MANAGED BY:
JUMAT
21 SEPTEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 20 Agustus 2018 20:43
Bandara Jadi Terhambat, Pemilik Lahan Bantah Tak Miliki Sertifikat
PENGEMBANGAN: Pemilik lahan yang terdampak pengembangan Bandara Tanjung Harapan mengakui memiliki dokumen kepemilikan lahan dan hingga kini belum mendapatkan ganti rugi dari pemerintah.FOTO: PIJAI PASARIJA/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Permasalahan pembebasan lahan masyarakat yang bersinggungan dengan proyek perpanjangan landasan pacu atau runway Bandara Tanjung Harapan Tanjung Selor sampai saat ini masih bergulir. Terbaru, pemilik lahan berencana akan melaporkan ke Polda Kaltara.

I Made Rahadia (40), salah satu pemilik lahan yang terdampak pengembangan bandara  berencana melaporkan permasalahan ini ke Polda Kaltara jika proyek perpanjangan runway tetap dilanjutkan.

“Kalau pemerintah bilang kendala pembebasan karena belum adanya masyarakat belum memiliki sertifikat saya tidak setuju. Sejak lima tahun lalu, tanah saya yang ada di dalam runway itu sudah ada sertifikat,” ungkap I Made Rahadia kapada Radar Kaltara, Senin (20/8).

Bahkan pada pertemuan yang pertama kali bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Bulungan, Kelurahan Tanjung Selor Hilir dan Camat Tanjung Selor sudah ada kesepakatan jika pemerintah akan mengganti rugi lahan itu kepada warga yang sudah memilili sertifikat. Sementara kepada masyarakat yang belum memiliki sertifikat diimbau agar segera mengurus sertifikat. “Tapi kenyataannya sampai saat ini belum juga ada realisasi ganti rugi kepada masyarakat yang sudah memiliki sertifikat,” bebernya.

Sebenarnya, dari 15 pemilik lahan sudah ada 5 pemilik lahan yang memiliki dokumen kepemilikan yang sah. Tapi, sampai saat ini belum juga mendapatkan ganti rugi lahan. “Kita tidak tahu masalahnya di mana, kenapa sampai sekarang belum juga ada proses ganti rugi,” katanya.

Bahkan, ia juga sudah menyurati kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). “Jadi saya sudah meyurati masalah ini ke Ombudsman, seperti apa tahap selanjutnya saya juga belum tahu, jadi saya juga masih menunggu,” ujarnya.

Menyikapi hal itu, Kepala Bidang Perhubungan Udara dan Perkeretaapian Andi Nasuha, Dishub Kaltara mengatakan, pihaknya tidak mempersalahkan jika pemilik lahan mau melaporkan ke Polda. Itu sudah menjadi hak warga. “Kalau kami larang sama saja kami melanggar hak warga,” kata Andi.

Ia menjelaskan, saat ini Pemprov Kaltara melalui Dishub Kaltara terus berusaha menyelesaikan permasalahan lahan yang bersinggungan dengan proyek perpanjangan runway itu. Bahkan belum lama ini Gubernur Kalimantan Utara H. Irianto Lambrie sudah menyurati Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menggusulkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 5,5 miliar. “Kalau disetujui 2019 nanti seluruh lahan yang sudah memiliki dokumen kepemilikan akan segera diganti,” jelasnya.

Namun, sebelum dilakukan ganti rugi tentunya harus terlebih dahulu melalui proses. Di antaranya proses penilaian dari tim appraisal untuk menilai berapa luasan lahan yang harus diganti. “Jadi tidak bisa ketika ada anggaran langsung diserahkan,” ujarnya.

Andi menjelaskan, sebenarnya pada 2013 pembebasan lahan ini diserahkan ke Pemkab Bulungan, namun karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pada 2017 Pemkab Bulungan bersama Pemprov Kaltara saling berkoordinasi untuk menyelesaikan permasalahan lahan ini. “Jadi perencanaannya kami ubah lagi di tahun 2017 agar bisa mengusulkan anggaran ke pusat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Dishub Bulungan Hasan Pemma mengatakan, sudah beberapa kali memfasilitasi pertemuan warga dengan pemerintah. Namun warga belum dapat membuktikan surat kepemilikan lahan. “Kita tidak akan bisa tindak lanjuti kalau belum ada bukti kepemilikan lahan, kalau untuk pertemuan kami belum dapat memastikan kapan lagi dilakukan pertemuan,” ungkap Hasan kepada Radar Kaltara belum lama ini.

Hal itu terjadi karena yang mengklaim sebagai pemilik lahan hanya ahli waris. “Kalau hanya ahli waris, tanpa menunjukkan bukti dokumen kepemilikan, tidak akan bisa diproses,” jelas Hasan.

Dishub Bulungan punya kewenangan membebaskan lahan di dalam pagar bandara, sedangkan di luar pagar merupakan kewenangan Dishub Kaltara. Soal anggaran ganti rugi, kata Hasan, akan diusahakan meski saat ini Pemkab Bulungan masih keterbatasan anggaran. “Tapi masalah anggaran belum kami pikirkan, kalau permasalahan dokumen kepemilikan lahan ini belum lengkap,” ujar Hasan.

Sebab, untuk menentukan harga ganti rugi harus ada dokumen. Jika tidak ada, tim appraisal tidak akan bisa menetapkan harga ganti rugi yang harus dibayar. “Jadi kita akan terus berupaya menyelesaikan permasalahan lahan ini,” ujar Hasan.

Jika semuanya sudah rampung, pria yang pernah menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPU-PR) Bulungan ini akan berkoordinasi dengan Dishub Kaltara untuk mengambil langkah selanjutnya. (*/jai/eza)

loading...

BACA JUGA

Kamis, 20 September 2018 12:43

Gunakan Jalur Resmi, Perlu Sinergikan Puluhan Pengusaha

TANJUNG SELOR – Pekan lalu tepatnya Kamis (13/9), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC)…

Kamis, 20 September 2018 12:40

Tingkatkan Ekonomi Warga, Bhabinkamtibmas Harus Berperan Aktif

TANJUNG SELOR – Tugas kepolisian sebagai abdi negara tak semata-mata menjaga keamanan dan ketertiban…

Kamis, 20 September 2018 12:37

Jalan 603,91 Kilometer Prioritas KemenPU-PR

TANJUNG SELOR - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim)…

Kamis, 20 September 2018 12:35

Modus Mengajari, Mawar Digauli Selama 3 Tahun

KASUS pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur kembali terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor…

Kamis, 20 September 2018 12:32

Dapati Bacaleg Curi Start Kampanye

TANJUNG SELOR – Setelah beberapa kali sempat terindikasi adanya beberapa bakal calon legislatif…

Rabu, 19 September 2018 21:27

Anggaran Disetujui, Jembatan Bulan Dikaji Lagi

TANJUNG SELOR – Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum,…

Rabu, 19 September 2018 21:24

BKD Tegaskan Tidak Terima Berkas Titipan

TANJUNG SELOR – Meski pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2018  ditunda hingga…

Rabu, 19 September 2018 11:27

Terlambat Serahkan LADK, Caleg Dicoret

TANJUNG SELOR – Penyerahan laporan awal dana kampanye (LADK) dan rekening khusus dana kampanye…

Rabu, 19 September 2018 11:25

Pemerintah Tak Tanggung Biaya Pemulangan Pelacur

TANJUNG SELOR - Pemerintah menargetkan Indonesia bebas dari praktik prostitusi pada tahun 2019 mendatang.…

Rabu, 19 September 2018 11:24

Menyanggupi Pengembangan Hutan Kota

TANJUNG SELOR – Pengembangan Hutan Kota Bunda Hayati, Tanjung Selor bukan hanya sekedar wacana.Terbaru,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .