MANAGED BY:
SENIN
10 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 30 Agustus 2018 14:10
Realisasi Keuangan Desa dan RT Capai 50 persen
Kepala BPKD Malinau, Dumberbril,SE,MSi. IST

PROKAL.CO, MALINAU – Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Malinau mencatat realisasi pengelolaan keuangan desa dari 109 desa dan pengelolaan dana RT Bersih dari 381 RT telah mencapai 50 persen hingga saat ini. Untuk dana RT Bersih sudah berjalan 50 persen dari total anggaran Rp 99 miliar untuk 381 RT. Sedangkan dana desa melalui Program Gerakan Desa Membangun (Gerdema) realisasinya juga sudah mencapai 50 persen dari anggaran Rp 52 miliar.

Hal itu disampaikan Kepala BPKD Malinau, Dumberbril S.E M.Si ditemui media ini usai jadi narasumber sapa OPD yang dipusatkan di ruang pelayanan pajak dan retribusi, Kantor Bupati Malinau, Rabu (29/8) kemarin.

Dumberbril menyebutkan, dana yang didapatkan setiap RT berkisar Rp 260 juta untuk jumlah RT yang ada di Malinau ini sebanyak 381 RT. Sedangkan dana Gerdema, diprioritaskan untuk tunjangan operasional atau upah aparatur desa. Sementara untuk dana desa melalui pemerintah pusat, diakuinya, saat ini sedang berjalan bahkan dari kas daerah ke kas desa. “Jadi realisasi yang disalurkan ke setiap desa itu sudah mencapai 76 persen dari total anggaran dana desa sebesar Rp 118 miliar,” sebutnya.

Pengelolaan keuangan desa maupun RT dari segi bentuk laporan yang diberikan kepada BPKD tersebut, kata Dumberbril, juga sudah berjalan dengan maksimal. Karena aparatur desa maupun setiap ketua RT sudah menggunakan Simkudes. Jika dilihat dari tahun ke tahun, setiap desa sudah bisa membuat laporan keuangan melalui sistem itu. Jika mereka memang kesulitan, BPKD terus berupaya memberikan bimbingan dan pelatihan. “Artinya mereka sudah bisa menggunakan aplikasi laporan keuangan itu mencapai 90 persen,” tegasnya.

Dumberbril menambahkan, pihaknya juga langsung melakukan bimbingan kepada setiap aparatur desa jika ada regulasi atau kebijakan baru dari pemerintah pusat maupun aturan dari Bupati, terutama para bendaharanya. “Bahkan cepat tersebar ke desa-desa lainnya. Begitu juga di daerah pedalaman dan perbatasan,” tukasnya. (ida/fly)


BACA JUGA

Kamis, 10 September 2015 16:00

Pukuli Anak, KW Terancam Penjara Lima Tahun

<p>&nbsp;TARAKAN &ndash; Polres Tarakan menetapkan KW warga Jalan Cendana, Kelurahan Karang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .