MANAGED BY:
JUMAT
24 MEI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Minggu, 02 September 2018 23:33
Utak-atik DCS, Empat Kades Tanda Tanya

Pembuktian Legalitas Ijazah di Tangan Kepolisian

VERIFIKASI BERKAS: Sejumlah kades di Kabupaten Nunukan diketahui belum menyerahkan berkas yang menyatakan pengunduran dirinya ke KPU. FOTO: BANK DATA/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, SEJUMLAH kepala desa (kades) yang mencalonkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diwajibkan mengundurkan diri lebih dulu. Pengunduruan diri tersebut tidak dapat ditarik jika kelak tidak terpilih pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nunukan Yusran mengatakan, kades yang ingin mencalonkan sebagai anggota DPRD telah diingatkan untuk mengundurkan diri. Bawaslu juga bersurat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nunukan terkait kades dan perangkat desa yang masuk sebagai calon legislatif.

“Sesuai peraturan KPU, memang wajib mundur, Bawaslu Nunukan telah berkoordinasi dengan instansi terkait bahwa baru tiga kades yang meyerahkan surat pengunduran diri,” kata Yusran, kemarin (2/9).

Beberapa kades lainnya, diketahui Bawaslu belum menyerahkan surat pengunduran dirinya. Pengunduran diri yang dimaksud tidak hanya berkas yang dilayangkan kades ke instansi terkait.

Kades baru dapat dikatakan mengundurkan diri ketika melalui beberapa tahapan. Pertama, memiliki surat pengunduran diri dan ditandangani oleh yang bersangkutan. Kedua tanda terima dari instansi yang berwenang, ketiga harus memiliki surat keterangan dari instansi atau pejabat yang berwenang, bahwa pengunduran sebagai kades telah diproses.

Menurutnya, hal ini harus diperhatikan, karena yang dihindari adalah jabatan kades ditarik kembali. “Dikhawatirkan, setelah proses pemilu 2019 tidak terpilih, kembali menjabat sebagai kades. Jadi proses ini harus dicermati baik-baik. Jangan sampai kecolongan,” ujarnya.

Sementara Ketua KPU Nunukan Hj. Dewi Sari Bahtiar mengatakan, bahwa kades harus mundur, sampai saat ini baru dua surat pengunduran dari kades yang diterima. Sementara yang lain masih berproses untuk diserahkan ke KPU. “Ada delapan yang berstatus kades di KTP, setelah dilakukan pemeriksaan hanya enam orang kades dan dua mantan kades,” kata Hj. Dewi Sari Bahtiar.

Lanjut dia, kades yang belum menyerahkan surat pengunduran diri ke KPU Nunukan, harus menyerahkan sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada 19 September mendatang. Jika tidak diserahkan sebelum waktu yang ditentukan, maka akan dicoret sebagai calon anggota legislatif.

“KPU masih menunggu surat dari kades yang belum menyerahkan, hingga tanggal 19 belum diserahkan, maka tidak dapat dimasukkan dalam DCT,” ujarnya.

KPU Nunukan mengaku nyaris tak ada tanggapan dari masyarakat yang masuk selama DCS diumumkan. Tanggapan yang dibuka dari 12 Agustus hingga 21 Agustus, tak satu pun tanggapan atau laporan masyarakat yang masuk ke KPU Nunukan. “Dulu sempat ada yang hembuskan ijazah palsu. Tapi sampai sekarang tidak ada tanggapan masyarakat masuk ke KPU,” kata Ketua KPU Nunukan, Hj. Dewi Sari Bahtiar.

Menurutnya, jika ada tanggapan masuk maka dilakukan klarifikasi sesuai data yang ada. Namun, jika tak ada memberikan tanggapan masyarakat. Maka tidak ada klarifikasi yang dilakukan KPU Nunukan.

Lanjut dia, tidak adanya tanggapan masyarakat, maka proses dilanjutkan dengan tahapan yang lain seperti, pengajuan pengganti calon jika ada yang dianggap tidak sesuai oleh partai politik. Namun jika tidak ada, maka seluruh caleg yang telah mendaftar dalam posisi aman. Sisa dilakukan penetapan DCT. “Jika dilihat ini tidak pengganti DCS. Karena tidak ada tanggapan dari masyarakat juga,” ujarnya.

“Lebih baik cepat jujur dan ingin mengakui kesalahan dan segera melengkapi berkas yang dibutuhkan. Seperti kades. Harus memberikan surat pengunduran diri ke KPU,” tambahnya.

Informasi dugaan ijazah palsu juga sempat diterima Bawaslu Nunukan. Namun, hingga hari akhir tanggapan DCS dibuka, tak ada pelapor yang dimaksud. “Awalnya sempat ada koordinasi mengenai dugaan ijazah palsu itu. Kami, Bawaslu Nunukan tetap mencermati pesrsyaratan calon semua dalam sisi keabsahan dokumen,” ujarnya.

Sementara di Tarakan, laporan dugaan ijazah palsu terhadap bakal calon legislatif (bacaleg) yang sempat diterima KPU mulai terjawab. Bacaleg berinisial NG menyatakan bahwa dirinya segera menerima keputusan KPU. KPU dalam beberapa hari terakhir bekerja menindaklanjuti laporan sesuai kewenangannya.

Sebelumnya, NG telah menyiapkan tuntutan jika dinyatakan bermasalah sehingga tak masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) atas laporan tersebut. NG merasa yakin, setelah KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tarakan mengklarifikasi langsung ke Samarinda, Kaltim. “Intinya pihak penyelenggara membenarkan hal itu, karena mereka telah berjumpa dengan kepala sekolah dan sebagainya. Tapi tidak tahu kalau dipolitisasi. Tapi setelah berkunjung dari sana, berkas saya dikatakan aman,” katanya.

NG mengaku optimis pengumuman KPU hari ini. Sebab ia merasa telah lulus SMEA PGRI 1 Samarinda. “Saya yakin hasilnya akan baik besok, saya optimis,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tarakan Teguh Dwi Subagyo mengatakan bahwa KPU akan menyampaikan lebih dulu kepada keempat parpol yang bersangkutan.

Untuk itu, jika bacaleg yang diduga menggunakan ijazah palsu yakin tidak memiliki masalah, Teguh menuturkan sah-sah saja. “Nanti kami sampaikan kepada parpol dulu,” singkatnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tarakan, Sulaiman menuturkan bahwa pada dasarnya kewenangan penyelenggara tidak sampai pada tahap pengawasan ijazah palsu. Pasalnya yang dapat menyatakan asli atau tidaknya sebuah ijazah adalah kepolisian. “Kalau kami yang jelas administrasinya saja. Artinya selama ijazah itu benar dikeluarkan sekolah itu, maka sudah selesai di kami. Persoalan itu ijazah palsu atau tidak, bukan tugas penyelenggara,” ungkapnya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjelaskan ijazah palsu bukan menjadi kewenangan pihak penyelenggara. Sementara itu, dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 telah dijelaskan tentang pemalsuan ijazah. Untuk itu, Sulaiman menegaskan bahwa pihak penyelenggara tidak dapat memberi penilaian atas legalitas ijazahnya.

“Yang kami awasi hanyalah prosedur dikeluarkan ijazah itu, apakah benar legalisir dan lokasi sekolahnya. Tapi masalah palsu atau tidak, itu kewenangan kepolisian,” tegasnya.

Untuk itu, dalam persoalan ijazah palsu, Bawaslu hanya melakukan pengecekan terhadap kebenaran prosedur administrasi, misalkan dengan berkoordinasi dengan dinas terkait sekolah tersebut. “Kalau dikatakan betul, ya sudah selesai. Kalau saat dikonfirmasi, ternyata datanya tidak ada, berarti bisa dikatakan kalau ijazah itu palsu jadi itu harus melalui pemeriksaan dokumen yang dilakukan pihak kepolisian,” urainya.

 

CURI START KAMPANYE, BACALEG BISA DIDISKUALIFIKASI

Pemasangan baliho sebelum memasuki masa kampanye dinilai sebagai salah satu bentuk pelanggaran. Untuk itu, jika menemukan kasus tersebut, setiap bacaleg yang melanggar akan terancam didiskualifikasi sehingga tak dapat bersaing di Pileg 2019 mendatang.

Kepada RadarTarakan, Ketua KPU Tarakan Teguh Dwi Subagyo mengatakan bahwa pada masa kampanye nanti, terdapat aturan yang berbeda dengan Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Tarakan lalu. “Peraturan KPU kemarin sudah terbit. Tapi juknis detailnya belum terbit. Mungkin ada petunjuk teknisnya nanti,” ucapnya.

Untuk itu saat ini setiap parpol maupun bacaleg masih belum boleh berkampanye, seperti pemasangan baliho dengan mencantumkan nama, nomor urut, calon legislatif dan nama parpol. Jika harus melakukan sosialisasi atau ingin memasang baliho, maka setiap figur hanya boleh membawa nama pribadi tanpa menyebutkan nama partai, nomor urut dan calon legislatif 2019.

Ketua Bawaslu Kalimantan Utara Siti Nuhriyati mengatakan bahwa pemasangan baliho dengan mencantumkan nama parpol, nomor urut dan calon legislatif merupakan tindakan mendahului masa kampanye. “Masa kampanye kan tanggal 23 September 2018, pasca penetapan DCT,” bebernya.

Untuk diketahui, lokasi pemasangan baliho hingga kini belum ditetapkan KPU. “Aturannya sudah jelas di UU Nomor 7 Tahun 2017,” ucapnya.

Nah, jika menemukan pemasangan baliho yang dianggap telah melanggar, Siti berharap agar masyarakat dapat segera melaporkan kepada Bawaslu Tarakan untuk ditindaklanjuti dan diberikan sanksi. “Harus dilapor jika ditemukan. Enggak bisa begitu dong, itu namanya curi start kampanye. Sabar-sabar sedikitlah,” tutupnya.

Sementara  itu, Ketua Bawaslu Tarakan Sulaiman mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan pengawasan baliho, bahkan telah melepaskan secara paksa baliho yang dianggap melanggar.

Sulaiman menjelaskan, pada dasarnya yang dapat dikategorikan sebagai kampanye itu adalah peserta, untuk itu setiap orang yang bukan peserta tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang berkampanye.

“Terus siapa peserta kampanye? Itu adalah parpol yang sudah ditetapkan KPU RI. Lantas bagaimana dengan pengurus parpol yang mau maju dipileg? Nah, selama tidak mencantumkan parpol dan nomor urutnya, maka kami tidak boleh melarang, karena mereka bukan peserta,” jelasnya.

Namun jika telah ditetapkan sebagai DCT, maka setiap calon legislatif akan terikat dengan aturan UU, termasuk PKPU, dan aturan Bawaslu. Untuk itu, selama belum dicantumkan ke dalam DCT, maka setiap bacaleg dapat melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat namun tetap tidak mencantumkan nama parpol dan nomor urut.

Nah, jika menemukan bacaleg yang mencantumkan nomor urut, logo parpol dan calon legislatif, maka akan langsung ditindak oleh Bawaslu. Untuk itu, Bawaslu akan melakukan panggilan secara langsung kepada bacaleg yang bersangkutan untuk diklarifikasi dan dimintai keterangan.

Jika terbukti melanggar, bacaleg yang bersangkutan akan dikenakan sanksi seperti teguran, larangan kampanye selama beberapa kali, hingga pada diskualifikasi calon legislatif. Terkait hal tersebut, Sulaiman mengaku telah memanggil sejumlah bacaleg yang diduga melakukan pelanggaran. “Ada beberapa kajian yang memang hanya pengurus parpol saja yang kami panggil, tapi sifatnya hanya teguran. Kalau tidak diindahkan, bukan cuma diskualifikasi tapi bisa sampai tindak pidana itu,” urainya. (nal/*/shy/lim)


BACA JUGA

Jumat, 24 Mei 2019 10:48

Ditolak Negeri, Menyerah di Swasta

TARAKAN - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Tarakan pada Selasa…

Jumat, 24 Mei 2019 10:46

Koalisi Diprediksi Berubah Total

TARAKAN – Peta koalisi dari Pilgub 2015 diprediksi bakal berubah…

Jumat, 24 Mei 2019 10:46

Nuansa Berbagi Hangatkan Buka Puasa Bersama

Marhaban ya Ramadan. Suasana syahdu dan penuh keceriaan mewarnai buka…

Jumat, 24 Mei 2019 10:45

MMT Berbagi dan Beri Promo Ramadan

Kebersamaan karyawan dan para pimpinan PT Motor Mega Tano (MMT)…

Jumat, 24 Mei 2019 10:44

Hindari Calo Uang Kecil, BI Siapkan Kas Keliling

SELASA (21/5) pukul 16.00 WITA, Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia…

Jumat, 24 Mei 2019 10:29

PH Minta Tersangka Dibebaskan

TARAKAN – Sidang praperadilan perkara sabu tangkapan Badan Narkotika Nasional…

Jumat, 24 Mei 2019 10:28

Wanita Pemilik H5 Dituntut Satu Tahun Penjara

TARAKAN – Wanita pemilik dua butir pil Happy Five (H5)…

Jumat, 24 Mei 2019 10:25

Menanti Jalan Disemenisasi

TARAKAN – Sembari menunggu bantuan perbaikan melalui program Musyawarah Perencanaan…

Jumat, 24 Mei 2019 10:25

Malam Ini Cari Keringat di Rute Perkotaan

TARAKAN – Malam ini (24/5) para goweser akan kembali menguras…

Kamis, 23 Mei 2019 13:59
Pilkada Kaltara

Karena Faktor Ini, Udin Hianggio Masih Pikir-Pikir Maju Lagi

TARAKAN - Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), H. Udin Hianggio…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*