MANAGED BY:
MINGGU
24 MARET
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Selasa, 21 Agustus 2018 16:54
Kuota Angkutan Online Se-Kaltara 191 Unit

Pengoperasian Menunggu Perda

ILUSTRASI. INT

PROKAL.CO, TARAKAN- Pengoperasian kendaraan online atau angkutan sewa khusus belum dibuka, kendati diketahui kuota telah ditentukan. Untuk Kalimantan Utara, kuota sebanyak 191 yang nantinya akan dibagi ke lima kabupaten dan kota, termasuk Tarakan.

Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Utara (Kaltara) Topan Majid mengungkapkan kuota kendaraan online tersebut setelah dilakukan perhitungan teknis oleh instansi yang ada. Nantinya akan dilakukan pembagian untuk lima kabupaten dan kuota.

Sesuai Peraturan Menteri (PM) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek telah dibahas batas tertinggi dan terendah yang diatur per wilayah.

Masalah kuota merupakan bagian yang harus didahulukan. Pihaknya sudah menghitung melalui beberapa metode. Untuk perdanya juga sudah disahkan dari DPRD, tetapi masih akan dikonsultasikan ke Kementerian Perhubungan dan masih dalam proses registrasi nomor. “Semua ada urutannya, karena masih diurus jadi masih ditunggu dahulu,” katanya.

Pembagian juga sudah ditetapkan, masing-masing daerah pastinya akan berbeda tergantung dari kebutuhannya dan rata-ratanya. Nanti akan dilihat kembali perkembangannya, khusus dari keinginan masyarakat. Topan mengatakan dari pihak pengelola kendaraan online telah memberikan semua syarat yang sesuai dengan PM 108. Tetapi untuk proses beroperasinya kendaraan online tidak gampang, karena terkait dengan keselamatan penumpang. “Jadi tidak boleh diambil sembarangan karena takut pengemudinya atau apapun tidak sesuai dan cakap. Jadi diambil SIM yang umum khusus untuk pengemudi mobil,” tambahnya.

Setelah mengurus kuotanya, dan menunggu perda disahkan. Setelah itu akan ada surat dari Gubernur Kaltara. Setelah semua selesai, pihaknya akan meminta dilakukan uji kir untuk semua pengemudi kendaraan online yang akan dilakukan Dishub dari masing-masing kabupaten dan kota. Setelah melakukan uji kir, maka pengoperasian sudah dapat dilaksanakan.

“Itu sudah ada urutannya, untuk uji kir itu memang yang paling terakhir,” tambahnya.

Sementara surat rekomendasi, ditegaskannya bukan berarti untuk izin operasi. Karena surat rekomendasi itu sebenarnya tahapan lanjutan saja. Karena untuk operasinya nanti, mobil harus dipastikan baik dahulu.  “Seolah-olah dengan adanya rekomendasi itu sudah beroperasi, padahal masih ada tahapan terakhir lagi,” tuturnya.

Dikatakannya, pemerintah tetap memfasilitasi apa yang menjadi keinginan masyarakat, karena menjadi permintaan masyarakat juga. Untuk pihaknya sendiri tetap mengacu  pada PM 108, apa yang menjadi syarat itulah yang diikuti. Tidak ada masalah, sepanjang mengikuti syarat. Pihaknya ingin menentukan kuota karena jangan sampai nantinya kuota.

“Ini kan terjadi semacam persaingan tidak sehat. Karena kami juga menghitung taksi konvensial yang ada. Jangan sampai nanti berdampak pada taksi konvensional,” jelasnya.

“Untuk penetapan perda, pihaknya tidak dapat menentukan. Tetapi secepatnya akan ditetapkan,” tambahnya.

Ketua Koperasi Borneo Pratama Jaya Mandiri, Badan Hukum Grab, Indra Wahyudi mengatakan perizinan saat ini sedang menunggu tahapan diterbitkan rekomendasi oleh Pemerintah Kota Tarakan, mengingat tahapan yang telah dilalui cukup panjang  dan memakan biaya yang tidak sedikit.

“Kami yakin pemerintah akan objektif, tidak memberikan perlakuan berbeda kepada pelaku usaha dan akan menyerap aspirasi masyarakatnya perihal adanya keinginan hadirnya transaportasi umum yang lebih baik,” tuturnya.

Namun jika belum ada kejelasan arah perizinan, sebagai negara hukum dan warga negara yang taat aturan, dengan menggunakan saluran yang konstitusional maka kemungkinan opsi langkah hukum diambil. Karena dari rekomendasi dari Wali Kota itu digunakan untuk melanjutkan proses perizinan. Setelah rekomendasi Wali Kota didapatkan, maka akan digunakan untuk membuat tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) dan melakukan uji kir. “Setelah itu semua selesai, maka bisa dilanjutkan proses ke provinsi. Kalau dalam minggu ini surat itu belum keluar, kami akan mengambil langkah hukum. Semua sudah kami persiapkan,” desaknya. (*/naa/lim)

Kuota Angkutan Online Se-Kaltara 191 Unit

 

 


BACA JUGA

Sabtu, 23 Maret 2019 11:27

Kapolda: Jangan Bagi Berita Enggak Jelas Sumbernya

TARAKAN – Menjelang pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan legislatif dan…

Sabtu, 23 Maret 2019 11:16

Akun FB Dipolisikan, Iwan Sebut Kritikan

TANJUNG SELOR - Sahabat Irianto Lambire melaporkan akun media sosial…

Sabtu, 23 Maret 2019 11:14

Curi Motor Teman Sendiri

TARAKAN – Nekat membawa kabur motor teman sendiri, wanita berinisial…

Sabtu, 23 Maret 2019 11:14

Pencuri Spesialis Waktu Subuh Dibekuk Polisi

TARAKAN – Anggota reskrim di Kepolisian Kawasan Sektor Pelabuhan (KSKP)…

Sabtu, 23 Maret 2019 11:12

Jalan Terbelah, Pengendara Resah

TARAKAN - Terlihat ada jalan nyaris terbelah 2 di Jalan…

Sabtu, 23 Maret 2019 10:38

“Aldy Melawan Kejahatan Tingkat Tinggi”

TARAKAN – “Iyaaa mamiku.” Diakhiri dengan emoji penuh cinta. Itulah…

Sabtu, 23 Maret 2019 10:34

Pemadaman Bergilir, RSUD Tarakan Paling Terdampak

TARAKAN – Selama pemadaman listrik bergilir diberlakukan  keluhan tidak hanya…

Sabtu, 23 Maret 2019 10:32

Tanpa Izin Edar, Produk Beku Disita

TARAKAN – Penindakan terhadap produk beku di salah satu gedung…

Sabtu, 23 Maret 2019 10:27

Divonis Mati, Dua Terpidana Sabu 4 Kg Banding

TARAKAN- Usia divonis hukuman mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri…

Sabtu, 23 Maret 2019 10:15

Berlakukan Satu Arah

TARAKAN - Tingginya tingkat kerawanan kecelakaan lalu lintas yang terjadi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*