MANAGED BY:
SENIN
20 MEI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Selasa, 04 September 2018 14:51
Pengoperasian Transportasi Online Perlu Tiga SK
ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Pengoperasian angkutan online di Kota Tarakan belum dapat dilakukan sesuai harapan. Pasalnya untuk mengoperasikan moda transportasi daring itu masih terkendala izin.

Sesuai ketentuan, legalitas atau payung hukum pengoperasian angkutan online terakomodir dalam Peraturan Daerah (Perda). Namun Perda yang dimaksud belum ada. Sebagai solusinya dan sementara hingga ada perda, izin Grab diupayakan melalui SK Gubernur.

Kepala Dishub Kaltara, Taupan Majid mengaku SK tersebut telah diajukan ke Biro Hukum Setprov Kaltara. “Ya itu sudah kami ajukan ke Biro Hukum untuk dikaji. Tunggu hasil kajiannya lagi,” ungkap Taupan, Senin (3/9).

Setidaknya perlu tiga surat. Yaitu, SK tarif atas dan bawah, wilayah operasi dan SK jumlah (kuota) kendaraan sewa khusus. “Nanti gunakan SK Gubernur saja dulu. Sambil kita tunggu perda yang secara khusus untuk angkutan online ini,” tegas Taupan.

Katanya, perihal izin Grab telah tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Ia meminta semua pihak untuk bersabar menunggu SK dikeluarkan dan Perda tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) selesai diregistrasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Lanjutnya, jika Perda dan Pergub telah ada, maka proses perizinan dapat lebih mudah. Karena belum adanya Perda dan Pergub membuat proses penerbitan izin menjadi lama.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setprov Kaltara, Djoko Isworo saat dikonfirmasi sedang berada di Jakarta. Ia mengaku pihaknya belum membahas proses penerbitan SK Gubernur tersebut. “Saya belum tahu persis apa sudah masuk ke kami atau belum,” ujar Djoko Isworo.

Kendati demikian ia memastikan segera membahas atau melakukan kajian agar tiga SK dapat segera dikeluarkan yang selanjutnya dapat digunakan. “Kalau sudah masuk, otomatis segera kami tindaklanjuti lalu dibahas bersama,” tegasnya.

Memang harus segera ada kejelasan pembahasan dan penerbitan SK tersebut. Sebab, berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat atau aspirasi pihak transportasi online. “Nanti bisa dicek dulu di kantor. Bila memang sudah masuk, kami secepatnya membahas itu,” singkatnya. (isl/eza)

Pengoperasian Transportasi Online Perlu Tiga SK


BACA JUGA

Rabu, 02 September 2015 10:17

Lagi, Warga Belakang BRI Diciduk

<p><strong>&nbsp;TARAKAN &ndash;</strong> Beberapa kali lolos dari incaran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*