MANAGED BY:
KAMIS
17 JANUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Minggu, 02 September 2018 11:22
Pilih Jadi Caleg, Akhirnya Kades Mengundurkan Diri
Ketua KPU Nunukan, Hj. Dewi Sari Bahtiar. RADAR NUNUKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN – Setelah dilakukan pengumuman daftar calon sementara (DCS) 12 Agustus lalu. Dilanjutkan dengan tanggapan masyarakat atas DCS yang berakhir 21 Agustus, akhirnya para kepala desa (kades) siap mengundurkan diri dari jabatan kades.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nunukan, Hj. Dewi Sari Bahtiar mengatakan, kepala desa memang harus mundur, surat pengunduran telah ada yang menyerahkan ke KPU dari dua kades. Sedangkan kades yang lain masih sementara proses menyerahkan surat pengunduran diri ke KPU Nunukan.

“Semua data telah diperiksa, jika ada di KTP pekerjaan sebagai kades. Tentu ditanyakan ulang. Apakah betul kades atau mantan kades. Jika masih menjabat kades maka diminta mengundurkan diri,” kata Hj. Dewi Sari Bahtiar kemarin.

Ia menjelaskan, dari data yang ditemukan delapan orang berstatus pekerjaan sebagai kades sesuai di kartu tanda penduduk (KTP). Namun yang masih menjabat kades hanya 6 orang. Sementara dua orang hanya sebagai mantan kades. Namun di KTP masih tercantum pekerjaan sebagai kades.

Enam orang yang menjabat sebagai kades saat ini wajib mengundurkan diri, sebelum dilakukan penetepan daftar calon tetap (DPT) 20 September mendatang. Jika surat pengunduran diri tak diserahkan, maka dapat dicoret dan tidak ditetapkan sebagai DPT.

“Siap-siap dicoret sebagai calon, jika tidak menyerahkan surat pengunduran diri,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Japri yang mencalonkan sebagai calon legislatif telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai kades. Karena sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Saya sejak lama tidak masuk kantor dan memang siap menjadi caleg. Selalu siap untuk mengundurkan diri sebagai kades,” kata Japri.

Sesuai undang-undang (UU) nomor 6/2014  tentang Desa pada pasal 29 dan 51, bahwa kades dan perangkat dilarang menjadi pengurus partai politik (parpol). Kades dilarang ikut serta atau terlibat dalam kampanye pemilu atau pilkada.

Ditambah dengan  surat edaran KPU RI nomor 748/PL.01.04-SD/06/KPU/VII/2018. Bahwa kades diwajibkan untuk mengundurkan diri, jika tetap mendaftar sebagai peserta pemilu 2019.

 Jika tidak mengundurkan diri dan tetap ikut menjadi peserta pemilu, maka akan mendapatkan sanksi. Berupa sanksi administrasi, yakni surat teguran dan sanksi berat dapat dilakukan pemberhentian sementara yang dilanjutkan dengan dengan pemberhentian dari jabatan. Sesuai ketentukan UU nomor 6/2014 pasal 30 dan 52 tentang desa.

“Aturannya semua jelas, wajib mengundurkan diri. Jadi sekarang urusan kantor desa saya serahkan ke sekretaris,” ujarnya. (nal/nri)

 


BACA JUGA

Kamis, 10 September 2015 15:13

Pembangunan Harus Berdasarkan Kebutuhan

<p>MALINAU - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malinau, Dr Ernes Silvanus…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*