MANAGED BY:
SELASA
23 JULI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Selasa, 21 Agustus 2018 16:54
Kuota Angkutan Online Se-Kaltara 191 Unit

Pengoperasian Menunggu Perda

ILUSTRASI. INT

PROKAL.CO, TARAKAN- Pengoperasian kendaraan online atau angkutan sewa khusus belum dibuka, kendati diketahui kuota telah ditentukan. Untuk Kalimantan Utara, kuota sebanyak 191 yang nantinya akan dibagi ke lima kabupaten dan kota, termasuk Tarakan.

Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Utara (Kaltara) Topan Majid mengungkapkan kuota kendaraan online tersebut setelah dilakukan perhitungan teknis oleh instansi yang ada. Nantinya akan dilakukan pembagian untuk lima kabupaten dan kuota.

Sesuai Peraturan Menteri (PM) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek telah dibahas batas tertinggi dan terendah yang diatur per wilayah.

Masalah kuota merupakan bagian yang harus didahulukan. Pihaknya sudah menghitung melalui beberapa metode. Untuk perdanya juga sudah disahkan dari DPRD, tetapi masih akan dikonsultasikan ke Kementerian Perhubungan dan masih dalam proses registrasi nomor. “Semua ada urutannya, karena masih diurus jadi masih ditunggu dahulu,” katanya.

Pembagian juga sudah ditetapkan, masing-masing daerah pastinya akan berbeda tergantung dari kebutuhannya dan rata-ratanya. Nanti akan dilihat kembali perkembangannya, khusus dari keinginan masyarakat. Topan mengatakan dari pihak pengelola kendaraan online telah memberikan semua syarat yang sesuai dengan PM 108. Tetapi untuk proses beroperasinya kendaraan online tidak gampang, karena terkait dengan keselamatan penumpang. “Jadi tidak boleh diambil sembarangan karena takut pengemudinya atau apapun tidak sesuai dan cakap. Jadi diambil SIM yang umum khusus untuk pengemudi mobil,” tambahnya.

Setelah mengurus kuotanya, dan menunggu perda disahkan. Setelah itu akan ada surat dari Gubernur Kaltara. Setelah semua selesai, pihaknya akan meminta dilakukan uji kir untuk semua pengemudi kendaraan online yang akan dilakukan Dishub dari masing-masing kabupaten dan kota. Setelah melakukan uji kir, maka pengoperasian sudah dapat dilaksanakan.

“Itu sudah ada urutannya, untuk uji kir itu memang yang paling terakhir,” tambahnya.

Sementara surat rekomendasi, ditegaskannya bukan berarti untuk izin operasi. Karena surat rekomendasi itu sebenarnya tahapan lanjutan saja. Karena untuk operasinya nanti, mobil harus dipastikan baik dahulu.  “Seolah-olah dengan adanya rekomendasi itu sudah beroperasi, padahal masih ada tahapan terakhir lagi,” tuturnya.

Dikatakannya, pemerintah tetap memfasilitasi apa yang menjadi keinginan masyarakat, karena menjadi permintaan masyarakat juga. Untuk pihaknya sendiri tetap mengacu  pada PM 108, apa yang menjadi syarat itulah yang diikuti. Tidak ada masalah, sepanjang mengikuti syarat. Pihaknya ingin menentukan kuota karena jangan sampai nantinya kuota.

“Ini kan terjadi semacam persaingan tidak sehat. Karena kami juga menghitung taksi konvensial yang ada. Jangan sampai nanti berdampak pada taksi konvensional,” jelasnya.

“Untuk penetapan perda, pihaknya tidak dapat menentukan. Tetapi secepatnya akan ditetapkan,” tambahnya.

Ketua Koperasi Borneo Pratama Jaya Mandiri, Badan Hukum Grab, Indra Wahyudi mengatakan perizinan saat ini sedang menunggu tahapan diterbitkan rekomendasi oleh Pemerintah Kota Tarakan, mengingat tahapan yang telah dilalui cukup panjang  dan memakan biaya yang tidak sedikit.

“Kami yakin pemerintah akan objektif, tidak memberikan perlakuan berbeda kepada pelaku usaha dan akan menyerap aspirasi masyarakatnya perihal adanya keinginan hadirnya transaportasi umum yang lebih baik,” tuturnya.

Namun jika belum ada kejelasan arah perizinan, sebagai negara hukum dan warga negara yang taat aturan, dengan menggunakan saluran yang konstitusional maka kemungkinan opsi langkah hukum diambil. Karena dari rekomendasi dari Wali Kota itu digunakan untuk melanjutkan proses perizinan. Setelah rekomendasi Wali Kota didapatkan, maka akan digunakan untuk membuat tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) dan melakukan uji kir. “Setelah itu semua selesai, maka bisa dilanjutkan proses ke provinsi. Kalau dalam minggu ini surat itu belum keluar, kami akan mengambil langkah hukum. Semua sudah kami persiapkan,” desaknya. (*/naa/lim)

Kuota Angkutan Online Se-Kaltara 191 Unit

 

 


BACA JUGA

Senin, 22 Juli 2019 10:32

Edukasi Masyarakat lewat Pawai Pembangunan

TARAKAN – Berbicara soal pawai pembangunan, tidak hanya sekadar keramaiannya.…

Senin, 22 Juli 2019 10:31

Tewas di Kolam, Dalami Penyebab Kematian

SEORANG anak berinisial DY (12) didapati meninggal dunia di sebuah…

Senin, 22 Juli 2019 10:27

Kristen Ortodoks Belum Ditemukan

TARAKAN- Munculnya ajaran Kristen Ortodoks di Indonesia, menjadi perhatian khusus…

Senin, 22 Juli 2019 10:26

Eksploitasi Migas di Sembakung Menjanjikan

TARAKAN – Sejumlah daerah di Kaltara, seperti Sembakung, Kabupaten Nunukan…

Senin, 22 Juli 2019 10:18

Parah, Pemadaman Listrik hingga 24 Jam

TARAKAN - Pemadaman bergilir selama 3 hari di kota Tarakan…

Senin, 22 Juli 2019 10:18

Penyidik Sudah Tetapkan Tersangka

TARAKAN - Setelah perkara dugaan korupsi pengadaan lahan kantor Kelurahan…

Senin, 22 Juli 2019 10:17

Jalan Rusak Meresahkan

TARAKAN - Banyaknya kerusakan jalan yang terdapat di RT 16…

Senin, 22 Juli 2019 09:38

Pemda Harusnya Jadi Penengah

TARAKAN - Ratusan warga Pantai Amal Baru Sabtu (20/7) pagi…

Senin, 22 Juli 2019 09:37

Kekurangan Daya Sisa 13 MW

TARAKAN – Warga menyayangkan pemadaman bergilir tidak sesuai dengan jadwal…

Senin, 22 Juli 2019 09:36

Pawai Pembangunan Semakin Dekat

TARAKAN – Tersisa 29 hari lagi menuju pawai pembangunan, 18…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*