kapolres Minta Semua Pihak Menahan Diri

ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, TARAKAN- Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 108 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang dicabut Mahkamah Agung (MA), berujung pada penundaan penerbitan peraturan gubernur (pergub) Kaltara tentang angkutan online. Angkutan online di Kaltara masih menunggu draf peraturan daerah (perda) lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) yang telah diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Sementara ini perda masih menunggu persetujuan dari Kemendagri,” kata Kepala Bidang Perhubungan Darat Provinsi Kalimantan Utara Aswandi.

Dishub Kaltara masih berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait masalah pencabutan Permenhub 108. Tetapi kemungkinan nantinya akan ada peraturan yang baru, sehingga masih akan menunggu tindak lanjut dari perubahan yang akan dicanangkan.

“Kami juga masih belum tahu bagaimana perkembangannya, saat ini masih komonikasi terus dengan pusat. Untuk ke depannya, kami masih menunggu,” ujarnya.

Pencabutan Permenhub 108 ini tentunya akan berpengaruh pada perizinan transportasi online di Kaltara. Setelah Permenhub 108 dicabut, perizinan harus tertunda dan tidak dapat dilanjutkan. “Karena payung hukumnya yakni Permenhub 108 sudah dicabut, tentu belum dapat dilanjutkan. Meskipun yang dicabut hanya beberapa pasal saja,” ujarnya.

“Paling tidak masih mau menunggu perubahan yang baru. Setelah ini nantinya diterbitkan pergub-nya berdasarkan aturan yang baru,” tuturnya.

Nantinya jika ada aturan baru diterbitkan, otomatis pergub juga akan menyesuaikan. Dalam konteksnya, Pemprov Kaltara hanya mengusulkan dan nantinya akan dipelajari oleh Biro Hukum Setprov. “Karena kami belum mengetahui konsep dan metode dari peraturan yang baru. Otomatis untuk draf pergub itu akan berubah. Jadi hanya menunggu,” tambahnya.

Sementara jumlah kouta di Tarakan juga masih belum final, sedangkan Kaltara disetujui total kuotanya sebanyak 191 setelah dilakukan perhitungan. “Dari 191 itu, belum dibagi untuk kabupaten dan juga kota, karena pembahasan belum final,” urainya.

 

Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) menilai apa yang dilakukan Mahkamah Agung dengan mencabut Permenhub 108 sebagai gambaran keadilan hukum pemerintah. Mereka pun kecewa dengan keputusan itu.

Ketua SPTI Tarakan Hamka mengungkapkan, sangat terkejut atas pencabutan Permenhub 108. Namun, sebagai masyarakat yang taat terhadap hukum, ia mengaku bisa menerima aturan tersebut jika dilandaskan kemudahan bekerja. Namun, ia menyayangkan adanya prosedur keamanan yang disepelekan.

Menurutnya dalam aturan tersebut sudah jelas mengatur tentang kelayakan kendaraan yang dimaksud menjamin keselamatan penumpang.

“Sebagai orang kecil kami merasa dipermainkan, karena ada hal besar yang dianggap kecil, padahal hal itu berhubungan dengan nyawa orang” terangnya, kemarin (14/9).

“Sebagai warga Indonesia, kita pasti menghormati hukum yang berlaku. Tapi kami sangat menyayangkan kenapa bisa hal terjadi. Yang saya khawatirkan, karena adanya kekuatan suatu kelompok tertentu sehingga mereka dapat mengubah semuanya, jadi kami orang kecil tidak bisa buat apa-apa,” terangnya.

Selain itu, ia khawatir putusan tersebut menimbulkan penajaman konflik. “Karena ini memasuki tahun politik, saya kira mungkin ada oknum yang memanfaatkan keadaan ini untuk kepentingan politiknya, sehingga masalah ini dibiarkan terus bergulir,” dugaannya.

Ketua Koperasi Borneo Pratama Jaya Mandiri Indra Wahyudi mengungkapkan, saat ini pihaknya tidak ingin berkomentar banyak mengenai hal tersebut. Meski bagitu, ia menerangkan dengan dicabutnya Permenhub 108 maka hal tersebut dapat berdampak positif terhadap Grab.

Mengenai perkembangan perizinan, saat ini pihaknya masih berusaha berkoordinasi dengan Dishub Kaltara. “Masih koordinasi, yang jelas saat ini kami belum bisa banyak berkomentar, karena ini masih terus diupayakan,” tukasnya.

Koperasi Borneo Pratama Jaya Mandiri terus berupaya memperjuangkan perizinan angkutan online. Mengenai masih adanya mitra GrabCar yang masih beroperasi, ia mengungkapkan bukanlah kehendak dari pihaknya. Melainkan atas inisiatif mitra yang bersangkutan. Sehingga, ia tidak dapat mengatur lebih jauh.

 

“Sepertinya itu hanya oknum yang memang harus terpaksa melanggar karena adanya kebutuhan. Kalau seperti itu kami tidak bisa berbuat banyak. Karena di sini kami hanya bisa mengimbau. Kami selalu imbau mereka untuk menunggu dahulu sampai ada izin. Mungkin, kerena belum ada kepastian akhirnya ada yang nekat,” ujarnya.

Harapan Indra, agar perizinan tersebut cepat selesai sehingga masyarakat diberi pilihan akan layanan jasa transportasi.

Kapolres Tarakan AKBP Yudhistira Widhyawan mengatakan, untuk menjaga kondusif di lapangan, ia berharap GrabCar tetap menahan diri sebelum adanya izin resmi yang dikeluarkan Dishub. Diketahui sampai saat ini Grab Tarakan belum ada izin resmi untuk beropreasi, khususnya kendaraan roda empat.

“Intinya semua kebijakan dari Dishub akan kami mendukung sepenuhnya. Namun kami meminta kepada semua pihak menahan diri untuk menjaga kamtibmas,” ungkap mantan penyidik Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK).

Diketahui, Polres Tarakan pernah menfasilitasi mediasi antara para mitra GrabCar dan Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) untuk menghindari gesekan antara angkutan online dan angkutan kota. Terakhir pada 5 Juni lalu, sejumlah mitra GrabCar memenuhi panggilan Polres Tarakan lantaran diketahui beroperasi tanpa izin. 

Usai dilakukan pemanggilan, para mitra GrabCar setuju mengikuti aturan yang berlaku agar tidak mengaktifkan aplikasi dan tidak menerima orderan. Selain itu, pihak Grab juga menyetujui akan menunggu izin resmi dari pihak-pihak terkait agar bisa beroperasi kembali.

Maka dari itu, Yudhistira meminta kepada GrabCar untuk bersabar dan menunggu izin resmi. Tidak hanya itu, ia berharap dari GrabCar dan SPTI tidak terlibat bentrok yang dapat meresahkan masyarakat.

“Kita tidak ingin terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Untuk itu kami meminta semua pihak mengikuti prosedur yang ada,” bebernya.

Dilanjutkan Yushistira, selama ini pihaknya terus memediasi antara pihak GrabCar dan SPTI apabila adanya perseteruan di lapangan. “Kalau yang lalu, hanya ada insiden kecil saja, kita berharap ke depannya tidak ada lagi. Jadi harapannya semua bisa menahan diri dulu,” terangnya.  (*/naa/*/zac/zar/lim)

 

loading...

BACA JUGA

Selasa, 18 September 2018 23:57

BKSDA Sarankan Diserahkan ke LK

TARAKAN – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) menyarankan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tarakan…

Selasa, 18 September 2018 23:44

Sehari Penukaran, Tembus 1.142 Kartu GPN

TARAKAN – Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Kalimantan Utara terus mendorong penggunaan sistem…

Selasa, 18 September 2018 12:24

KASIHAN..!! Beruang Madu Kurus di Kandang Besi

TARAKAN – Sedih rasanya melihat nasib tiga ekor beruang madu di dua kandang di dalam Hutan Kota…

Selasa, 18 September 2018 12:22

Potensi PAD, Investasi dan Libatkan Pihak Ketiga

KRITIK datang dari pemerhati lingkungan di Kalimantan Timur (Kaltim). Mantan Direktur Kawasan Wisata…

Selasa, 18 September 2018 12:19

Dibatasi, Dolar Naik, hingga Kompetitor Menguat

Semarak Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, tidak berdampak signifikan bagi usaha jasa percetakan seperti…

Selasa, 18 September 2018 12:13

DPT Dicermati untuk Kali Kedua

TARAKAN- Imbauan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI agar dilakukan pencermatan ulang terhadap jumlah…

Selasa, 18 September 2018 12:11

Imunisasi MR Masih 46 Persen

TARAKAN – Pencapaian imunisasi measles rubella (MR) di Kalimantan Utara (Kaltara) masih cukup…

Selasa, 18 September 2018 11:59

Dua Spesialis Congkel Jok Motor Terciduk

TARAKAN - Dua pelaku pencurian spesialis merusak jok motor berhasil diamankan pihak kepolisian dari…

Selasa, 18 September 2018 11:51

Dolar Naik, Material KPR Ikut Naik

TARAKAN- Naiknya kurs dolar masih menjadi polemik. Pasalnya berbagai usaha juga mengalami imbasnya,…

Selasa, 18 September 2018 11:48

Akses Menuju Pemakaman Rusak Parah

TARAKAN - Jalan lingkungan menuju ke arah Tempat Pemakaman Umum (TPU) khusus Nasrani, Kelurahan Juata…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .