MANAGED BY:
MINGGU
21 APRIL
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 20 Agustus 2018 20:43
Bandara Jadi Terhambat, Pemilik Lahan Bantah Tak Miliki Sertifikat
PENGEMBANGAN: Pemilik lahan yang terdampak pengembangan Bandara Tanjung Harapan mengakui memiliki dokumen kepemilikan lahan dan hingga kini belum mendapatkan ganti rugi dari pemerintah.FOTO: PIJAI PASARIJA/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Permasalahan pembebasan lahan masyarakat yang bersinggungan dengan proyek perpanjangan landasan pacu atau runway Bandara Tanjung Harapan Tanjung Selor sampai saat ini masih bergulir. Terbaru, pemilik lahan berencana akan melaporkan ke Polda Kaltara.

I Made Rahadia (40), salah satu pemilik lahan yang terdampak pengembangan bandara  berencana melaporkan permasalahan ini ke Polda Kaltara jika proyek perpanjangan runway tetap dilanjutkan.

“Kalau pemerintah bilang kendala pembebasan karena belum adanya masyarakat belum memiliki sertifikat saya tidak setuju. Sejak lima tahun lalu, tanah saya yang ada di dalam runway itu sudah ada sertifikat,” ungkap I Made Rahadia kapada Radar Kaltara, Senin (20/8).

Bahkan pada pertemuan yang pertama kali bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Bulungan, Kelurahan Tanjung Selor Hilir dan Camat Tanjung Selor sudah ada kesepakatan jika pemerintah akan mengganti rugi lahan itu kepada warga yang sudah memilili sertifikat. Sementara kepada masyarakat yang belum memiliki sertifikat diimbau agar segera mengurus sertifikat. “Tapi kenyataannya sampai saat ini belum juga ada realisasi ganti rugi kepada masyarakat yang sudah memiliki sertifikat,” bebernya.

Sebenarnya, dari 15 pemilik lahan sudah ada 5 pemilik lahan yang memiliki dokumen kepemilikan yang sah. Tapi, sampai saat ini belum juga mendapatkan ganti rugi lahan. “Kita tidak tahu masalahnya di mana, kenapa sampai sekarang belum juga ada proses ganti rugi,” katanya.

Bahkan, ia juga sudah menyurati kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). “Jadi saya sudah meyurati masalah ini ke Ombudsman, seperti apa tahap selanjutnya saya juga belum tahu, jadi saya juga masih menunggu,” ujarnya.

Menyikapi hal itu, Kepala Bidang Perhubungan Udara dan Perkeretaapian Andi Nasuha, Dishub Kaltara mengatakan, pihaknya tidak mempersalahkan jika pemilik lahan mau melaporkan ke Polda. Itu sudah menjadi hak warga. “Kalau kami larang sama saja kami melanggar hak warga,” kata Andi.

Ia menjelaskan, saat ini Pemprov Kaltara melalui Dishub Kaltara terus berusaha menyelesaikan permasalahan lahan yang bersinggungan dengan proyek perpanjangan runway itu. Bahkan belum lama ini Gubernur Kalimantan Utara H. Irianto Lambrie sudah menyurati Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menggusulkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 5,5 miliar. “Kalau disetujui 2019 nanti seluruh lahan yang sudah memiliki dokumen kepemilikan akan segera diganti,” jelasnya.

Namun, sebelum dilakukan ganti rugi tentunya harus terlebih dahulu melalui proses. Di antaranya proses penilaian dari tim appraisal untuk menilai berapa luasan lahan yang harus diganti. “Jadi tidak bisa ketika ada anggaran langsung diserahkan,” ujarnya.

Andi menjelaskan, sebenarnya pada 2013 pembebasan lahan ini diserahkan ke Pemkab Bulungan, namun karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pada 2017 Pemkab Bulungan bersama Pemprov Kaltara saling berkoordinasi untuk menyelesaikan permasalahan lahan ini. “Jadi perencanaannya kami ubah lagi di tahun 2017 agar bisa mengusulkan anggaran ke pusat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Dishub Bulungan Hasan Pemma mengatakan, sudah beberapa kali memfasilitasi pertemuan warga dengan pemerintah. Namun warga belum dapat membuktikan surat kepemilikan lahan. “Kita tidak akan bisa tindak lanjuti kalau belum ada bukti kepemilikan lahan, kalau untuk pertemuan kami belum dapat memastikan kapan lagi dilakukan pertemuan,” ungkap Hasan kepada Radar Kaltara belum lama ini.

Hal itu terjadi karena yang mengklaim sebagai pemilik lahan hanya ahli waris. “Kalau hanya ahli waris, tanpa menunjukkan bukti dokumen kepemilikan, tidak akan bisa diproses,” jelas Hasan.

Dishub Bulungan punya kewenangan membebaskan lahan di dalam pagar bandara, sedangkan di luar pagar merupakan kewenangan Dishub Kaltara. Soal anggaran ganti rugi, kata Hasan, akan diusahakan meski saat ini Pemkab Bulungan masih keterbatasan anggaran. “Tapi masalah anggaran belum kami pikirkan, kalau permasalahan dokumen kepemilikan lahan ini belum lengkap,” ujar Hasan.

Sebab, untuk menentukan harga ganti rugi harus ada dokumen. Jika tidak ada, tim appraisal tidak akan bisa menetapkan harga ganti rugi yang harus dibayar. “Jadi kita akan terus berupaya menyelesaikan permasalahan lahan ini,” ujar Hasan.

Jika semuanya sudah rampung, pria yang pernah menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPU-PR) Bulungan ini akan berkoordinasi dengan Dishub Kaltara untuk mengambil langkah selanjutnya. (*/jai/eza)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 20 April 2019 10:55

Rekapitulasi di PPK Ditargetkan Rampung Hari Ini

TANJUNG SELOR - Proses distribusi logistik pemilu hasil pemungutan suara…

Sabtu, 20 April 2019 10:54

Tablo Jalan Salib, Mengenang Penebus Dosa

TANJUNG SELOR – Perayaan Jumat Agung umat Katolik di Gereja…

Sabtu, 20 April 2019 10:51

Operasi Pasar Disiapkan Jelang Ramadan

TANJUNG SELOR – Mengantisipasi terjadinya lonjakan harga komoditas pokok, seperti…

Sabtu, 20 April 2019 10:48

Pengamanan Pengembalian Logistik Tetap Berlapis

TANJUNG SELOR – Menjaga agar seluruh logistik tidak rusak pada…

Sabtu, 20 April 2019 10:45

Jokowi-Amin Dominasi Suara di Bulungan-KTT

TANJUNG SELOR – Berdasarkan dari pantauan Radar Kaltara, pasangan calon…

Sabtu, 20 April 2019 10:43

Geografis Sulit, Cakupan Pelayanan PDAM Rendah

TANJUNG SELOR – Secara geografis Kabupaten Bulungan masih relatif sulit…

Sabtu, 20 April 2019 10:01

Dari Pakaian Adat Hingga Seragam Pramuka Lengkap Hiasi TPS

Untuk menarik minat masyarakat berkunjung ke tempat pemungutan suara (TPS)…

Sabtu, 20 April 2019 10:00

Eksikusi Mati Tunggu Putusan PK

TANJUNG SELOR - Sejak di vonis hukuman mati oleh Mahkamah…

Sabtu, 20 April 2019 09:58

Sarana Transportasi Ditingkatkan

TANJUNG SELOR – Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan…

Kamis, 18 April 2019 09:45

Salah Gunakan C6, Tiga Orang Diamankan

TANJUNG SELOR – Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Tanjung Selor…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*