MANAGED BY:
MINGGU
20 JANUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Selasa, 21 Agustus 2018 16:54
Kuota Angkutan Online Se-Kaltara 191 Unit

Pengoperasian Menunggu Perda

ILUSTRASI. INT

PROKAL.CO, TARAKAN- Pengoperasian kendaraan online atau angkutan sewa khusus belum dibuka, kendati diketahui kuota telah ditentukan. Untuk Kalimantan Utara, kuota sebanyak 191 yang nantinya akan dibagi ke lima kabupaten dan kota, termasuk Tarakan.

Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Utara (Kaltara) Topan Majid mengungkapkan kuota kendaraan online tersebut setelah dilakukan perhitungan teknis oleh instansi yang ada. Nantinya akan dilakukan pembagian untuk lima kabupaten dan kuota.

Sesuai Peraturan Menteri (PM) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek telah dibahas batas tertinggi dan terendah yang diatur per wilayah.

Masalah kuota merupakan bagian yang harus didahulukan. Pihaknya sudah menghitung melalui beberapa metode. Untuk perdanya juga sudah disahkan dari DPRD, tetapi masih akan dikonsultasikan ke Kementerian Perhubungan dan masih dalam proses registrasi nomor. “Semua ada urutannya, karena masih diurus jadi masih ditunggu dahulu,” katanya.

Pembagian juga sudah ditetapkan, masing-masing daerah pastinya akan berbeda tergantung dari kebutuhannya dan rata-ratanya. Nanti akan dilihat kembali perkembangannya, khusus dari keinginan masyarakat. Topan mengatakan dari pihak pengelola kendaraan online telah memberikan semua syarat yang sesuai dengan PM 108. Tetapi untuk proses beroperasinya kendaraan online tidak gampang, karena terkait dengan keselamatan penumpang. “Jadi tidak boleh diambil sembarangan karena takut pengemudinya atau apapun tidak sesuai dan cakap. Jadi diambil SIM yang umum khusus untuk pengemudi mobil,” tambahnya.

Setelah mengurus kuotanya, dan menunggu perda disahkan. Setelah itu akan ada surat dari Gubernur Kaltara. Setelah semua selesai, pihaknya akan meminta dilakukan uji kir untuk semua pengemudi kendaraan online yang akan dilakukan Dishub dari masing-masing kabupaten dan kota. Setelah melakukan uji kir, maka pengoperasian sudah dapat dilaksanakan.

“Itu sudah ada urutannya, untuk uji kir itu memang yang paling terakhir,” tambahnya.

Sementara surat rekomendasi, ditegaskannya bukan berarti untuk izin operasi. Karena surat rekomendasi itu sebenarnya tahapan lanjutan saja. Karena untuk operasinya nanti, mobil harus dipastikan baik dahulu.  “Seolah-olah dengan adanya rekomendasi itu sudah beroperasi, padahal masih ada tahapan terakhir lagi,” tuturnya.

Dikatakannya, pemerintah tetap memfasilitasi apa yang menjadi keinginan masyarakat, karena menjadi permintaan masyarakat juga. Untuk pihaknya sendiri tetap mengacu  pada PM 108, apa yang menjadi syarat itulah yang diikuti. Tidak ada masalah, sepanjang mengikuti syarat. Pihaknya ingin menentukan kuota karena jangan sampai nantinya kuota.

“Ini kan terjadi semacam persaingan tidak sehat. Karena kami juga menghitung taksi konvensial yang ada. Jangan sampai nanti berdampak pada taksi konvensional,” jelasnya.

“Untuk penetapan perda, pihaknya tidak dapat menentukan. Tetapi secepatnya akan ditetapkan,” tambahnya.

Ketua Koperasi Borneo Pratama Jaya Mandiri, Badan Hukum Grab, Indra Wahyudi mengatakan perizinan saat ini sedang menunggu tahapan diterbitkan rekomendasi oleh Pemerintah Kota Tarakan, mengingat tahapan yang telah dilalui cukup panjang  dan memakan biaya yang tidak sedikit.

“Kami yakin pemerintah akan objektif, tidak memberikan perlakuan berbeda kepada pelaku usaha dan akan menyerap aspirasi masyarakatnya perihal adanya keinginan hadirnya transaportasi umum yang lebih baik,” tuturnya.

Namun jika belum ada kejelasan arah perizinan, sebagai negara hukum dan warga negara yang taat aturan, dengan menggunakan saluran yang konstitusional maka kemungkinan opsi langkah hukum diambil. Karena dari rekomendasi dari Wali Kota itu digunakan untuk melanjutkan proses perizinan. Setelah rekomendasi Wali Kota didapatkan, maka akan digunakan untuk membuat tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) dan melakukan uji kir. “Setelah itu semua selesai, maka bisa dilanjutkan proses ke provinsi. Kalau dalam minggu ini surat itu belum keluar, kami akan mengambil langkah hukum. Semua sudah kami persiapkan,” desaknya. (*/naa/lim)

Kuota Angkutan Online Se-Kaltara 191 Unit

 

 


BACA JUGA

Sabtu, 19 Januari 2019 21:02

Selumit Membara, Dua Rumah Warga Diamuk Si Jago Merah

 TARAKAN - Kebakaran hebat terjadi di Kelurahan Selumit  perbatasan RT…

Jumat, 18 Januari 2019 12:23

Hasil Debat Pengaruhi Pilihan

TARAKAN – Aksi saling sindir mewarnai debat perdana pasangan calon…

Jumat, 18 Januari 2019 12:20

Lima Bulan Terakhir, Produksi Sampah Berkurang

TARAKAN - Meski Tempat Pembuangan Sampah (TPA) saat ini sangat…

Jumat, 18 Januari 2019 12:17

Ditemukan Dompeng, Diduga Milik Rustan

TARAKAN - Tim SAR gabungan yang melakukan pencarian terhadap warga…

Jumat, 18 Januari 2019 12:15

Dahlan Iskan: Pers Itu Lembaga Perjuangan

SAMARINDA - Pers tak hanya sekadar pekerjaan yang dapat dijadikan…

Jumat, 18 Januari 2019 12:13

Sembilan ASN Melanggar, Diberikan Pembinaan

TARAKAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan telah melakukan pengawasan dan…

Jumat, 18 Januari 2019 12:12

Jadwal Ujian Nasional Dimajukan

TARAKAN - Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang akan diselenggarakan pada…

Jumat, 18 Januari 2019 11:43

Terdakwa Mengaku Hanya Iseng Membuat Video

TARAKAN – Terdakwa terduga terorisme yaitu Agus Salim mengungkapkan alasan…

Jumat, 18 Januari 2019 11:24

Beli Sabu, Petani Rumput Laut Diamankan Anggota Marinir

TARAKAN – Dua pria yang diketahui merupakan petani rumput laut…

Jumat, 18 Januari 2019 10:32

Ilmu Kepemimpinan Harus Dimiliki Kepala Sekolah

TARAKAN - Panggilan menjadi seorang pemimpin di sekolah bukanlah hal…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*