MANAGED BY:
SENIN
22 APRIL
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Jumat, 14 September 2018 21:46
Pergub Angkutan Online Ditunda, SPTI Galau

Kapolres Minta Semua Pihak Menahan Diri

ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, TARAKAN- Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 108 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang dicabut Mahkamah Agung (MA), berujung pada penundaan penerbitan peraturan gubernur (pergub) Kaltara tentang angkutan online. Angkutan online di Kaltara masih menunggu draf peraturan daerah (perda) lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) yang telah diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Sementara ini perda masih menunggu persetujuan dari Kemendagri,” kata Kepala Bidang Perhubungan Darat Provinsi Kalimantan Utara Aswandi.

Dishub Kaltara masih berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait masalah pencabutan Permenhub 108. Tetapi kemungkinan nantinya akan ada peraturan yang baru, sehingga masih akan menunggu tindak lanjut dari perubahan yang akan dicanangkan.

“Kami juga masih belum tahu bagaimana perkembangannya, saat ini masih komonikasi terus dengan pusat. Untuk ke depannya, kami masih menunggu,” ujarnya.

Pencabutan Permenhub 108 ini tentunya akan berpengaruh pada perizinan transportasi online di Kaltara. Setelah Permenhub 108 dicabut, perizinan harus tertunda dan tidak dapat dilanjutkan. “Karena payung hukumnya yakni Permenhub 108 sudah dicabut, tentu belum dapat dilanjutkan. Meskipun yang dicabut hanya beberapa pasal saja,” ujarnya.

“Paling tidak masih mau menunggu perubahan yang baru. Setelah ini nantinya diterbitkan pergub-nya berdasarkan aturan yang baru,” tuturnya.

Nantinya jika ada aturan baru diterbitkan, otomatis pergub juga akan menyesuaikan. Dalam konteksnya, Pemprov Kaltara hanya mengusulkan dan nantinya akan dipelajari oleh Biro Hukum Setprov. “Karena kami belum mengetahui konsep dan metode dari peraturan yang baru. Otomatis untuk draf pergub itu akan berubah. Jadi hanya menunggu,” tambahnya.

Sementara jumlah kouta di Tarakan juga masih belum final, sedangkan Kaltara disetujui total kuotanya sebanyak 191 setelah dilakukan perhitungan. “Dari 191 itu, belum dibagi untuk kabupaten dan juga kota, karena pembahasan belum final,” urainya.

 

Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) menilai apa yang dilakukan Mahkamah Agung dengan mencabut Permenhub 108 sebagai gambaran keadilan hukum pemerintah. Mereka pun kecewa dengan keputusan itu.

Ketua SPTI Tarakan Hamka mengungkapkan, sangat terkejut atas pencabutan Permenhub 108. Namun, sebagai masyarakat yang taat terhadap hukum, ia mengaku bisa menerima aturan tersebut jika dilandaskan kemudahan bekerja. Namun, ia menyayangkan adanya prosedur keamanan yang disepelekan.

Menurutnya dalam aturan tersebut sudah jelas mengatur tentang kelayakan kendaraan yang dimaksud menjamin keselamatan penumpang.

“Sebagai orang kecil kami merasa dipermainkan, karena ada hal besar yang dianggap kecil, padahal hal itu berhubungan dengan nyawa orang” terangnya, kemarin (14/9).

“Sebagai warga Indonesia, kita pasti menghormati hukum yang berlaku. Tapi kami sangat menyayangkan kenapa bisa hal terjadi. Yang saya khawatirkan, karena adanya kekuatan suatu kelompok tertentu sehingga mereka dapat mengubah semuanya, jadi kami orang kecil tidak bisa buat apa-apa,” terangnya.

Selain itu, ia khawatir putusan tersebut menimbulkan penajaman konflik. “Karena ini memasuki tahun politik, saya kira mungkin ada oknum yang memanfaatkan keadaan ini untuk kepentingan politiknya, sehingga masalah ini dibiarkan terus bergulir,” dugaannya.

Ketua Koperasi Borneo Pratama Jaya Mandiri Indra Wahyudi mengungkapkan, saat ini pihaknya tidak ingin berkomentar banyak mengenai hal tersebut. Meski bagitu, ia menerangkan dengan dicabutnya Permenhub 108 maka hal tersebut dapat berdampak positif terhadap Grab.

Mengenai perkembangan perizinan, saat ini pihaknya masih berusaha berkoordinasi dengan Dishub Kaltara. “Masih koordinasi, yang jelas saat ini kami belum bisa banyak berkomentar, karena ini masih terus diupayakan,” tukasnya.

Koperasi Borneo Pratama Jaya Mandiri terus berupaya memperjuangkan perizinan angkutan online. Mengenai masih adanya mitra GrabCar yang masih beroperasi, ia mengungkapkan bukanlah kehendak dari pihaknya. Melainkan atas inisiatif mitra yang bersangkutan. Sehingga, ia tidak dapat mengatur lebih jauh.

 

“Sepertinya itu hanya oknum yang memang harus terpaksa melanggar karena adanya kebutuhan. Kalau seperti itu kami tidak bisa berbuat banyak. Karena di sini kami hanya bisa mengimbau. Kami selalu imbau mereka untuk menunggu dahulu sampai ada izin. Mungkin, kerena belum ada kepastian akhirnya ada yang nekat,” ujarnya.

Harapan Indra, agar perizinan tersebut cepat selesai sehingga masyarakat diberi pilihan akan layanan jasa transportasi.

Kapolres Tarakan AKBP Yudhistira Widhyawan mengatakan, untuk menjaga kondusif di lapangan, ia berharap GrabCar tetap menahan diri sebelum adanya izin resmi yang dikeluarkan Dishub. Diketahui sampai saat ini Grab Tarakan belum ada izin resmi untuk beropreasi, khususnya kendaraan roda empat.

“Intinya semua kebijakan dari Dishub akan kami mendukung sepenuhnya. Namun kami meminta kepada semua pihak menahan diri untuk menjaga kamtibmas,” ungkap mantan penyidik Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK).

Diketahui, Polres Tarakan pernah menfasilitasi mediasi antara para mitra GrabCar dan Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) untuk menghindari gesekan antara angkutan online dan angkutan kota. Terakhir pada 5 Juni lalu, sejumlah mitra GrabCar memenuhi panggilan Polres Tarakan lantaran diketahui beroperasi tanpa izin. 

Usai dilakukan pemanggilan, para mitra GrabCar setuju mengikuti aturan yang berlaku agar tidak mengaktifkan aplikasi dan tidak menerima orderan. Selain itu, pihak Grab juga menyetujui akan menunggu izin resmi dari pihak-pihak terkait agar bisa beroperasi kembali.

Maka dari itu, Yudhistira meminta kepada GrabCar untuk bersabar dan menunggu izin resmi. Tidak hanya itu, ia berharap dari GrabCar dan SPTI tidak terlibat bentrok yang dapat meresahkan masyarakat.

“Kita tidak ingin terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Untuk itu kami meminta semua pihak mengikuti prosedur yang ada,” bebernya.

Dilanjutkan Yushistira, selama ini pihaknya terus memediasi antara pihak GrabCar dan SPTI apabila adanya perseteruan di lapangan. “Kalau yang lalu, hanya ada insiden kecil saja, kita berharap ke depannya tidak ada lagi. Jadi harapannya semua bisa menahan diri dulu,” terangnya.  (*/naa/*/zac/zar/lim)

 

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 20 April 2019 11:02

Empat Partai Kejar-kejaran

TARAKAN – Data Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 di Sistem Informasi…

Sabtu, 20 April 2019 11:00

Memperingati Sekaligus Menaikkan Rasa Syukur

TARAKAN – Perayaan Jumat Agung dalam memperingati kematian Tuhan Yesus…

Sabtu, 20 April 2019 10:57

Rencana UNBK pada Tingkatan SD

DINAS Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Tarakan, berencana menerapkan sistem Ujian…

Sabtu, 20 April 2019 10:35

Pergi Mandi, Dua HP Raib

TARAKAN – Kelalaian dari masyarakat akan menjadi kesempatan bagi pelaku…

Sabtu, 20 April 2019 10:33

Berharap Alokasi Anggaran Terealisasi

TARAKAN – Menikmati jalan mulus belum sepenuhnya dirasakan warga RT…

Sabtu, 20 April 2019 10:08

2020, Optimistis Layani e-ID

TARAKAN - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Tarakan, optimistis…

Sabtu, 20 April 2019 10:04

UNBK dan USBN Dilaksanakan Bersamaan

TARAKAN - Sebanyak 30 sekolah menengah pertama (SMP) negeri dan…

Sabtu, 20 April 2019 09:53

Warga Kerap Terganggu Aroma Sampah

TARAKAN - Keberadaan depo sampah yang terletak di area strategis…

Kamis, 18 April 2019 09:49

Di Kaltara, Jokowi-Amin Unggul 20-an Persen

Hasil sejumlah quick count nasional mengunggulkan pasangan calon presiden dan…

Kamis, 18 April 2019 09:47

Ratusan Surat Suara Tertukar

TERTUKARNYA ratusan surat suara terjadi di beberapa tempat pemungutan suara…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*