MANAGED BY:
KAMIS
13 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

ADV

Kamis, 13 September 2018 18:35
Pengurus Baznas Harus Netral
BAZNAS HARUS NETRAL: Pengurus Baznas Tarakan bersama ketum Baznas RI Prof Bambang Soedibyo (kanan) dalam Rakornas Baznas se Indonesia beberapa waktu lalu

PROKAL.CO, TARAKAN – Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan anggota legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) tahun 2019, pengurus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) diharuskan bersikap netral. Hal itu berdasarkan surat edaran Ketua Baznas RI, Prof.DR.Bambang Sudibyo, MBA, CA tentang pelaksanaan netralitas bagi anggota, pimpinan Baznas baik di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Termasuk pimpinan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Dalam surat edaran nomor 1 tahun 2018 itu, setiap anggota Baznas maupun LAZ harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pelaksanaan zakat.  Misalnya pada pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa Baznas merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Sifat mandiri ini berarti bahwa dalam menjalankan tugas pengelolaan zakat, Baznas harus bebas dari kepentingan pihak manapun sehingga mandiri dalam membuat keputusan guna mewujudkan tujuan pengelolaan zakat.

 Selanjutnya pada pasal II huruf g menyatakan bahwa salah satu persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Baznas adalah tidak menjadi anggota partai politik (parpol). Jika hal itu tidak dipatuhi oleh pengurus Baznas sebagai salah satu syaratnya, maka berdasarkan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat akan diberhentikan.

 Selebihnya dijabarkan dalam pasal 24 yang menyatakan bahwa pemberhentian anggota atau pengurus Baznas yang tidak memenuhi syarat sebagai anggota dilakukan apabila menjadi warga negara asing, berpindah agama, melakukan perbuatan tercela, menderita sakit jasmani atau rohani, menjadi anggota partai politik dan dihukum karena melaukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun.

 Bambang Sudibyo juga mengingatkan kode etik amal zakat. Hal ini dalam rangka menegakkan asas amanah dan integritas dalam pengeloaan zakat. Yakni, setiap anggota atau pengurus dilarang menjadi anggota, pengurus parpol, melakukan kegialan untuk kepentingan parpol, secara terbuka mendukung parpol tertentu.

 Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dijabarkan, maka anggota dan pimpinan Baznas diharuskan dapat menjaga netralitas dari pengaruh parpol dengan tidak menjadi anggota parpol, tidak ikut serta dalam kampanye politik baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media apapun dan tidak menyatakan dukungan secara terbuka terhadap parpol atau pasangan calon peserta pemilihan umum. Apabila bermaksud ikut serta dalam kegiatan politik praktis, maka pengurus atau anggota Baznas diharuskan mengajukan pengunduran diri.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan surat edaran ini, para pimpinan Baznas provinsi, kabupaten dan kota dan para pimpinan LAZ wajib melakukan pengawasan terhadap Amil Zakat yang berada di lingkungan instansi masing-masing dalam setiap penyelenggaraan pemilihan anggota legislatif tahun 2019, pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019. Dan pemilihan umum berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (adv/sur)


BACA JUGA

Kamis, 17 September 2015 15:41

Upaya Ciptakan Ketahanan Pangan

<p><strong>MALINAU</strong> - Rembug tani guna mewujudkan program swasembada beras…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .