MANAGED BY:
JUMAT
21 SEPTEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 16 Agustus 2018 21:31
Biaya BBNKB 15 Persen Dinilai Memberatkan
MEMBERATKAN: Pemprov Kaltara rencananya akan mengkaji ulang besaran penerapan biaya BBNKB guna memaksimalkan PAD. FOTO: RACHMAD RHOMADHANI/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Penerapan beban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 15 persen dirasa perlu dikaji ulang. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) rencananya akan mengevaluasi aturan tersebut.

Kepala BPPRD, Busriansyah melalui Kepala Bidang Pajak Daerah, Imam Pratikno mengatakan, angka BBNKB tersebut pun dikeluhkan penyalur atau dealer kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat. “Ini kami dapatkan saat rapat koordinasi objek pajak PKB dan BBNKB dengan dealer kendaraan se-Kaltara tadi (kemarin, Red),” ungkap Imam, Kamis (16/8).

Dari pengakuan dealer, angka itu terlalu tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Kalimantan. Misalnya Kalimantan Selatan (Kalsel) hanya 12 persen. Tingginya biaya BBNKB itu dirasa cukup berpotensi mempengaruhi progres penjualan kendaraan ke masyarakat, baik motor maupun mobil. “Angka 15 persen ini jadi kendala,” ujar Imam.

Disinggung kemungkinan diturunkan lagi, Imam belum dapat memastikan. Untuk penentuan besaran persentase perlu kajian teknis yang matang dengan mempertimbangkan banyak aspek. Namun sebagai sikap awal, BPPRD secepatnya akan berkoordinasi dengan tim pembina Samsat se-Provinsi Kaltara yang diketuai Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie dan Kapolda Kaltara, Brigjen Pol Indrajit.

“Kami bahas dulu di forum pembina Samsat. Karena besaran ini masih ikut dengan Kaltim,” tegasnya.

Menurutnya, penyebab angka 15 persen dirasa berat adalah dikarenakan letak dan kondisi geografis Kaltara. “Berat karena geografis kita jauh, makanya 15 persen berat,” imbuh dia.

Katanya, kemungkinan turun atau tetap, sangat bergantung dengan fakta riil di lapangan. Serta prosesnya cukup panjang. Biaya BBNKB dapat saja turun asalkan volume penjualan dapat ditingkatkan. Selain itu perlu survei kondisi penjualan.

“Jangan sampai diturunkan tapi penjualan stagnan. Otomatis ini akan berpengaruh terhadap PAD. Pendapatan ini yang perlu ada jaminan,” sebutnya.

Tetapi sebagai langkah awal, lanjutnya, BPPRD telah menerima gambaran penjualan dari dealer enam bulan terakhir. “Angkanya belum dilaporkan. Tapi nanti itu bisa jadi acuan kami untuk menargetkan PAD dari BBNKB. Termasuk mengenai besaran persentase itu,” pungkasnya. (isl/eza)

loading...

BACA JUGA

Kamis, 20 September 2018 12:43

Gunakan Jalur Resmi, Perlu Sinergikan Puluhan Pengusaha

TANJUNG SELOR – Pekan lalu tepatnya Kamis (13/9), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC)…

Kamis, 20 September 2018 12:40

Tingkatkan Ekonomi Warga, Bhabinkamtibmas Harus Berperan Aktif

TANJUNG SELOR – Tugas kepolisian sebagai abdi negara tak semata-mata menjaga keamanan dan ketertiban…

Kamis, 20 September 2018 12:37

Jalan 603,91 Kilometer Prioritas KemenPU-PR

TANJUNG SELOR - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim)…

Kamis, 20 September 2018 12:35

Modus Mengajari, Mawar Digauli Selama 3 Tahun

KASUS pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur kembali terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor…

Kamis, 20 September 2018 12:32

Dapati Bacaleg Curi Start Kampanye

TANJUNG SELOR – Setelah beberapa kali sempat terindikasi adanya beberapa bakal calon legislatif…

Rabu, 19 September 2018 21:27

Anggaran Disetujui, Jembatan Bulan Dikaji Lagi

TANJUNG SELOR – Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum,…

Rabu, 19 September 2018 21:24

BKD Tegaskan Tidak Terima Berkas Titipan

TANJUNG SELOR – Meski pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2018  ditunda hingga…

Rabu, 19 September 2018 11:27

Terlambat Serahkan LADK, Caleg Dicoret

TANJUNG SELOR – Penyerahan laporan awal dana kampanye (LADK) dan rekening khusus dana kampanye…

Rabu, 19 September 2018 11:25

Pemerintah Tak Tanggung Biaya Pemulangan Pelacur

TANJUNG SELOR - Pemerintah menargetkan Indonesia bebas dari praktik prostitusi pada tahun 2019 mendatang.…

Rabu, 19 September 2018 11:24

Menyanggupi Pengembangan Hutan Kota

TANJUNG SELOR – Pengembangan Hutan Kota Bunda Hayati, Tanjung Selor bukan hanya sekedar wacana.Terbaru,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .